Putusan MK 010/PUU-I/2003 — Ditolak

1. Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berkedudukan di Bangkinang (Bukti P-1);

2. Bahwa Kabupaten Kampar adalah Daerah Otonom di lingkungan Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang Nomor 251 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatamtra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 TLN Nomor 1646);

3. Bahwa sebagian wilayah Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

4. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:

a. Kecamatan Tambusai;

b. Kecamatan Kepenuhan;

c. Kecamatan Kunto Darussalam;

d. Kecamatan Tandun: kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun;

e. Kecamatan Rokan IV Koto;

f. Kecamatan Rambah; dan

g. Kecamatan Rambah Samo (Bukti P-2).

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tidak termasuk wilayah yang dimekarkan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam arti ketiga desa tersebut masih tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;

6. Bahwa diadakannya pengecualian (tidak dimasukkannya) Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, didasarkan pada keinginan masyarakat ketiga desa tersebut untuk tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar, karena baik dari segi adat istiadat, bahasa daerah, sosial budaya, sejarah (historis) keberadaan desa-desa, dan perkembangan masyarakatnya sama dengan adat istiadat, budaya, bahasa daerah, dan sejarah masyarakat Kampar yang berbeda dengan masyarakat Rokan Hulu. Tegasnya masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kampar;

7. Bahwa pengecualian (tidak dimasukkannya) Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, murni dari keinginan masyarakat sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan-pertemuan dan panyampaian aspirasi masyarakatnya. Keinginan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun untuk tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor:05/KPTS/DPRD/1999 Tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar tanggal 28 Juni 1999 (Bukti P-3);

8. Bahwa di dalam Keputusan DPRD Kampar Nomor:05/KPTS/DPRD/1999 sebagaimana dimaksud pada point 7 di atas. Secara tegas dinyatakan pada Pasal 3 angka (9) dan Pasal 4 angka (1) Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun bukan termasuk wilayah yang dimekarkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi jelas bahwa sejak awal sebelum pemekaran dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, sudah ada kesepakatan untuk mengabulkan keinginan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;

9. Bahwa setelah terjadinya pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tetap menjadi wilayah Kabupaten Kampar. Terhadap ketiga desa tersebut dilakukan penataan oleh Pemohon dengan membentuk Kecamatan baru yang dinamakan Kecamatan Kabun yang wilayahnya meliputi: - Desa Tandun. - Desa Aliantan. - Desa Kabun.

10.Penataan selanjutnya diadakan pemekaran desa untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun nama Kecamatan Kabun diubah menjadi Kecamatan Tapung Kiri (Bukti P-5).

Kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor: 01 Tahun 2001 tanggal 15 Februari 2001 (Bukti P-6), sehingga secara administrastif pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat dapat terlaksana dengan baik di wilayah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar;

11. Bahwa Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 kemudian direvisi/diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 31 TLN Nomor 4274) yang mulai berlaku pada tanggal 25 Pebruari 2003 (Bukti P-7);

12. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 telah ditiadakan atau dihapus kalimat yang berbunyi: kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun, yang semula terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, kemudian pada Pasal 4 ayat (2)-nya berbunyi: “ Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wilayahnya adalah seluruh desa dalam Kecamatan Tandun yang sebelumnya berada dalam wilayah eks Pembantu Bupati Kampar Wilayah I termasuk Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun”.

Bahwa materi muatan Pasal 4 ayat 1 huruf d dan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 sangat merugikan Pemohon dan sangat merugikan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa kabun;

Alasannya:

Materi atau muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, telah menghilangkan/menghapus sebagian wilayah pemerintahan Pemohon yang berakibat hilangnya kewenangan konstitusional Pemohon atas Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dimana Pemohon menjabat sebagai Bupati Kampar yang berwenang mengatur, mengurus, dan menjalankan pemerintahan atas ketiga desa tersebut;

Fakta-fakta yuridis yang membuktikan hilangnya/hapusnya kewenangan konstitusional Pemohon atas Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun adalah:

a. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 telah nyata-nyata mengurangi luas wilayah pemerintahan Pemohon dengan menghapus/menghilangkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dari Kabupaten Kampar dan menjadikan ketiga desa tersebut menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu tanpa persetujuan Pemohon dan masyarakat hukum adat di ketiga desa tersebut. Sedangkan berbagai peraturan dan pelayanan masyarakat telah Pemohon keluarkan termasuk Peraturan Daerah untuk penataan administratif pemerintahan, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. Pasal 4 ayat (1) huruf d Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, bertentangan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah berakibat hapusnya fakta yuridisnya yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah:

Bahwa materi/muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, bertentangan dengan aspirasi masyarakat hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun yang dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 merupakan wilayah pemerintahan Pemohon, kemudian dihapus dilhilangkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dari kewenangan Pemohon;

c. Bahwa materi/muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003. Lahir dari hasil rekayasa dan permainan politik serta pemaksaan kehendak dari Bupati/Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. * Fakta-fakta yuridis tentang hal ini antara lain:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor:KPTS.06/PemDes/VII/2001 Tentang Pengkatan Pejabat Sementara kepala Desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 Juli 2001; * Fakta Hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 mulai diberlakukan tanggal 25 Februari 2003 akan tetapi pada tanggal 12 Juli 2001, Bupati/Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengintervensi kewenangan Pemohon dengan mengangkat kepala Desa Tandun yang berada dalam wilayah Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Padahal dari segi hukum karena Desa Tandun merupakan wilayah Pemohon, maka tidak ada kewenangan dari Bupati Rokan Hulu memcampuri urusan Pemerintahan di wilayah Pemohon.

Intervensi kewenangan dari Bupati/Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah melanggar ketentuan: - Pasal 4 haruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, - Surat Gubernur Riau Nomor:146/TP/1024 tanggal 9 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar tentang kedudukan Desa Tandun (bukti P-9); * Fakta lapangan.

Dari hasil temuan di lapangan terbukti adanya permainan-permaian politik adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di Kabupaten Rokan Hulu yang mengadu domba masyarakat dan mengganggu ketertiban dengan ancaman-ancaman fisik dan pembakaran terhadap masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun yang menginginkan tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-10);

Dari fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa latar belakang diadakannya revisi terhadap ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 adalah bertujuan untuk menghapus kewenangan konstitusional Pemohon atas Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun.

