Putusan MK 1/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Sebagian

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemerintah;

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

6. Bahwa setelah apa yang dilaporkan oleh Pemohon ada hal yang paling fundamental yang membuat Pemohon curiga, di mana dalam hal ini ada perubahan Nomor STPL dari pihak Polsek Genteng yang dalam hal ini dari Nomor LP/427/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG berubah menjadi Nomor LP/106/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG.

7. Bahwa dalam perkembangannya hingga hari ini kasus Pemohon di Polsek Genteng tidak ditindaklanjuti sesuai dengan SOP baku Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di mana sampai pada tanggal 11 September 2012 Pemohon menerima surat (SP2HP) dari POLSEK Genteng Surabaya dengan Nomor B/110/IX/2012/RESKRIM (vide bukti P-6) yang mana berisi tentang masih diperlukannya perpanjangan penyelidikan selama 30 hari, padahal sudah memeriksa 12 saksi dan Pemohon sudah memberikan informasi bahwa di Hotel Meritus terdapat CCTV yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi pihak Polsek genteng terkesan mengesampingkan masalah ini dan menunjukkan kurang profesional dalam menangani perkara.

8. Karena ketakutannya, melihat begitua kuat dan hebatnya Haryono Winata di Polsek Genteng Surabaya dan tidak memahaminya hukum, Pemohon justru diminta mengganti kerugian kepada Haryono Winata CS, yang awalnya minta Rp. 3 Milyar akhirnya turun menjadi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan Pemohon sudah transfer uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ke rekening Hari Muljono Bank BCA Nomor 3631359688 (vide bukti P-7).

9. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dan Pemohon merasa diperas, sebab Pemohon adalah korban penganiayaan justru diminta uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Akhirnya Pemohon melaporkan tindakan penganiayaan dan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh Haryono Winata dkk tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur dengan STPL Nomor LPB/641/VIII/2012/SPKT (vide bukti P-8) tertanggal 30 Agustus 2012 dengan harapan agar pihak Kepolisian dalam penanganan perkara tersebut bisa lebih profesional dan netral tanpa adanya tekanan. Akan tetapi yang terjadi malah terlihatnya suatu pola permainan yang sudah di kordinasikan dengan sangat rapi oleh pihak-pihak yang membuat seolah-olah unsur-unsur dari laporan Pemohon tidak terbukti yang dalam hal ini sesuai dengan SP2HP POLDA JATIM Nomor B/1169/SP2HP-3/XI/2012/Ditreskrimum (vide bukti P-9).

10. Bahwa dengan semakin gencarnya Pemohon mencari keadilan membuat Saudara Haryono Winata Selaku pemilik Hotel Meritus yang terkenal kebal dengan hukum semakin gerah dan mencoba mengkriminalisasi Pemohon dengan berbagai cara yang penting Pemohon harus masuk penjara.

11. Bahwa dugaan telah terjadi suatu pola permainan yang rapi untuk mengkriminalisasikan Pemohon bisa dicermati dengan adanya penetapan Pemohon sebaga tersangka yang dilakukan oleh POLSEK Genteng Surabaya dengan dikeluarkannya surat panggilan Nomor SPG/107/IX/2012/Reskrim dan SPG/123/X/2012/Reskrim tertanggal 24 September 2012 dan tanggal 09 Oktober 2012 dalam dugaan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang dalam hal ini pelapor adalah Haryono Winata, adapun laporan tersebut dibuat Haryono Winata dengan STPL Nomor LP/107/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG tertanggal 05 Agustus 2012.

Dalam hal ini kasus yang dilaporkan Haryono Winata tersebut sangat lemah bukti-buktinya, akan tetapi secara mudah Pemohon bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama dan juga adanya penahan terhadap Pemohon hal ini bisa dilihat dalam Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/123/X/2012/JATIM/RESKRIM (vide bukti P-10).

Dan hal ini sangat membuat Pemohon merasa bahwa keadilan itu memang hanya dimiliki oleh para mafia hukum beserta orang yang kaya saja.

