Putusan MK 049/PHPU.A-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN Perkara Nomor: 049/PHPU.A-II/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh: N a m a: Nurhayati Aziz, SE, Msi. Tempat tanggal lahir: Bulukumba, 16 Agustus 1964/40 tahun Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Jl.Abubakar Lambogo Nomor 164 Makasar Nomor Telepon: (0411) 450473 Nomor Faksimili: (0411) 32749 Nomor HP: 0811441610 E-mail: nurhayatiazis@yahoo.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon dihadapan persidangan; Telah mendengar dan memeriksa keterangan tertulis yang diajukan Komisi Pemilihan Umum di hadapan persidangan; Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti di hadapan persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Penerimaan 052/08.05/2004 hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 jam 10.05 WIB dengan akte registrasi Nomor: 049/PHPU.A-II/2004, tanggal 11 Mei 2004 Jam 12.30 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pemohon adalah Nurhayati Aziz, SE, Msi Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 06 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Penetapan Nomor Urutan Calon Anggota DPD Propinsi Sulawesi Selatan nomor urut calon 6. Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan suara terdapat kesalahan, sehinga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya sebaai Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan yaitu hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS tidak sesuai dengan rekapitulasi akhir dari KPU. 1. Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, hasil rekapitulasi Panwaslu Pemohon mendapat 1.362 suara sementara rekapitulasi dari KPU Kabupaten untuk Kecamatan Mangarabombang hanya 60 suara. Mark up suara khususnya Kabupaten Takalar menggelembung pada calon anggota DPD No. urut 4 atas nama Rusdin Abdullah, perolehan suara yang didapatkan di Kabupaten Takalar hanya 11.369 suara menjadi 41.953 suara. 2. Jumlah suara yang hilang dibeberapa daerah Pemilihan: 1. Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar: 2.646 suara 2. Daerah Pemilihan Gowa : 181 suara 3. Daerah Pemilihan Kabupaten Jeneponto: 1.228 suara 4.Daerah Pemilihan Kota Makasar: 5.094 suara Total suara yang hilang : 11.068 suara Sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Surat Keterangan No. 140/KBBT-KM/IX/2003 tentang bukti pendaftaran Pemohon sebagai Pemilih bertanggal 5 September 2003 yang ditandatangani Drs, Muhammad Haris Kepala Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kota Makasar (Bukti P-1) 2. Penerimaan berkas pendaftaran Calon Anggota DPD Sulawesi Selatan tertanggal 8-9-2003 (Bukti P – 2) 3. Lampiran XXVI Keputusan KPU No. 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPD tanggal 3 Pebruari 2004 dalam bentuk Salinan yang ditanda tangani oleh W.S. Santoso, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-3) 4. Berita Acara Nomor 234/KPU.SS/IV/2004 tentang Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu Anggota DPD Propinsi Sulawesi Selatan Model DA DPD Propinsi (Bukti P – 4) 5. Perbandingan hasil rekapitulasi peroleh suara beserta Berita Acara Rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Sulawesi Selatan di Kecamatan Polongbankeng Utara dan Berita Acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Model DB DPR-DPD (Bukti P 5) dilengkapi; a) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD desa/kelurahan Barugayya Kecamatan Polongbangkeng Utara b) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Towata Polongbangkeng Utara c) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Massamaturu Polongbangkeng Utara d) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Panrannuangku Polongbangkeng Utara e) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Parangluara Polongbangkeng Utara f) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Komara Polongbangkeng Utara g) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Timbuseng Polongbangkeng Utara h) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Mattompodalle Polongbangkeng Utara i) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Palleko Polongbangkeng Utara j) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Pa’rappunganta Polongbangkeng Utara k) Berita Acara rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD Desa/Kelurahan Lassang Polongbangkeng Utara 6. Laporan hasil pemantauan relawan Panwas Pemilu Kecamatan Mangarabombang (Bukti P-6) 7. Berita acara rekapitulasi hasil suara PPS hari Selasa 6 April 2004 di Kelurahan Banggae Kecamatan Mangarabombang Model D DPR-DPD (Bukti P – 7) 8. Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Sulawesi Selatan Kab. Takalar, Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Banggae Lampiran model D1 DPD (Bukti P - 8) 9. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Polombangkeng Utara tingkat PPS Panrannuangku tanggal 8 April 2004 lampiran Model D 1 DPD (Bukti P – 9) 10. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Polombangkeng Utara tingkat PPS Parang Luara tanggal 6 April 2004 Lampiran Model D 1 DPR – DPD (Bukti P – 10) 11. Print out perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Bone dari system IT internet (Bukti P – 11) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan; 2. Melakukan penghitungan ulang untuk daerah pemilihan Kota Makasar dan Takalar. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon dihadapan pesidangan, Pemohon tetap di dalam pendiriannya sesuai dengan permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan tertulis dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tangal 26 Mei 2004 pukul 19.30 WIB sebagai berikut: Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu jo pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD. Menimbang bahwa seandainya juga perhitungan suara yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan, tetap tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon untuk menggantikan calon Anggota DPD peringkat 4. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara di daerah Pemilihan (i) Kabupaten Takalar (ii) Kabupaten Gowa (iii) Kabupaten Jeneponto (iv) Kota Makasar (v) Kabupaten Maros (vi) Sinjai (vii) Pinrang (viii) Polmas (ix) Sidrap (x) Wajo (xi) Luwu (xii) Mamasa akibat adanya mark up suara khususnya di Kabupaten Takalar pada calon anggota DPD No. 4 atas nama Rusdin Abdullah yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD Sulawesi Selatan. Akan tetapi terhadap proses hasil perhitungan suara ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan sesuai dengan jenjang perhitungan suara sehingga permohonan ini tidak memenuhi Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Bahwa pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil perhitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Propinsi dan KPU Pusat, maka penetapan KPU No. 44/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, telah ternyata juga bahwa Pemohon memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Menimbang dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara di daerah Pemilihan (i) Kabupaten Takalar (ii) Kabupaten Gowa (iii) Kabupaten Jeneponto (iv) Kota Makasar (v) Kabupaten Maros (vi) Sinjai (vii) Pinrang (viii) Polmas (ix) Sidrap (x) Wajo (xi) Luwu (xii) Mamasa akibat adanya mark up suara khususnya di Kabupaten Takalar pada calon anggota DPD No. 4 yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD Sulawesi Selatan. Akan tetapi terhadap proses hasil perhitungan suara ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan sesuai dengan jenjang perhitungan suara sehingga permohonan ini tidak memenuhi Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas perhitungan suara hasil pemilihan umum tersebut belum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus berdasarkan putusan rapat pleno KPU, yang disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan suara setelah melalui pembetulan seketika pada saat keberatan diterima oleh KPU, seperti diatur pasal 98 ayat 4 dan pasal 99 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Menimbang bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh KPU, yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti diatur dalam pasal 74 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, namun demikian bahwa kesalahan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB, tersebut secara hukum tidak ternyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Sulawesi Selatan. Menimbang bahwa seandainya juga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan Pemohon, perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak akan mempengaruhi urutan/ranking Pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim tidak bisa lain kecuali harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mengingat pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini; M E N G A D I L I Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard); Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh 7 (tujuh) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs, Agus Pribadiono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya, dihadiri oleh Pemohon. KETUA, Dr. Jimly Asshidiqie, S.H ANGGOTA-ANGGOTA Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M. Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. Achmad Roestandi S.H. Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H. PANITERA PENGGANTI, Drs, Agus Pribadiono, S.H., M.H.