Bahwa materi/muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasannya:

Muatan/materi Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tersebut, tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun beserta hak-hak tradisionalnya yang sampai saat ini masih hidup dan ditaati serta diterapkan/dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di ketiga desa tersebut;

Fakta-fakta konkrit yang membuktikan bertentangannya ketentuan Pasal 4 ayat

(1) haruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah:

1. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Tandun yang isinya:

a. Masyarakat Desa Tandun tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-11);

2. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Kabun yang isinya:

a. Masyarakat Desa Kabun tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-12);

3. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Aliantan yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh Adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Aliantan yang isinya:

a. Masyarakat Desa Aliantan tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-13);

4. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Puo Raya yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh Adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Puo Raya yang isinya:

a. Masyarakat Desa Puo Raya tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-14);

5. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Giti yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Aliantan yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Giti yang isinya:

a. Masyarakat Desa Puo Raya tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-15);

6. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Langkah Besar yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Langkah Besar yang isinya:

a. Masyarakat Desa Langkah Besar tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-16);

7. Adanya pernyataan sikap Forum Peduli masyarakat Desa Langkah Besar yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Langkah Besar yang isinya:

a. Masyarakat Desa Langkah Besar tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-17);

8. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Kuning yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Sungai Kuning yang isinya:

a. Masyarakat Desa Sungai Kuning tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-18);

9. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Koto Ranah yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh: tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat Desa Koto Ranah yang isinya:

a. Masyarakat Desa Koto Ranah tetap bergabung dengan Kabupaten Kampar;

b. Menolak bergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Menolak revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (bukti P-19);

10. Adanya penolakan dari Lembaga Adat Kampar terhadap revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Ketua DPR-RI. Pada dasarnya merupakan penolakan dari masyarakat adat untuk bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu karena adat istiadat masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun berbeda dengan adat istiadat masyarakat Rokan Hulu (Bukti P-20);

11. Adanya surat Wakil Ketua DPR RI yang ditujukan kepada Komisi DPR RI yang pada dasarnya merupakan pernyataan resmi dari pimpinan DPR RI agar DPR RI menyikapi dengan cermat masalah hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun secara hati-hati, dan mengandung arti secara implisit bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, merupakan hal yang keliru karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, tidak melindungi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka (Bukti P-21);

12. Adanya surat Wakil Ketua DPR RI yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang pada dasarnya merupakan pernyataan resmi dari pimpinan DPR RI agar Menteri Dalam Negeri menyikapi secara sunggguh-sunggguh aspirasi masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dan secara implisit menggambarkan upaya DPR RI melakukan revisi atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 merupakan tindakan yang keliru karena bertentangan dengan dengan aspirasi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka (Bukti P-22);

13. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Tandun pada tanggal 28 Agustus 1999, jauh sebelum dilakukannya pemekaran Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Kampar, masyarakat Desa Tandun telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berada dalam Wilayah Kabupaten Kampar (Bukti-P-23);

14. Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Aliantan pada tanggal 26 Agustus 1999 jauh sebelum dilakukannya pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Kampar, masyarakat Desa Aliantan telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berada dalam Wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-24);

15.Adanya pernyataan sikap masyarakat Desa Kabun pada tanggal 23 Agustus 1999 jauh sebelum dilakukannya pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Kampar, masyarakat Desa Kabun telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-25);

16. Adanya pernyataan dari Ninik Mamak Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang saat ini masuk dalam wilayah Rokan Hulu, secara implisit menggambarkan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat hukum adat untuk kembali bergabung dengan Kabupaten Kampar. Mereka merasakan bahwa materi Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) jelas-jelas telah bertentangan dengan nurani mereka sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak tradisional yang mereka miliki sejak turun menurun (Bukti P-26);

17. Bahwa dari bukti-bukti surat di atas (Bukti P-1 s/d Bukti P-28) menunjukkan bahwa alasan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun menolak ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 adalah: Bahwa materi/muatan pasal tersebut tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun beserta hak-hak tradisional mereka yang sampai saat ini tetap hidup dan mereka patuhi serta mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Bahwa penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 yang dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya bahwa penerapan pasal tersebut telah menimbulkan dampak negatif, berupa timbulnya permusuhan, pemaksaan kehendak, penekanan sampai pada tindakan-tindakan pembakaran dan penganiayaan fisik. Semua hal ini bukan hanya mengganggu ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih jauh dari itu dapat membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukti P-27);

19. Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang diliputi oleh berbagai media massa berdasarkan Undang-undang Pers, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, telah nyata-nyata menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa muatan/materi Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertentangan ini jelas terlihat dimana kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang dapat dihimpun oleh Pers, menunjukkan bahwa tidak ada penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisional mereka di Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun. Hal yang paling menonjol dari fakta-fakta yang dapat dihimpun oleh Pers adalah munculnya pemaksaan-pemaksaan kehendak dan penekanan-penekanan serta ancaman-ancaman fisik dari fihak-fihak tertentu terhadap masyarakat. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, jelas-jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Bukti P-28);

20. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sah dan menyakinkan serta didukung oleh dasar hukum yang kuat serta perolehannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan kepada kewenangan sebagaimana ditentukan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian materil dari Pemohon atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan materi/muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

3. Menyatakan materi/muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan Pemerintah RI untuk memuat dan mengumumkannya dalam Berita Negara dan mempublikasikannya atas biaya negara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam permohonannya dan tambahan bukti yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.24-457 Tahun 2001 bertanggal 19 Nopember 2001 tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati Kampar;

2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1999 dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181;

3. Bukti P-3: Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor:5/KPTS/DPRD/1999 tentang persetujuan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar;

4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor:KPTS.300/VIII/ 2000/123 tentang Pembentukan Kecamatan Kabun Kabupaten Kampar;

5. Bukti P-5: Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor:

KPTS.100/TP/X/201/2000 tentang Perubahan Nama Kecamatan Kabun menjadi Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar;

6. Bukti P-6: Fotokopi Perda Kabupaten Kampar Nomor:01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Kiri;

7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;

8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor:

KPTS.06/PEMDES/VII/2001 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor:146/TP/1024 tanggal 9 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu, Bupati Kampar;