12. Bahwa pola permainan yang rapi untuk mengkriminalisasikan Pemohon juga bisa dicermati dengan adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan lagi-lagi oleh pihak Polsek Genteng Surabaya dengan dikeluarkannya surat panggilan Nomor SPG/83/IX/2012/Reskrim ( Copy Terlampir) tertanggal 11 September 2012 dalam dugaan perbuatan tidak menyenangkan [Pasal 335 ayat (1) KUHP] atau perusakan barang yang dalam hal ini pelapor adalah Hary Moeljono yang mana masih orang suruhan dari Haryono Winata, adapun laporan tersebut di buat STPL Nomor LP/105/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG tertanggal 05 Agustus 2012 (vide bukti P-11). Dalam hal ini dilihat dari Nomor STPL yang dikeluarkan Polsek Genteng sangatlah mencurigakan, karena perbedaan nomor laporan hanya selisih satu nomor saja dari Lap yang dibuat dengan Pemohon (LP/105/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK GTNG dengan LP/106/VIII/2012/ JATIM/RESTABES/SEK.GTNG) padahal faktanya Pemohon adalah orang yang pertama kali melapor dan tidak ada orang lain yang membuat laporan. Kecurigaan Pemohon semakin menguat dengan adanya fakta permasalahan STPL Pemohon yang diubah secara ajaib seperti sudah kami jelaskan di atas, hal itulah yang membuktikan bahwa adanya campur tangan dan permainan oknum-oknum yang sangat tidak profesional dan tidak netral.

13. Bahwa, dugaan adanya pola mengkriminalisasi Pemohon ini juga bisa dicermati dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam kasus yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Dalam hal ini penetapan sebagai tersangka bisa dilihat dari adanya surat panggilan yang dikeluarkan POLRESTABES Surabaya Nomor S-Pgl/3567/X/2012/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2012, adapun surat tersebut berdasarkan laporan dari JEnny Kosasi alias Cucu dengan STPL Nomor LP/K/1113/IX/2012/JATIM/RESTABES.Sby tertanggal 07 September 2012 dalam perkara kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan tidak menyenangkan. Di mana dalam hal ini Pemohon belum pernah mengenal Jenny Kosasi apalagi berbuat seperti yang disangkakan, sekarang Pemohon baru tahu ternyata Jenny Kosasi alias Cucu adalah masih satu komplotan dengan Haryono Winata (vide bukti P-12).

14. Bahwa adanya pola mengkriminalisasikan Pemohon juga bisa dilihat dengan adanya teror dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum aparat TNI-AD.

Dalam hal ini oknum TNI-AD yang melakukan upaya teror agar Pemohon tidak melanjutkan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh HARYONO WINATA diketahui bernama Mayor Chb Sudrajat dari Pa Pudik Intelstrad Kodiklat TNI-AD. Adapun intimidasi dan teror tersebut sudah Pemohon Laporkan di POM-AD KODAM V Brawijaya Jawa Timur dengan Nomor Aduan TBLP/11/VI/IDIK/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 dan sampai saat juga belum ada tindak lanjutnya (vide bukti P-13).

15. Bahwa Pemohon dapat surat panggilan dari Polsek Genteng Surabaya untuk dilakukan gelar perkara dalam perkara penganiayaan laporan Pemohon yang tidak ada tindak lanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012, tiba-tiba dibatalkan oleh Kepolisian diganti surat panggilan Pemohon akan diserahkan ke Kejaksaan dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan [Pasal 335 ayat (1) KUHP] atas laporan HARYONO WINATA di mana Pemohon dalam kasus ini sudah pernah ditahan. Bahwa pemanggilan ini sangat mencurigakan dan Pemohon takut ditahan lagi, akhirnya panggilan tanggal 10 Desember tersebut tidak didatangani. Dan hari itu juga Pemohon dapat panggilan ke 2 dari Polsek Genteng Surabaya untuk dihadapkan ke jaksa penuntut pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012. Ada apa ini, kenapa secepat itu? Apakah ini perkara korupsi yang polisi begitu giat dan bernafsu untuk menyelesaikan perkara remeh temeh Pemohon.

