Putusan MK Nomor 001/PUU-II/2004 — Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Tidak Dapat Diterima
P U T U S A N
Perkara Nomor 001/PUU-II/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Fathul Hadie ( F. Hadie Ustman), pekerjaan LSM Direktur LSM / SERGAP Abnormal Constitution Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-undangan, alamat Tegalpare, RT 01, RW 02, Muncar Banyuwangi, Jawa Timur;
2. Dra. Mursyidah Thohir, MA, pekerjaan Dosen, alamat Jl. Cemara II 02/01 No. 36 Pamulang Barat, Tangerang, Jawa Barat;
3. Swandoko Soewono, pekerjaan wiraswasta, alamat Curah Palung Rt. 04 / II Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur;
4. Dra. Hamdanah, M.Hum., pekerjaan Dosen, alamat Jl. Kertanegara IV/88 Kaliwates, Jember, Jawa – Timur;
5. Drs. Thohir Afandi, MPA, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Jl. Cempaka Blok A 39 Kunciran Mas Permai Pinang – Tangerang;
6. Drs Abd. Halim Soebahar, MA, pekerjaan Dosen / Pegawai Negeri alamat Jl. Kertanegara IV / 88 Kaliwates, Jember, Jawa Timur;
Dalam hal ini Pemohon 2, 3, 4, 5, dan 6 memberi kuasa kepada Pemohon 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2004, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2004 dan diregistrasi dengan Nomor 001/PUU-II/2004 pada tanggal 5 Januari 2004 serta perbaikan permohonan bertanggal 9 Februari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2004, pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003;
Bahwa dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan di atas, termasuk ketentuan Pasal 50 Undang-undang a quo, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara;
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ( legal standing) sebagai para Pemohon untuk mengajukan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 karena tidak terbukti bahwasanya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 101, Pasal 1 butir 5, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon secara tegas telah menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka adalah calon pemilih dan bukan pimpinan partai politik ataupun calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2004. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak terbukti, sehingga para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum ( legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berkepentingan dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan hak uji ini sebagaimana ditentukan di dalam Unadng-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Bahwa para Pemohon mengajukan hak uji pasal-pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;
1. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 4, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 A ayat (2) tentang usulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 22 E ayat (2) tentang Pemilihan Umum;
2. Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 101, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1) tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) tentang hak hak asasi manusia;
3. Pasal 1 butir 5 dan Pasal 26 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 A ayat (2) tentang Gabungan Antar Partai dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 28 H ayat (2) tentang hak hak asasi manusia;
4. Pasal 67 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 A ayat (4) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua;
Bahwa kedudukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah dibawah Undang-Undang Dasar sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak dan berkewajiban untuk melakukan uji materil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah disahkan pada tanggal 31 Juli 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
1. Bahwa Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah setelah pelaksanaan pemilihan umum DPR adalah bertentangan dengan pasal 6 A ayat (2) dan pasal 22 E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPR Daerah;
Bahwa upaya paksa untuk memisahkan pemilihan umum DPR, DPD, DPR Daerah dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri sehingga nanti ada kemungkinan besar bisa terjadi 3 (tiga) kali hak pemilihan umum yang terdiri dari:
1. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPR Daerah.
2. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua.