10.Bukti P-10: Fotokopi Surat Bupati Kampar Nomor:100/TP/XI/1750 tanggal 30 Nopember 2000 perihal Laporan Kejadian;

11.Bukti P-11: Fotokopi Surat Pernyataan Sikap masyarakat Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden April 2003, pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

12.Bukti P-12: Fotokopi Pernyataan Sikap masyarakat Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

13.Bukti P-13: Fotokopi Pernyataan Sikap masyarakat Desa Aliantan yang ditujukan kepada Presiden April 2003, Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

14.Bukti P-14: Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Puo Raya yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

15.Bukti P-15: Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Giti yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Aliantan yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

16.Bukti P-16: Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Langkah Besar yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

17.Bukti P-17: Fotokopi Forum Peduli Masyarakat Langkah Besar;

18.Bukti P-18: Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Sungai Kuning yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Tandun yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

19.Bukti P-19: Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Koto Ranah yaitu desa yang dimekarkan dari Desa Kabun yang ditujukan kepada Presiden April 2003 Pernyataan sikap ini disampaikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan masyarakat;

20.Bukti P-20: Fotokopi Penolakan dari Lembaga Adat Kampar terhadap Revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

21.Bukti P-21: Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR-RI yang ditujukan kepada Komisi II DPR-RI Nomor:02/300B/DPR-RI/2002 tanggal 13 Juni 2002;

22.Bukti P-22: Fotokopi Surat Ketua DPR-RI yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor:02/922/DPR-RI/2003 tanggal 5 Februari 2003;

23.Bukti P-23: Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Tandun Tanggal 28 Agustus 1999;

24.Bukti P-24: Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Aliantan Tanggal 26 Agustus 1999;

25.Bukti P-25: Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Kabun Tanggal 23 Agustus 1999;

26.Bukti P-26: Fotokopi Pernyataan Ninik Mamak Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Nopember 2003;

27.Bukti P-27: Fotokopi Temuan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kampar tentang Kronologis dan Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003.

28.Bukti P-28: Fotokopi Rangkuman berbagai berita Pers yang disiarkan berdasarkan perlindungan Undang-undang Pers dan diperoleh berdasarkan hak untuk memperoleh informasi.

29.Bukti P-29: Kronologis/Silsilah Tapung Kiri ditinjau dari aspek sejarah, Adat Istiadat, Bahasa dan Kultur (Budaya) pada Desa Tandun, Aliantan dan Kabun Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar-Riau;

30.Bukti P-30: Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 7 April 2003 Nomor:170/2281/DPRD/2003 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dan Presiden RI, perihal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003;

31.Bukti P-31: Risalah Resmi DPRD Kampar Masa Sidang I Tahun 1999/2000 dari tanggal 21 Juni 1999 s/d 28 Juni 1999 tentang usulan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;

32.Bukti P-32: Surat Pernyataan Kepala desa, tokoh masyarakat/ninik mamak Desa Tandun;

33.Bukti P-33: Surat Pernyataan Kepala Desa Kabun;

34.Bukti P-34: Surat Pernyataan Pemuka Masyarakat Desa Aliantan;

35.Bukti P-35: Kronologis kejadian pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 di Desa Aliantan dan Desa Kabun;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2004 telah didengar keterangan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau yang diwakili oleh Drs. Asparaini Rasyad, Abdul Latif, S.H., M.H., dan Drs.

T. Mukhtaruddin, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:16/ST/2004, bertanggal 13 Januari 2004 secara lisan maupun tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Desa Kabun, Tandun, Dan Aliantan

1. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Desa Kabun, Tandun dan Desa Aliantan, berada dalam wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar.

2. Saat berlakunya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu. Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar yang terdiri atas Kecamatan Tandun: kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun. Hal tersebut berdasarkan:

a. Surat Gubernur Riau Nomor:135/TP/1303 Tanggal 3 Juni 1999 kepada Bupati Kampar perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu dan Pelalawan yang intinya meminta kepada Bupati Kampar untuk menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat atas rencana pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan ( vide bukti G.01);

b. Surat Pernyataan DPRD Kabupaten Kampar Nomor:

180/10I/DPRD/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar yang pada prinsipnya menyatakan, menyetujui Pemekaran Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (vide bukti KG.02);

c. Surat Gubernur Riau Nomor:136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 kepada Menteri Dalam Negeri Perihal usulan Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang intinya menyampaikan usul pemekaran wilayah antara lain: Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan di Provinsi Riau (vide bukti KG.03);

d. Persetujuan DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor:

19/KPTS/Pimp/1999 tanggal 24 Juni 1999 (vide bukti KG.04) tentang rekomendasi dukungan terhadap usulan pemekaran wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau;

e. Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor:05/KPTS/DPRD/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dalam Pasal 4 disebutkan Wilayah untuk calon Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu ( vide bukti KG.05) meliputi wilayah:

1) Kecamatan Tandun (kecuali Desa Tandun, Aliantan, dan Kabun) 2) Kecamatan Kunto Darusalam 3) Kecamatan Rokan IV Koto 4) Kecamatan Rambah Samo 5) Kecamatan Rambah 6) Kecamatan Tambusai 7) Kecamatan Kepenuhan

II. Permasalahan Dan Langkah-Langkah Yang Dilakukan Gubernur Riau Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, masing-masing Kabupaten baik Kabupaten Kampar maupun Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penataan wilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kampar melalui Keputusan Bupati Kampar Nomor:KPTS.