16. Bahwa Pemohon sampai hari ini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam 3 perkara dengan sangkaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat

(1) seperti dalam (vide bukti P-10, vide bukti P-11 dan vide bukti P-12).

17. Bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah pasal karet yang dalam perjalanan sejarahnya menjadi alat untuk mengkriminalisasi setiap warga negara agar bisa ditahan dikarenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP menurut Pasal 21 KUHAP ayat

(4) huruf b adalah pasal perkecualian yang bisa dilakukan penahan (vide bukti-10).

18. Pemohon hanya mengatakan; “hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini (hotelmu) kalo berani ayo bertengkar di Suramadu”. Pertanyaannya apakah bisa kata-kata Pemohon a quo sudah bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP? Jika bisa tentu Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah pasal karet, yang lentur bisa menjerat siapa saja yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

19. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan terbukti Pemohon pernah ditahan karena Pasal 335 ayat (1) KUHP yang dikuatkan oleh pasal a quo sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

20. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;

2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi; 4. adanya hubungan sebab-akibat ( causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

21. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat pertama, adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua, dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

22. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

23. Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak ( tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dan kawan-kawan. Dalam “ Judicial Review in Perspective, 1995)”;

24. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah Pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

25. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat ( causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat

(4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

26. Bahwa nyatalah jika pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

27. Bahwa Pemohon khawatir jika Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak Konstitusional Pemohon yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1),Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:  Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

1. Bahwa KUHP meskipun diundangkan pada tahun 1946 sebenarrnya KUHP berasal dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari jaman penjajahan Belanda di Indonesia ( Nederlandsch Indie), jadi kalaupun ada perbedaan hanya pada penggunaan istilah dan susunan kalimat saja.

2. Bahwa harus diakui isi pasal-pasal dalam KUHP banyak yang sudah ketinggalan zaman, dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi alam demokrasi sekarang. Namun faktanya pemerintah kita belum bisa melakukan revisi KUHP, meski dari dulu dijanjikan akan ada revisi namun faktanya tidak pernah terjadi.

3. Bahwa dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut di atas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi: (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

4. Perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan penahanan meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kualifikasi penahanan seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan tetap mengacu pada suatu alasan hukum seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam surat perintah penahanannya, instansi yang berkepentingan (penyidik, penuntut umum atau hakim) harus menyebutkan alasan penahanannya. Tanpa penyebutan alasan penahanan, maka penahanan yang dilakukan adalah cacat hukum dan dapat di praperadilankan.

5. Bahwa praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh Pemohon. kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula. Karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah-perintah penahanan dikeluarkan yang tidak sesuai dengan alasan-alasan penahanan sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Bahwa, Pasal 21 ayat (4) huruf KUHAP memberikan kekuasaan penuh terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal ancamannya hanya satu tahun. Dan pasal ini jelas tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana di jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa, dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon [sesuai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP] tentu sangat subyektif dan diskriminatif yang dilakukan oleh Polsek Genteng Surabaya. Pertama, laporan penganiayaan yang dialami oleh Pemohon sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Polsek Genteng Surabaya. Sementara laporan Haryono Winata langsung direspon cepat dengan tuduhan Pemohon Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP dikarenakan Pemohon Mengucapkan kata-kata “kalo kamu berani jangan mukuli aku di hotelmu ayo kita duel di Suramadu”. Padahal kata-kata tersebut terucap setelah Pemohon dianiaya oleh Haryono Winata hingga babak belur, artinya kata-kata uang diucapkan oleh Pemohon tidak tiba-tiba. Jadi wajar Pemohon mengeluarkan kata-kata a quo. Pemohon menganggap bahwa Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP jelas tidak memberikan jaminan dan pengakuan hak Pemohon sebagai Tersangka yang dilindungi Undang-Undang untuk tidak harus ditahan. Maka Pemohon menganggap bahwa Pasal 21 ayat