Adalah bertentangan dengan pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kalau dilihat dari konteks dan struktur kalimat yang ada pada pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kata (untuk memilih) Presiden dan Wakil Presiden justru berada ditengah - tengah kalimat sebelum kata (dan untuk memilih) DPR Daerah, dan menurut konteks dan struktur kalimatnya bunyi Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah termasuk kalimat majemuk serta menggabungkan yang ditandai dengan menggunakan konjungsi dan, yang jelas berfungsi untuk menggabungkan unsur-unsur kalimatnya, sedangkan tanda koma (,) merupakan pengganti dari konjungsi dan (menggunakan penggabungan dengan relasi implisit/pengganti dan yang tidak ditulis) dan ini hanya berlaku pada kalimat mejemuk setara menggabungkan. Jadi asal kalimat dari Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan sebagai berikut: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan untuk memilih anggota DPD dan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden dan untuk memilih DPR Daerah”;
Bahwa dari uraian tersebut di atas maka sudah jelas bahwa antara pemilihan Umum DPR dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama harus digabungkan bersama-sama dalam satu rangkaian yang tidak harus dipisahkan pelaksanaannya, yang sebenarnya dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dinyatakan bahwa:” Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD”;
Bahwa kata satu rangkaian (arti akhiran “an” dalam kata pembuka kata rangkaian adalah “dalam keadaan”) tersebut di atas adalah sangat memperkuat adanya keharusan untuk menggabungkan antara pemilihan DPR dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu dan saat yang bersamaan tanpa harus terputus dan dipisahkan dalam waktu penyelenggaraanya sebab kalau terputus berarti tidak lagi satu rangkaian;
Bahwa susunan dalam kalimat di Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kata (untuk memilih) Presiden dan Wakil Presiden berada di tengah-tengah kalimat yang sebelum diberi tanda koma (,) sebagai pengganti konjungsi dan, jadi dalam hal ini juga sangat memperkuat pendapat kami bahwa antara pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan pemilihan Presiden dan Wakil presiden tidak ada alasan untuk dipisahkan, kalau dipisahkan seharusnya memakai konjungsi kemudian (kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden) dan itupun masih terdapat kejanggalan sebab di akhir kalimat dari Pasal 22 E ayat (2) tersebut masih ada kata: dan DPR Daerah;
Bahwa di era krisis perekonomian yang masih akut di negara Indonesia kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan sebagai bagian dalam membuat keputusan nanti, sebab pelaksanan pemilu 3 (tiga) kali tahapan akan memakan dana trilyunan rupiah yang semestinya dapat di manfaatkan untuk meningkatkan program pendidikan dan pengentasan kemiskinan atau untuk peningkatan program pembangunan;
Bahwa situasi politik sosial yang masih rawan konflik dan mudah terprovokasi terutama saat-saat menjelang, ketika pelaksanaan dan sesudah pemilihan umum, kami harapkan juga dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus permohonan kami tentang pembatalan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kami anggap bertentangan degan Pasal 6 A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Bahwa dengan berlakunya Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 sangat merugikan hak konstitusional kami sebagai Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Dalam hal ini dipisahkannya antara pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda dalam tenggang waktu yang relatif cukup lama sekali yaitu:
a. Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004;
c. Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahap kedua, dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004;
Degan demikian maka hak konstitusional kami untuk dapat memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPR Daerah secara bersama-sama dalam waktu yang sama dalam putaran pertama telah dilanggar, dengan dilanggarnya hak-hak konstitusional seseorang anggota warga negara Indonesia maka menjadi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu kami juga sangat dirugikan secara material apabila pemilihan umum harus dilaksanakan tiga kali putaran dan itupun belum seberapa apabila dibandingkan dengan ongkos sosial yang harus kita tanggung apabila terjadi konplik sosial akibat berlarut-larut dan panjangnya proses pemilihan umum tersebut, yang selanjutnya dapat dilakukan satu kali putaran saja;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 memberlakukan sistem electoral threshold atau perolehan suara 15% (3% khusus untuk pemilu tahun 2004) perolehan kursi DPR partai peserta pemilu sebagai persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pemilihan umum, baik yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan antara parta politik telah bertentangan dengan:
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama sekali tidak mengkaitkan dengan perolehan kursi partai politik sebagai persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden;
Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab dengan diberlakukannya persyaratan perolehan kursi DPR (Electoral Threshold) berarti telah melanggar hak-hak seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden yang semestinya diberi kemudahan, kesempatan yang sama dan diberlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi;
Bahwa dengan berlakunya Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan: ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu: a.perorangan warga negara Indonesia. b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. c.badan hukum publik atau privat; atau d.lembaga negara.
Dalam hal ini dengan ditetapkannya persyaratan electoral threshold bagi partai peserta pemilu atau gabungan partai sebesar 15% (3% untuk pemilu tahun 2004 sebagai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden).