300/VIII/2000/128 tanggal 15 Agustus 2000 perihal Pembentukan Kecamatan Kabun kemudian diubah menjadi Kecamatan Tapung Kiri dengan ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Tandun yang selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 15 Februari 2001 (vide bukti KG.06). Hal ini sesuai dengan Surat Bupati Kampar Nomor:

100/TP/X/2000/1587 tanggal 26 Oktober 2000 Perihal Peralihan Kewenangan, yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Gubernur Riau (vide bukti KG.47) yang intinya menyebutkan:

a. Pemerintah Kabupaten Kampar telah membentuk Kecamatan Kabun yang kemudian diubah menjadi Kecamatan Tapung Kiri dengan ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Tandun;

b. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memberikan bantuannya dalam rangka untuk mensosialisasikan pembentukan Kecamatan Tapung Kiri tersebut kepada masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

2. Dalam perkembangan selanjutnya muncul beberapa permasalahan khususnya ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menimbulkan pro dan kontra antar masyarakat di Desa Tandun, Aliantan, dan Kabun, karena sebagian masyarakat menginginkan masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian lagi masyarakat menginginkan masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar;

3. Untuk mengatasi permasalahan ini Gubernur Riau melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Gubernur Riau mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar Nomor 146/TP/1024 tanggal 9 Mei 2001 (vide bukti KG.08) perihal Kedudukan Desa Kabun, Aliantan, dan Tandun yang secara garis besar menegaskan/menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sudah diundangkan dalam Lembaran Negara dan merupakan dasar hukum bagi pembentukan 8 (delapan) daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau maka diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah berkewajiban mentaati segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Seandainya muncul aspirasi baru dari masyarakat untuk merubah subtansi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 supaya disalurkan dan diikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku Khusus kepada Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu beserta seluruh aparat Pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan seluruh pemuka masyarakat pada kedua Kabupaten tersebut diminta kesediaannya untuk:

1) Mensosialisasikan keberadaan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 2) Agar semua pihak menghormati dan menaati segala ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tersebut.

3) Menindaklanjuti segala ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut selama belum ada perubahan lebih lanjut.

b. Gubernur Riau mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar Nomor 180/HK/1306 tanggal 7 Juni 2001 ( vide bukti KG.09) perihal Penyelesaian masalah Desa Kabun, Aliantan, dan Tandun yang menyarankan:

1) Agar masing-masing pihak mencari upaya damai melalui musyawarah yang dilaksanakan di Desa Tandun dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di ketiga desa tersebut;

2) Sekiranya musyawarah itu tidak menemui kata sepakat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu supaya dilaksanakan jajak pendapat untuk menentukan sikap atau pilihan masyarakat secara demokratis;

3) Hasil jajak pendapat sebagaimana point 2 di atas hendaknya semua pihak harus menghormati dan selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Akan tetapi saran Gubernur Riau untuk melakukan jajak pendapat ditolak oleh masyarakat Tandun Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Syamsurizal cs (43 orang) melalui surat Nomor Ist/MT/2001 tanggal 25 Juni 2001 (vide bukti KG. 10) dengan alasan antara lain tetap patuh dan tunduk pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

c. Gubernur Riau mengirim surat kepada Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar Nomor 593/PHN/VIII/11970 tanggal 21 Agustus 2001 (vide bukti KG.11) perihal Penyelesaian kasus Desa Tandun Kecamatan Tapung Kiri yang intinya Pemerintah Provinsi Riau akan bertindak sebagai fasilitator sekaligus akan turut serta dalam mencari penyelesaian kasus tersebut yang diawali dengan kesepakatan antara Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu dan mengusulkan draft /konsep kesepakatan kepada Gubernur Riau. Namun Gubernur Riau tidak pernah menerima usul draft /konsep kesepakatan tersebut;

III.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

1. Kronologis Iahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 November 2000 Komisi II DPR-Rl melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat 3 (tiga) desa, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau;

b. Pada tanggal 13 Agustus 2001 Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor 146/UMN/VIII/2001 perihal Usulan Revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;

c. Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor:005/1029/OTDA tanggal 26 Oktober 2001 Perihal Usulan Revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mengundang Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kampar, Bupati Rokan Hulu dan Ketua DPRD Rokan Hulu untuk menghadiri rapat di Jakarta;

d. Pada tanggal 30 Oktober 2001 bertempat di Departemen Dalam Negeri di Jakarta diadakan rapat untuk membahas usulan revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diajukan oleh Bupati Rokan Hulu dengan Surat Nomor:146/UMN/VIII/2001/965 tanggal 13 Agustus 2001 rapat yang dihadiri oleh Direktur Bina Manajemen Pemda pada Ditjen OTDA, Asisten Bidang Pemerintahan, Humas dan Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kampar, Kepala BPMD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;

Dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan beberapa hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat ( vide bukti KG.12) sebagai berikut:

1) Seluruh peserta rapat belum mendapatkan kesepakatan untuk meneruskan pembahasan revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

2) Seluruh peserta rapat sependapat untuk dilakukan pertemuan lanjutan antara Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kabupaten Kampar serta Bupati Rokan Hulu dan Ketua DPRD Rokan Hulu yang dipimpin oleh Gubernur Riau dengan disaksikan Ketua DPRD Provinsi Riau;

3) Hasil Pertemuan sesuai butir 2 dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk digunakan sebagai penyelesaian pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 lebih lanjut. Namun, Pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tidak menandatangani Berita Acara tersebut;

e. Tanggal 6 Februari 2003 Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor:

135/136/OTDA Perihal Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Riau yang isinya menyatakan antara lain:

1. RUU tentang perubahan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 merupakan usul inisiatif DPR-Rl yang diajukan kepada Presiden Rl melalui surat Ketua DPR-Rl Nomor:RU.02/4206 DPR-RI/2102 tanggal 7 Agustus 2002.

2. RUU dimaksud telah disetujui pada sidang Paripurna DPR-Rl tanggal 27 Januari 2003.

Terhadap persetujuan perubahan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mendapat penolakan dari pihak Kabupaten Kampar dengan mengajukan protes kepada DPR-Rl beserta Pemerintah dan menuntut agar persetujuan tersebut dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kampar kepada Gubernur Riau melalui surat Nomor:

100/PEMP/IV/2003/291 Tanggal 15 April 2003 (vide bukti KG. 13) perihal Penolakan Revisi Undang Nomor 53 Tahun 1999.