(4) huruf KUHAP jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa menurut Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. dalam klinik hukum online tanggal 8 November 2010 mengatakan Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

8. Dalam Putusan Nomor 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas ( vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “ Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu. ” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

9. Bahwa jika memahami pertimbangan putusan Mahkamah Agung di atas, tentu unsur delik perbuatan tidak menyenangkan harus mensyaratkan unsur paksaan, apakah itu paksaan fisik maupun paksaan psikis. Bahwa dalam kasus Pemohon, sama sekali Pemohon tidak melakukan paksaan baik psikis maupun paksaan fisik. Ucapan pemohon hanya efek dari dipukulinya Pemohon oleh terlapor, dan kenapa Polsek Genteng Surabaya sudah menganggap ucapan Pemohon sudah masuk unsur perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya Pemohon mengambil kesimpulan jika Pasal 335 ayat (1) KUHP benar-benar pasal karet yang sangat merugikan hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa dalam praktiknya, polisi cenderung mudah sekali menerapkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan dalih pembuktian nanti urusan pengadilan. Jika sudah seperti ini hak tersangka menjadi tidak berdaya. Ditambah lagi menurut Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, Pasal 335 ayat (1) adalah pasal perkecualian yang bisa dilakukan penahanan. Pemohon menjadi korban dari subjektifitas penyidik Polsek Genteng Surabaya. Di mana hanya ucapan Pemohon yang dianggap tidak menyenangkan pelapor, Pemohon ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya. Bukankah kalo begitu pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal 21 ayat

(4) huruf b KUHAP melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

11. Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, meskipun akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban sudah bisa melapor ke polisi.

12. Bahwa sudah menjadi jelas norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti karet, bisa ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum pidana delik pidana harus jelas makna pengertiannya, misalnya pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam rumusan delik pencurian sangat jelas, apa itu mengambil barang bukan kepunyaannya sendiri, dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Begitu juga dalam delik tindak pidana penggelapan juga unsur-unsurnya jelas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini sangat berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan yang siapapun yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP.

13. Bahwa fakta menunjukkan penyidik jika ingin menahan tersangka sementara ancaman pasalnya tidak sampai 5 tahun, maka penyidik akan menyelipkan Pasal 335 ayat (1) KUHP agar tersangka tersebut bisa ditahan. Sebab pasal apapun jika digandengkan dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP menjadi nyambung. Hal ini bisa diliat dalm kasus ditetapkannya Pemohon oleh Polrestabes Surabaya yang dituduh melakukan pidana Pasal 281, karena ancaman tidak sampai 5 (lima) tahun, akhirnya ditambahi Pasal 335 ayat (1) KUHP (vide bukti P-12)

14. Bahwa menurut pendapat Prof. J.E. Sahetapy, SH., MA., sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal V UU Nomor 1 Tahun 1946 merupakan batu penguji tentang relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHPidana dimaksud menyatakan “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”;

15. Bahwa, ketentuan Pasal 21 KUHAP ayat (4) huruf b menyatakan perbuatan tidak menyenangkan dalam kategori kejahatan yang dapat ditahan. Pasal ini jelas telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Kalau mau fair, ancaman Pasal 335 ayat (1) KUHP cuman satu tahun. Maka idealnya tidak bisa ditahan. Namun karena KUHAP Pasal 21 ayat (4) huruf b memberi perkecualian. Akhirnya Pemohon ditahan oleh Polsek Genteng. Mestinya frasa perkecualian huruf b tidak memasukkan Pasal 335 ayat (1). Implementasinya sangat berbahaya, di mana pasal ini sering dipakai Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pasal terakhir guna menjerat perbuatan pelaku. Coba bayangkan, jika segala perbuatan asal dirasa tidak menyenangkan orang lain pelakunya dapat ditahan? Berapa banyak orang dapat ditahan mungkin karena hal-hal yang sepele asalkan "tidak menyenangkan" orang lain. Kasus inilah yang terjadi pada diri Pemohon. Di mana letak perlindungan hukum dari negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

16. Bahwa delik Pasal 335 ayat (1) KUHP menyatakan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kecuali sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan yang tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dengan ditahannya Pemohon padahal permasalahannya belum jelas, menjadikan Pemohon sangat dirugikan. Jika ternyata di pengadilan Pemohon tidak bersalah, bagaimana dengan kerugian Pemohon yang pernah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya, siapa yang memberi ganti kerugian?