Dengan demikian maka hak konstitusional seseorang warga negara Indonesia telah dilanggar terutama dalam hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara yang diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu yang harus diberi kesempatan, kemudahan dan perlakuan secara adil tanpa diskriminasi;
Bahwa apabila ketentuan 15% tersebut telah dilaksanakan, maka dalam pemilu nanti pasti hanya terdapat maksimal 5 (lima) peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, dan ini sangat merugikan para Pemohon, sebab ada kemungkinan besar partai kecil mempunyai calon yang lebih berkualitas dan dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dan lebih mengkhawatirkan lagi apabila dalam Pemilu DPR nanti ada partai yang menjadi mayoritas tunggal, kemungkinan besar bisa terjadi calon tunggal yang cenderung diktator dan otoriter;
Kami mohon dalam pengambilan keputusan nanti kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas;
3. Bahwa Pasal 1 butir 5 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang membatasi dan melarang gabungan partai politik mencalonkan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melanggar dan tidak sesuai dengan Pasal 6 A ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas tidak melarang gabungan partai politik untuk mencalonkan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan seharusnya dalam hal ini pencalonan Presiden dan Wakil presiden semua partai diberi hak yang sama secara adil baik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri atau gabungan dengan partai lain yang diajukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 butir 5 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 sangat merugikan hak konstitusional kami sebagai para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebab pelarangan terhadap gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangan lebih dari satu pasangan adalah sangat merugikan para Pemohon sebab dengan pembatasan tersebut hak para Pemohon untuk memperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak dapat dirugikan, sebab kesempatan kami untuk memilih Presiden dan Wakil presiden juga semakin terbatas, sebab suatu saat nanti masyarakat pasti tidak lagi melihat dari mana dan oleh siapa calon tersebut diajukan tetapi seberapa besar kualitas dan profesionalitas dari para calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut;
Bahwa dengan demikian tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional apabila gabungan partai politik dilarang, bahkan apabila gabungan partai politik dapat diberi hak untuk mencalonkan lebih dari satu pasangan dengan perjanjian yang jelas karena persamaan misi dan visi serta ada kesepakatan bahwa suara terbanyak calon tersebutlah yang berhak mewakili menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden apabila dalam gabungan tersebut sudah memperoleh suara 50% lebih. Dengan cara tersebut kemungkinan besar akan terjadi dua sampai tiga koalisi besar saja dan apabila hanya terdapat dua koalisi besar saja berarti hanya akan ada satu putaran pemilihan umum saja, sehingga dapat mempercepat proses demokrasi dan reformasi dalam pemilu serta dapat menghemat dana trilyunan rupiah dan yang lebih berharga dapat memperkecil terjadinya ketegangan dan konplik sosial di masyarakat, atau kalau di level yang lebih tinggi dapat menghancurkan mimpi para politikus pedagang sapi yang biasa menghalalkan segala cara demi kepentingan diri pribadi atau kelompoknya sendiri;
Bahwa uraian tersebut di atas kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan nanti;
4. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tersebut belumlah lengkap dan tidak sesuai dengan Pasal 6 A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semestinya ada perubahan kalimat yang berbunyi: “ Dan pemenangnya langsung dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden”. Karena pasal tersebut juga harus dibatalkan atau dilengkapi sebab dalam Pasal tersebut belum disebutkan siapa pemenangnya;
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa: a.Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c.Pasal 1 butir 5 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d.Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 101, Pasal 1 butir 5, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tidak berlaku;
4. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 101, Pasal 1 butir 5, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:
1.Bukti P-1: fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2.Bukti P-2: fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Bukti P-3: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon;
4.Bukti P-4: fotokopi Tanda Bukti Sudah Didaftar di P4B atas nama Para Pemohon;
Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2004, hadir Pemohon: Fathul Hadie (F. Hadie Ustman), Dra. Mursyidah Thohir, MA, dan Dra. Hamdanah, M. Hum.;
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya bertanggal 9 Februari 2004 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2004;
Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2004, hadir Pemohon: Fathul Hadi (F.Hadie Ustman) yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:
Dra. Mursyidah Thohir, MA, Swandoko Soewono, Dra. Hamdanah, M.Hum, Drs. Thohir Afandi, MPA, dan Drs. Abdul Halim Soebahar, MA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2004;
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, karena Undang-Undang yang dimohon untuk diuji diundangkan pada tahun 2003, maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan pengujiannya adalah Undang-undang yang telah diundangkan setelah adanya perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999;
2. Apakah para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 101, Pasal 1 butir 5 dan Pasal 26 ayat (3) serta Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;
Memperhatikan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003;
M E N G A D I L I
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
Demikian diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Selasa, tanggal 20 April 2004 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 22 April 2004 oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL, Prof. H.A.Mukthie Fadjar, S.H. MS., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., I Dewa Gede Palguna,S.H.,M.H., dan H. Achmad Roestandi, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Rustiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.
KETUA,
ttd.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
ttd.
Prof.Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LLM.
ttd.
ttd.
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.
Dr. Harjono, S.H.,MCL.
ttd.
ttd.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.
ttd.
ttd.
H. Achmad Roestandi, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H.,MH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rustiani, S.H.
Menguji (Pengujian UU)