3. Tindak lanjut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 pada tanggal 20 Mei 2003 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membentuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun (antara lain wilayahnya meliputi Desa Tandun), Kecamatan Kabun (antara lain wilayahnya meliputi Desa Aliantan dan Desa Kabun) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (vide bukti KG.14) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003;

IV. Dari uraian diatas, maka secara faktual terdapat tiga kecamatan pada 3 (tiga) desa yang disengketakan yakni:

1. Kecamatan Tapung Kiri yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

2. Kecamatan Tandun yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kecamatan Kabun yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Akibatnya, telah terjadi dualisme dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah 3 (tiga) desa yang disengketakan.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2004 telah didengar keteranganan dari Pihak Terkait Bupati Rokan Hulu memberikan keterangan baik secara lisan dan tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ada, hal ini dibuktikan dengan:

a. Telah ada surat Bupati Kampar Nomor:180/Hk/86/99 tanggal 3 Juni 1999 Perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar yang ditujukan kepada Gubernur Riau;

b. Telah ada surat DPRD Kampar Nomor:180/101/DPRD/1999 tanggal 8 Juni 1999 Perihal Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar;

c. Telah ada Surat Gubernur Riau Nomor:136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 Perihal Usul Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Mendagri RI;

d. Telah ada Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor:19/KPTS/PIMP /DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Rekomendasi/dukungan terhadap usul pemekaran wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau;

Dapat kami sampaikan bahwa ke-4 surat tersebut telah dilampirkan pada keterangan terdahulu (sidang tanggal 14 Januari 2004);

2. Menanggapi pertanyaan dari Majelis Hakim, dalam hal inisiatif, untuk itu dapat dijelaskan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, maka muncul berbagai aksi dan reaksi dari masyarakat 3 desa tersebut yang intinya mereka menolak dikeluarkan dari Kecamatan Tandun, karena sejak terbentuknya Kecamatan Tandun tiga desa tersebut telah berada dalam wilayah Kecamatan Tandun. Penolakan - penolakan dimaksud dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan sikap yang disampaikan kepada pihak-pihak yang mereka anggap terkait dengan hal tersebut. (K. T. 1);

3. Disamping penyampaian pernyataan sikap, masyarakat dari 3 desa tersebut juga telah mengadakan pertemuan langsung dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000, untuk hal tersebut oleh DPR RI sudah menanggapi aspirasi masyarakat, maka dikeluarkan surat Nomor:PW.006/2642/DPR-RI/2000 tanggal 20 Juni 2000 Perihal Keberatan masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun.

(K.T.2);

4. Pada tanggal 7 Agustus 2001 DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan permohonan revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 kepada Ketua DPR RI Bpk Ir.Akbar Tanjung melalui surat Nomor:345/DPRD-RH/VIII/2001 (K.T. 3);

5. Pada tanggal 13 Agustus 2001 Bupati Rokan Hulu telah mengajukan usulan revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dengan surat Nomor 146/UM/VIII/2001/965 (K.T. 4);

6. Pada tanggal 12 september 2001 Komisi II DPR-RI telah mengadakan kunjungan kerja ke Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari masyarakat 3 desa sehubungan permohonan revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan acara di Kantor Camat Tandun (Notulen Rapat) (K.T. 5);

7. Pada tanggal 16 Oktober 2001 DPR-RI telah menyampaikan surat Nomor PW.00/374/KOM.II/X/2001 Perihal Konsep dan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I (K.T.6);

Selanjutnya menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang apa sebenarnya yang ada di 3 desa tersebut. Untuk itu bersama ini disampaikan bahwa pada 3 desa tersebut adalah lokasi perkebunan dan menyikapi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, DEPKEU DIRJEN PAJAK juga telah mematuhi undang-undang tersebut, hal ini dibuktikan bahwa PBB pada 3 desa tersebut telah dipindahkan ke Kabupaten Rokan Hulu yang terhitung sejak tahun 2003 (K.T.7);

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004, telah didengar kerterangan Pemerintah yang diwakili oleh Prof.

Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. dan Zulkarnaen Yunus, S.H. berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Januari 2004, dan telah pula membaca keterangan tertulis dari Pemerintah bertanggal 12 Februari 2004, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kekeliruan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut juga dapat dilihat dari tanggal surat Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor:05/KPTS/DPRD/1999 tanggal 28 Juni 1999 yang diterbitkan 13 (tiga belas) hari kemudian setelah diterbitkannya surat Usulan dari Gubernur Riau Nomor:136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 dan 4(empat) hari kemudian setelah diterbitkan surat persetujuan DPRD Provinsi Riau Nomor:

19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999 dan disampaikan kepada DPR-RI bertentangan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;

Dengan adanya kekeliruan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut, telah mengakibatkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tidak tegas masuk dalam wilayah Kecamatan tertentu, sehingga secara administrasi pemerintahan tidak lagi mempunyai Kecamatan, sehingga masyarakat ketiga desa tersebut tidak mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana mestinya;

Atas kekeliruan tersebut, masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun keberatan terhadap bunyi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, karena telah mengakibatkan masyarakat dan tanah adat/ulayat menjadi terpisah-pisah. Oleh karena itu masyarakat ketiga desa tersebut meminta agar Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dikembalikan ke dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Dalam surat permohonan Sdr. Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM.,M.Hum. selaku Kuasa Hukum Pemohon Sdr. Jefry Noer tanggal 14 November 2003 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, menyebutkan bahwa Pemohon adalah Bupati Kampar yang dirugikan kepentingannya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

Terhadap surat permohonan Sdr. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M.,M.Hum. selaku kuasa hukum Pemohon Sdr.H.Jefry Noer tanggal 14 Nopember 2003 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah Bupati Kampar yang dirugikan kepentingannya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 adalah tidak jelas, karena dalam surat permohonannya tidak diikutsertakan bukti Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang dukungan untuk mengajukan permohonan hak uji Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi”. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada dasarnya DPRD merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah. Karenanya segala tindakan yang menyangkut masyarakat di Kabupaten Kampar harus mendapat dukungan/persetujuan DPRD Kabupaten Kampar;

Dengan demikian, Pemohon Sdr. H. Jefry Noer selaku Bupati Kampar tidak kuat dasar hukumnya, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon agar menolak permohonan Pemohon;

III. Keterangan Pemerintah Terhadap Hak Uji Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Pemerintah tidak sependapat dengan alasan-alasan/argumentasi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Di dalam dalil Pemohon dalam permohonannya "VI. Wujud Permohonan" (lembar keenam/karena tanpa halaman) menyatakan bahwa "materi muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD 1945", adalah tidak tepat, mengingat materi muatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, tidak terdapat Pasal dimaksud, yang ada adalah Pasal 1 (yang mengubah Pasal 4 Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dan ayat (2), Pasal II, dan Pasal III. Dengan demikian dalil hukum yang menjadi dasar permohonannya adalah tidak benar dan oleh karena itu permohonan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tidak jelas dan/atau kabur;