17. Bahwa menurut doktrin yang berlaku umum yaitu “ power tends to corrupt, absolute power corupt absolutely”, oleh karena polisi, jaksa dan hakim diberikan kewenangan penuh untuk bisa menahan jika tersangka/terdakwa diduga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka kecenderungan aparat penegak hukum akan menyalahgunakan kekuasaannya lebih terbuka. Aparat penegak hukum dengan mudah berbuat secara sewenang-wenang terhadap kewenangan yang dimiliki dan melekat dalam jabatannya. Hal ini terbukti seperti yang dialami oleh diri Pemohon, bukankah hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) 1945 jadi terabaikan.

18. Bahwa dalil Ultimum Remedium, (sarana terakhir) yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, Polsek Genteng Surabaya tidak pernah bertindak fair apalagi mencoba mendamaikan Pemohon, justru posisi Pemohon dipojokkan lalu ditahan. Sehingga menjadi tersangka dengan pasal yang sama yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP.

19. Kesimpulannya semua perlakuan yang tidak menyenangkan dapat diadukan ke pihak kepolisian, apabila dirasa perlu penyidik polisi dapat melakukan penahanan terhadap tersangka seperti yang dialami oleh Pemohon.

Apa saja yang dimaksud dengan kategori perlakuan tidak menyenangkan?

Jawabannya segala perbuatan yang tidak diterima oleh pengadu atau yang dirasa tidak menyenangkan hatinya. Disinilah letak kelemahan delik Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan kelemahan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) KUHAP.

20. Bahwa Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 335 ayat

(1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis buat Pemohon.

21. Bahwa Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan ( unequal treatment), ketidakadilan ( injustice), ketidakpastian hukum ( legal uncertainty).

Bukankah kalau sudah begitu wajar Pemohon menganggap apabila pasal a quo bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

23. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)harus dinyatakan ” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

24. Bahwa Pemohon sekarang ini dalam kondisi depresi yang serba ketakutan terhadap panggilan Kepolisian, oleh karena takut ditahan. Padahal ada panggilan tahap ke II oleh Polsek Genteng Surabaya untuk dihadapkan ke Jaksa Penuntut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012. Untuk demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum terhadap diri Pemohon.

Pemohon meminta kepada ketua Mahkamah Konstitusi agar sidang perkara a quo dipercepat agar ada kepastian hukum untuk Pemohon.

13 Bukti P-13 Fotokopi Surat POM-AD KODAM V Brawijaya Jawa Timur Nomor Aduan TBLP/11/VI/IDIK/2012 tertanggal 09 Agustus 2012;

14 Bukti P-14 Fotokopi Surat POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA BESAR SURABAYA SEKTOR GENTENG Surat Panggilan Nomor SPG/123/X/2012/Reskrim tanggal 09 Oktober 2012;

15 Bukti P-15 Fotokopi KTP Nomor KTP 09.3171050612700006 Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

Dr. Sholehuddin, S.H., M.H.  Sebelum ahli menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai apa yang diminta kepada ahli tentang permasalahan-permasalahan dari rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan KUHAP.

Terlebih dahulu ahli menceritakan seorang awam hukum pernah menyampaikan kepada ahli, yang pernah naik kereta api ekonomi dari Surabaya ke Jakarta, karena duduknya berhadap-hadapan ada seseorang yang melepas sepatunya, melepas sepatunya kemudian kaos kakinya dilepas karena mungkin bau dan tahu-tahu ada polisi yang membawanya ketika berhenti di stasiun. Polisi itu membawanya dan menyangka atau menuduh dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena bau. Kemudian, teman ahli berpikir, padahal dia awam hukum karena disiplin ilmunya bahasa dan sastra Indonesia. “Lho, kalau melepas sepatu saja kemudian bau, bisa dilaporkan ke polisi dengan perbuatan tidak menyenangkan, padahal saya tadi tidak senang naik kereta api yang bunyinya terlalu keras, ya. Itu juga membuat tidak senang saya,” katanya, “tapi apa bisa dilaporkan?”;  Cerita ini kemudian mengingatkan ahli bahwa memang di dalam praktik-praktik hukum di Indonesia Pasal 335 ayat (1) KUHP ini sering dikatakan sebagai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya bila dilihat dari struktur kalimat, itu salah kaprah sebenarnya karena salinan dari bahasa Belanda itu onaangename bejegening. Itu diambil saja begitu saja onaangename -nya, tidak menyenangkan, dengan tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening yang artinya memperlakukan. Jadi sesungguhnya memperlakukan orang secara tidak menyenangkan, bukan perbuatan tidak menyenangkan karena perbuatan tidak menyenangkan itu subjektifitasnya tinggi dan objektifitasnya rendah. Sehingga segala sesuatu bentuk perbuatan yang kita anggap secara subjektif, relatif, tidak menyenangkan, itu bisa dimasukkan.  Bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia terutama ketika proses pada tahap proses penyidikan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum pidana, praktik-praktik tersebut muncul dan sering ditanyakan kepada ahli karena ahli kebetulan sering kali diminta untuk memberikan keterangan ahli, baik di BAP maupun di persidangan. Padahal itu sesungguhnya salah, salah fatal akan mengakibatkan multitafsir nantinya;  Bahwa sesungguhnya Pasal 335 KUHP padanannya dalam Nederland Wetbook van Straafrecht, ada di artikel 284 dan di situ tidak mencantumkan frasa atau unsur delik sebagai alternatif delik tentang perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan. Jadi dalam artikel 284 Nederland Wetbook van Straafrecht, tidak mencantumkan hal tersebut dan hanya di Nederland Wetbook van Straafrecht for Hindi untuk Indonesia, hal tersebut ada.  Bahwa yang ahli sampaikan sesungguhnya bukan perbuatan tidak menyenangkan, tetapi memperlakukan orang secara tidak menyenangkan, ini beda. Selain itu, yang berbeda adalah sanksinya, kalau di KUHP Belanda itu 9 bulan penjara, tetapi di dalam KUHP Indonesia WVS Indonesia 1 tahun, itu bedanya. Lalu di sini karena perkembangan dalam praktik seperti ini, Prof. Dr.