2. Perubahan undang-undang adalah merupakan kewenangan DPR bersama dengan Pemerintah. Dengan demikian, proses perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 adalah dengan memperhatikan latar belakang sejarah sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, dimana wilayah administrasi Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun berada dan termasuk ke dalam Kecamatan Tandun dalam wilayah eks Kawedanan Pasir Pengarayan/wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I. Sementara wilayah administrasi eks Kawedanan Pasir Pengarayan tersebut yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu;

4. Materi muatan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ternyata terdapat kekeliruan, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun yang semula menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tandun tidak termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari adanya pertentangan substansi Pasal 4 huruf d dengan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPR bersama Pemerintah sebagai institusi negara yang mempunyai kewenangan di dalam pembentukan undang-undang, melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 demi terwujudnya kepastian hukum;

5. Dalil hukum Pemohon yang menyatakan bahwa materi muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD 1945 sangat meragukan. Hal itu terlihat dari keterbatasan Pemohon dalam menginterpretasikan filosofi atau makna Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 merubah Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999. Sesuai dengan asas-asas hukum umum, Lex posteriori derogat legi priori, artinya aturan hukum yang kemudian mengesampingkan aturan yang terdahulu. Dengan demikian substansi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 sudah tidak berlaku, dan yang sah untuk diberlakukan adalah substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Pemerintah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, baik sebagian atau keseluruhannya tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

4. Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, baik sebagaian atau keseluruhannya, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Kamis, Tanggal 12 Februari 2004, telah didengar keterangan dari pihak DPR, yang diwakili oleh A. Teras Narang, H.M.Sjaiful Rachman, S.H., dan Drs. Logan Siagian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.00/0174/DPR RI/2004 bertanggal 19 Januari 2004, dan telah membaca pula keterangan tertulis bertanggal 28 April 2004 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2004, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Mengenai Syarat Permohonan

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara."

2. Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berkedudukan di Bangkinang. Pada bagian lain, Pemohon terkesan mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bersifat fakultatif bukan kumulatif. Artinya, Pemohon harus menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu kriteria Pemohon;

Berdasarkan alasan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 53 ayat

(3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Mengenai Pokok Materi Permohonan

1. Bahwa kronologis pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau mengenai status 3 (tiga) desa, yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun agar dikembalikan ke wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan mengamandemen Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

b. Beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan adalah perlunya perubahan:

1) Latar belakang sejarah sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun berada di Kecamatan Tandun dalam wilayah Eks.

Kawedanaan Pasir Pengarayan/wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang menjadi wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu;

2) Sejak awal, usulan pembentukan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada kata "kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun " dalam Pasal 4 huruf d. Hal ini terlihat dengan jelas dari surat usulan Bupati Kampar melalui surat Nomor:180/HK/86/99 tanggal 3 Juni 1999 perihal usulan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar yang didukung oleh DPRD Kabupaten Kampar dengan surat Nomor:180/101/DPRD/1999 tanggal 8 Juni 1999 perihal Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Kampar yang kemudian ditindaklanjuti Gubernur Riau dengan surat Nomor:136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 perihal Usul Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau;

3) Dengan rumusan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengecualikan/tidak memasukkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dalam Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu mengakibatkan tiga desa tersebut tidak memiliki kepastian status hukum dan administrasi pemerintahan, sehingga masyarakat tiga desa tersebut tidak memperoleh pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sebagaimana mestinya serta mengakibatkan tanah ulayat/adat mereka menjadi terpisah-pisah;

4) Rumusan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mengenai batas kabupaten dan bertentangan pula dengan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mengenai data luas wilayah dan jumlah penduduk (1998) Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Rokan Hulu;

c. Komisi II DPR RI selanjutnya menyampaikan masalah kekeliruan tersebut (Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor:

PW.00/374/KOM.II/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 perihal Konsep dan Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan Komisi II DPR RI ke Desa Tandun, Aliantan, dan Kabun pada tanggal 12 September 2001 dan pertemuan Sub Otonomi Daerah Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 September 2001 yang telah sepakat membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

d. Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor: 153/081/OTDA tanggal 30 Januari 2002 perihal Usulan Revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, telah menyampaikan tanggapan kepada Ketua Komisi II DPR RI bahwa revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan menggunakan hak inisiatif dengan mengikuti ketentuan yang ada;

e. DPR RI berdasarkan tugas dan kewenangan konstitusionalnya telah mengajukan usul RUU, membahas dan menyetujui RUU bersama dengan Pemerintah, sampai akhirnya RUU disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2003 menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang;

2. Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 telah menghilangkan/menghapus sebagian wilayah pemerintahan Pemohon yang berakibat hilangnya kewenangan konstitusional Pemohon atas Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dimana Pemohon menjabat sebagai Bupati Kampar;

4. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kewenangan Bupati atas suatu wilayah tidak ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur mengenai wilayah negara pada Bab V Pasal 25A dengan rumusan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai wilayah kabupaten. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebutkan batas-batas wilayah kabupaten. Justru Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang mempunyai pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang.

Hal ini berarti kewenangan Pemohon atas Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun bukan merupakan kewenangan konstitusional, melainkan kewenangan yang didapatkan dari undang-undang;

b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai wilayah atau yurisdiksi seorang Bupati. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan: ” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pembentukan daerah kabupaten dan batas-batas wilayahnya diatur dengan undang-undang;

c. Bahwa pendapat Pemohon, materi muatan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun beserta hak-hak tradisionalnya, tidak beralasan, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tidak menghapuskan masyarakat hukum adat tersebut. Justru di dalam Penjelasan Umum undang-undang disebutkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi agar masyarakat dan tanah adat/ulayat ketiga masyarakat tiga desa tersebut tidak terpisah-pisah;

5. Bahwa pengaturan mengenai pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah melalui undang-undang, baik undang-undang baru maupun undang-undang perubahan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim, dengan Ketetapan Nomor: 010/PUU-I/2003, bertanggal 25 Maret 2004, telah dilakukan peninjauan ke lokasi oleh Hakim Prof. H.A.S, Natabaya, SH.L.LM., dengan didampingi oleh Panitera Pengganti Rustiani, S.H. dan Asisten Hakim Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H., dengan mendengar pendapat tokoh-tokoh masyarakat setempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari: Kamis, Tanggal 8 Juli 2004, telah didengar keterangan saksi, ahli, dan pihak terkait sebagai berikut:

Keterangan ahli:

1. Prof. Dr. Harun Alrasid. S.H., adalah ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, disumpah menurut agamanya, memberikan pendapat hukum secara lisan dan tertulis sebagai berikut: - Bahwa dalam suatu undang-undang ada kekeliruan, maka harus ada revisi untuk memperbaiki kekeliruan itu, akan tetapi menurut pendapat ahli dibuatnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bukanlah merupakan kekeliruan yang ada dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999; - Berbeda dengan negara yang menganut asas otokrasi, dalam suatu negara demokrasi yang menjadi pegangan atau dasar pembenaran untuk setiap tindakan/keputusan yang menyangkut soal pemerintahan ialah kemauan rakyat. Prinsip “the will of the People shall be the basis of authority of government” berlaku secara universal; - Berkenaan dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999, mengenai pemekaran beberapa kabupaten, khusus mengenai pemekaran kabupaten Kampar menjadi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar, secara tegas dikatakan dalam Pasal 4 huruf d, bahwa dalam Kecamatan Tandun tidak termasuk Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun. Latar belakangnya ialah rakyat di ketiga desa tersebut menghendaki agar tetap termasuk wilayah Kabupaten Kampar; - Kemudian dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ternyata bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai klausula pengecualian tiga desa tersebut di atas tidak ada lagi (dihapus), dengan pertimbangan historis/administrasi; - Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ” in casu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; - Secara sosiologis, sesuai aspirasi masyarakat, Lembaga Adat Kampar telah menolak revisi Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003. Perhatikan juga surat Wakil Ketua DPR-RI kepada Komisi II DPR-RI tertanggal 13 Juni 2002; - Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 memperhatikan/mengindahkan Keputusan DPRD Kampar tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kampar, khususnya berkenaan wilayah Kecamatan Tandun ekslusif ketiga desa tersebut, tertanggal 28 Juni 1999. Alhasil, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 bertentangan dengan (Jiwa) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena mengabaikan aspirasi rakyat. DPR seharusnya menyalurkan kemauan rakyat yang dituangkan dalam wadah/bentuk “undang-undang”. - Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 yang mengeluarkan 3 (tiga) desa itu bertentangan dengan jiwa Pasal 18, karena tidak memperhatikan aspirasi rakyat setempat. Hal ini adalah otoriter di dalam era reformasi dimana demokrasi harus diterapkan. Diktum Pasal 4 haruf d saya rasa itu cacat; - Bahwa pertentangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dengan Pasal 18B, ahli memasukkannya hak-hak tradisionalnya, dimana rakyat berhak mengajukan kemauannya; - Bahwa pada prinsipnya masyarakat hukum adat terlepas dari adanya provinsi dan kabupaten;

2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. Ahli Hukum Tata Usaha Negara dari Universitas Airlangga, disumpah menurut agamanya, memberikan pendapat hukum secara lisan dan tertulis sebagai berikut: - Menelusuri Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan menyangkut ketentuan Pasal 4 huruf d khususnya kenapa tiga desa tersebut dikecualikan. Tidak adanya keterangan tersebut dalam Undang-undang dan penjelasannya haruslah ditelaah dari berbagai dokumen yang digunakan dalam penyusunan pengesahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Alasan bahwa telah terjadi kekeliruan tidak cukup karena rumusan Pasal 4 huruf d dengan kata: kecuali …menunjukkan suatu kesadaran penuh menyangkut status ketiga desa tersebut. Hanya sayangnya hal tersebut tidak ada penjelasan dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Kata kecuali menunjukkan suatu status khusus ketiga desa tersebut; - Pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 juga tidak menjelaskan kenapa tiga desa tersebut dikecualikan dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Dalam konsiderans Mengingat khususnya angka 1 menunjuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanyalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21. Ketentuan Pasal 18B sama sekali tidak masuk dalam konsiderans Mengingat sehingga patut dipertanyakan apakah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 juga memperhatikan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar khususnya ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Demikian juga Undang-undang tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. - Bahwa pengecualian 3 desa tersebut harus ada kekhususannya dimana parameternya adalah Undang-Undang Dasar yang mungkin adalah Pasal 18B dan Pasal 28 I ayat (3). Pengecualian itu harus konkrit tidak umum, dibuat secara sadar, dan harus diketahui apa rasionya, maka perlu diperhatikan dokumen-dokumen yang ada; - Bahwa pengecualian di sana ada hal-hal khusus yang dibuat secara sadar, jadi dasar pertimbangan harus dijelaskan hal yang khusus tersebut. - Bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mewakili daerahnya baik di dalam maupun di luar Pengadilan tidak ada bersama-sama dengan DPRD. Kalau dia tidak setuju silakan dia protes; - Bahwa pengecualian secara sadar berarti didukung oleh data dan fakta, sehingga pembentuk undang-undang sendiri mengatakan itu keliru; - Bahwa ahli tidak setuju pemekaran hanya dikaitkan dengan Pasal 18 saja, karena harus dilihat secara sistematis, keterkaitan satu pasal dengan pasal yang lain; - Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 sama sekali belum menjawab kekeliruan itu, dan tidak ada kolerasinya karena tidak mempertimbangkan apa kekhususan tiga desa itu, dan karena Pemohon mengemukakan suatu fakta tiga desa itu tidak mempunyai Pemerintahan Kecamatan harus dibuktikan apa dalil itu benar, dan harus dicari dokumen-dokumen yang mengatur hal-hal khusus itu dan apa ada kaitannya dengan Pasal 18B ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (3) kalau itu terpenuhi maka Hakim Konstitusi ini harus menguji Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dengan kedua pasal tadi.