Andi Hamzah pernah menyampaikan ketika pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang kemudian dalam praktik-praktik perkembangan lalu timbul di kalangan praktisi hukum. Satu hal yang pura-pura keliru terhadap makna dari perbuatan tidak menyenangkan dan sampai sekarang tetap berlanjut, bahkan Prof. Dr. Andi Hamzah mengusulkan supaya unsur delik tersebut atau frasa perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan dalam konsep RUU KUHP nasional dan kemudian pada konsep terakhir unsur tersebut/frasa tersebut memang dihilangkan.  Bahwa sesunguhnya konsep terakhir RUU KUHP Tahun 2005 sudah di meja Presiden. Prof. Muladi waktu itu sudah diminta hadir menerangkan tetapi sampai sekarang belum dibahas yang RUU KUHP nasional itu. Konsep RUU KUHP nasional, frasa tersebut dihilangkan. Ini memang atas pertama kali usulan atau penyampaian dari Prof. Andi Hamzah, karena dianggap sering disalahgunakan dan secara prinsip hukum pidana, bertentangan karena prinsip hukum pidana harus mengandung rumusan delik itu adalah lex scripta, lex certa, dan lex stricta.  Bahkan Prof. Andi Hamzah juga pernah menyampaikan, suatu hari tahun 1997 datang kepada beliau seorang yang bernama Rusdi di Ujung Pandang menyampaikan surat panggilan polisi yang di dalamnya diterangkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena memagari tanah yang dia punya sehingga pagarnya itu menghalangi pandangan dari tanah milik orang lain. Ini dilaporkan ke polisi, di situ surat panggilannya perbuatan tidak menyenangkan. Lalu beliau heran, ini menghalangi pandangan itu bukan ranah hukum pidana, itu ranah hukum perdata. Mengapa dimasukkan menjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.  Kemudian menurut ahli bahwa sesungguhnya yang bermasalah itu adalah normanya, norma yang diatur dalam frasa itu. Itu yang memunculkan permasalahan-permasalah. Jadi bukan pada interpretasinya, normanya yang menimbulkan masalah sehingga bias, ambiguitas, multitafsir, dan lain-lain yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana.  Terkait dengan Pasal 21 KUHAP, hukum pidana formilnya ada dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b KUHAP yang mencantumkan frasa Pasal 335 ayat (1), dapat ditahan, sehingga dalam praktik pengalaman ahli, seringkali Pasal 335 ayat (1) penerapan motifnya adalah agar pelakunya dapat ditahan, sehingga segala bentuk perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan yang subjektifitasnya tinggi, keranjang sampah istilah dalam praktik hukum. Hal tersebut menjadi satu persoalan yang bisa ahli simpulkan bahwa frasa ada satu unsur delik dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan, atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan terlalu bersifat subjektif yang sangat tinggi sehingga bias, multitafsir, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan karena itu dalam konsep RUU KUHP yang terakhir frasa tersebut sudah hilang tidak dicantumkan lagi.

6. Bahwa rumusan bagian inti delik ( delicts bestanddelen) Pasal 335 KUHP, berupa:

a. Pelaku adalah barang siapa, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

b. Bentuk perbuatan adalah memaksa, di mana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo).

c. Objeknya adalah orang, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang.

d. Dilakukan dengan secara melawan hukum, singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalm arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).

e. Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik:

1) dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, di mana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.. di mana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

2) dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman perbuatan lain maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.

f. Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif):

1) orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.

2) orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.

3) orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.

7. Bahwa selanjutnya adanya perumusan ketentuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, merupakan suatu kebijakan di dalam penerapan suatu kaedah hukum positif (hukum materiil) ke dalam hukum formil. Sehingga dengan adanya kaedah hukum formil a quo hukum materil dapat ditegakkan, dan perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sebagaimana tersebut diatas adalah lebih bersifat represif dan dirumuskan secara limitatif sebagai panduan bagi aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) di dalam melakukan tindakan penahanan.

8. Jelas kiranya bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan secara jelas dan terang untuk melindungi kemerdekaan orang dan menguatkan norma hukum konstitusi sebagaimana dimuat Pasal 28G UUD 1945. Norma hukum pidana yang menguatkan norma konstitusi adalah konstitusional dan harus dipertahankan. Bahwa dalam praktik penerapan ketentuan a quo tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi para aparat penegak hukum tetapi hal tersebut tidak menjadikan pasal a quo bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa sampai dengan saat ini pasal a quo, masih berlaku. Hal ini sejalan dengan asas presumptio iustae causa, bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan.

Demikian keterangan DPR dalam persidangan perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 kiranya keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majleis Hakim Konstitusi yang Mulia di dalam memeriksa, memutus dan mengadili Perkara a quo dengan putusan:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat

(4) huruf b Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat

(4) huruf b Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

f. Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan secara jelas dan terang untuk melindungi kemerdekaan orang dan menguatkan norma hukum konstitusi sebagaimana dimuat Pasal 28G UUD 1945. Norma hukum pidana yang menguatkan norma konstitusi adalah konstitusional dan harus dipertahankan;

g. Dalam praktek penerapan ketentuan tersebut tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi para aparat penegak hukum tetapi hal tersebut tidak menjadikan pasal a quo bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.