Keterangan saksi:

1. Lahmudin, disumpah menurut agamanya memberikan keterangan lisan dan tertulis pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pada tahun 1999 bulan Mei saksi dipilih sebagai Ketua LKMD, saksi sudah mulai ikut berembuk, desa kita mau ikut ke Kabupaten mana, dilihat dari segi bahasa, adat, desa kami sama dengan Kampar; - Bahwa kami sulit untuk bergabung dengan Rokan Hulu, karena adatnya berbeda, karena di sana ada yang pakai marga misalnya Tambusai sedangkan di Kampar tidak ada marga; - Bahwa tokoh-tokoh masyarakat sudah mengetahui ada rencana pemekaran, oleh karena itu berembuk untuk milih masuk ke mana, dan tidak ada provokator dari Kabupaten Kampar untuk menyuruh masuk ke Kampar; - Bahwa saksi adalah termasuk salah satu yang keberatan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menghilangkan Desa Kabun, Desa Tandun, dan Desa Aliantan dari Kampar; - Bahwa di Desa Tandun ada 2 kelompok yang pro dan kontra, yang jelas Pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat Kecamatan untuk mengayomi ketiga desa ini, akan tetapi Pemerintah Rokan Hulu membuat cikal bakal mengangkat Kepala desa yang baru yang pro Rokan Hulu.

Kelompok kami sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 yang disahkan oleh Bupati Kampar pada Tahun 1999. - Bahwa di sekolah memakai Bahasa Indonesia dan tidak pernah pernah memaksa untuk memakai Bahasa Kampar; - Bahwa pernah datang dari Pemda, DPR, untuk membujuk masuk ke Rokan Hulu, saksi menanyakan apakah nanti kami diberikan proyek untuk pembangunan, yang jawabnya tidak bisa;

2. Jumaan, S. Ag, Tokoh Forum Peduli Masyarakat Kecamatan Tapung Kiri disumpah menurut agamanya memberikan keterangan lisan dan tertulis pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi keberatan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 karena alasan berbeda bahasa dan adat dimana di Kampar adalah masyarakat adat berdasarkan Keturunan Ibu (Matrilineal), sedangkan di Rokan Hulu adalah keturunan Ayah (Patrilineal); - Dari segi posisi adat di Kabupaten Kampar Ketua Adat disebut Datuk Bandaro, dan suku yang ada 9 suku, Datuk Bandaro ini sebagai Presiden menjalankan keputusan yang ada dari masyarakat, sedangkan di Rokan Hulu Datuk Bandaharonya bisa menetapkan keputusan tanpa ada usul dari tokoh-tokoh adat; - Bahwa sekitar tahun 2002 saksi mendapat pemberitahuan dari masyarakat bahwa Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mau diubah dan dibahas di DPR, tokoh-tokoh masyarakat datang di DPR-RI menjumpai Fraksi IX, disana disambut oleh Bapak Soetardjo Soerjoegoeritno, Teras Narang, dan Hari Sabarno, yang mengatakan bahwa Undang-undang tersebut tidak jadi diubah, dan walaupun diubah pasti akan memanggil kedua pihak tersebut; - Bahwa Tahun 2003 hari Senin, saksi mengetahui melalui televisi bahwa undang-undang itu telah direvisi diketahui pula oleh Bapak Soetardjo Soerjoegoeritno. Tokoh-tokoh masyarakat datang ke Jakarta menagih janji setahun yang lalu, akan tetapi Bapak Soetardjo mengatakan adalah kebablasan dan kemudian minta maaf pada semua yang hadir; - Bahwa yang mengganggu adalah proses adat istiadat dimana jika ada yang berbeda menimbulkan kekacauan, misalnya satu suku tidak boleh kawin;

3. Drs. H. Damsir Ali, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar, disumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa rencana masyarakat Rokan Hulu ini sudah lebih 20 tahun yang lalu menginginkan untuk membentuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan perjuangan yang panjang maka terbentuklah Panitia Pemekaran Rokan Hulu. Lalu Panitia ini mendatangi pihak-pihak terkait, termasuk DPRD Kabupaten Kampar supaya dapat menyetujui Pemekaran Kampar menjadi 3 wilayah yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar sendiri. Proses berjalan lancar, sehingga keluarlah surat dari DPRD Kabupaten Kampar tanggal 8 Juni 1999 yang pada saat itu saya Ketuanya menyetujui utuh proposal dari Panitia Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu tanpa embel apa-apa; - Bahwa surat tanggal 8 Juni 1999 didukung juga surat dari Bupati Kampar tanggal 3 Juni 1999, surat dari Gubernur, dan rekomendasi dari Ketua DPRD Provinsi Riau; - Bahwa masalah 3(tiga) desa ini, saksi-lah yang menjadi pelaku sejarahnya hal ini berasal dari adanya surat tanggal 28 Juni 1999 yang isinya sama seperti surat tanggal 8 Juni 1999 dimana pada waktu menandatangani surat tersebut, saksi benar-benar berada dalam suatu peristiwa tekanan politik yang luar biasa dan surat tersebut tidak melalui rapat DPRD hanya oleh Ketua saja, karena adanya desakan oknum tersebut; - Bahwa ada beberapa oknum dari tokoh-tokoh Kampar sekitar bulan Agustus dan September Pimpinan sementara DPRD pada waktu itu adalah H. Muhammad Yunus Zakaria. Pada saat menjelang saksi dilantik tanggal 3 Oktober 1999 terpilih kembali menjadi Ketua, saat inilah rombongan datang dan membawa surat tanggal 28 Juni 1999 dan saksi ditekan untuk menandatangani surat tersebut, kemudian tokoh-tokoh tersebut datang ke Jakarta dan di sana mereka ditampung oleh anggota oknum DPR-RI dari putra Kabupaten Kampar dan inilah yang menggolkannya di DPR-RI.; - Bahwa surat bertanggal 28 Juni 1999 yang saksi tanda tangani itu keluarlah kata kecuali itu yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999; - Bahwa dengan revisi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 maka kembalilah hak Rokan Hulu, karena sepanjang sejarah ke 3(tiga) desa itu adalah termasuk wilayah Eks Kewedanaan Pasirpangrayan termasuk Pembantu wilayah Bupati I baik dalam aspek administrasi maupun aspek apapun; - Jadi Undang-undang Nomor 11 ini adalah harapan yang besar bagi masyarakat Rokan Hulu berarti dengan mempertahankan:

1. Supaya wilayah Pasir Pangrayan utuh sesuai dengan sejarahnya;

2. Supaya wilayah Pembantu I utuh kembali;

3. Supaya Kecamatan Tandun utuh lagi dan Kabupaten Rokan Hulu utuh;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keterangan tertulis, Tambahan Keterangan tertulis dari saksi (Jumaan dan Lahmudin), dan Kesimpulan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juli 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Apakah Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap kedua permasalahan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: