Putusan MK 032/PHPU.A-II/2004 — Ketetapan

P U T U S A N Perkara Nomor: 032/PHPU.A-II/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh: Nama: Prof. Dr. Hj. Kemala Motik Gofur, SE, MM Tempat Tanggal Lahir / Umur: Jakarta, 6 Oktober 1944 Agama: Islam Jenis Kelamin: Perempuan Pekerjaan: Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul - Jakarta Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Jl. Teuku Umar No. 56 – Menteng, Jakarta Pusat Nomor Telepon: (021) 3101790, Nomor HP: 0811-808206 E-mail: cmydass@indosat.net.id selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon dihadapan persidangan; Telah memeriksa keterangan tertulis yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hadapan persidangan; Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di hadapan persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor: 032/PHPU.A-II/2004, tanggal 9 Mei 2004 Jam 11.40 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pemohon adalah Prof. Dr. Kemala Motik Gofur, SE, MM yang terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Propinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 18. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 yang diumumkan secara nasional untuk Daerah pemilihan DKI Jakarta. Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan suara sebanyak 466 di TPS 001 s/d TPS 069 di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, jumlah suara yang dilaporkan hanya 504 suara. Seharusnya jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 960, sesuai dengan surat pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tertanggal 28 April 2004. Namun koreksi pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hanya sampai pada Kelurahan, tidak langsung pada Kecamatan dan data KPU DKI Jakarta. Pemohon berpendapat bahwa apabila dalam satu kelurahan jumlah suara pemohon yang hilang sebanyak 466, dan di Propinsi DKI Jakarta ada 266 Kelurahan, maka kemungkinan jumlah kehilangan suara Pemohon yang hilang adalah 266 x 466 = 123.956 suara atau lebih. Oleh karena itu Pemohon mengajukan data perolehan suara seluruh TPS, PPS, PPK dan KPUD DKI Jakarta. Namun hingga sekarang Pemohon belum pernah mendapatkannya. Pemohon berpendapat bahwa saat ini menempati peringkat ke 8 dalam perolehan suara dengan jumlah suara sebanyak 188.598, namun demikian apabila kehilangan suara di setiap kelurahan dapat dibuktikan, maka ada kemungkinan akan dapat menaikkan peringkat Pemohon menjadi peringkat ke 4 dengan total suara: 188.598 + 123.956 = 312.554 suara Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Foto copy surat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta atas nama Prof. Dr. Kemala Motik Gafur SE, MM dengan nomor pendaftaran 32 2. Foto copy korespondensi surat antara Prof. Dr. Kemala Motik Gofur SE, MM. dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasar manggis beserta lampirannya. 3. Foto copy Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk: 1. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Propinsi DKI Jakarta. 2. Memerintahkan kepada termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan data perhitungan suara sejak di TPS, Kelurahan, Kecamatan hingga Kotamadya. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan/keterangan tertulis bertanggal 17 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2004 pukul 14.00 WIB. 1. Bahwa pasal 74 ayat (2) Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada pokoknya menyebutkan permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, Penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Perolehan Kursi Partai Politik. 2. Bahwa seandainya Permohonan pemohon diterima, quod non, pasal 96 ayat (8), pasal 97 ayat (3), pasal 98 ayat (3), pasal 99 ayat (5), pasal 100 ayat (5) dan pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD menyebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK KPUD Kota/Kabupaten, KPUD Propinsi dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPUD DKI Jakarta ternyata sama sekali tidak ada keberatan sehubungan dengan substansi permohonan Pemohon dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten dan KPUD Propinsi. 4. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut diatas maka keberatan yang diajukan oleh pemohon setelah pertahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 5. Bahwa seandainya ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta, maka menurut pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 UU No. 12 tahun 2003 menyatakan laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU. Bahwa Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia utnuk memutus sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Anggota DPD daerah pemilihan Propinsi DKI Jakarta adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat(1) huruf d Jo. Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warganegara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum. Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu bahwa Pemohon saat ini menempati peringkat ke 8 dalam perolehan suara dengan jumlah suara sebanyak 188.598 dan apabila kehilangan suara di setiap kelurahan dapat dibuktikan, maka ada kemungkinan akan dapat menaikkan peringkat Pemohon menjadi peringkat ke 4 dengan total suara: 188.598 + 123.956 = 312.554 suara. Menimbang bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menduduki peringkat ke 4 berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 yang diumumkan secara nasional untuk Daerah pemilihan DKI Jakarta adalah Ir. H. Marwan Batubara MSc. dengan perolehan suara sebanyak 316.528. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih suara sejumlah 466 di TPS 001 s/d TPS 069 di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, apabila dalam satu kelurahan jumlah suara pemohon yang hilang sebanyak 466, dan di Propinsi DKI Jakarta ada 266 Kelurahan, maka kemungkinan jumlah kehilangan suara Pemohon yang hilang adalah 266 x 466 = 123.956 suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik. Menimbang bahwa terlepas dari kekurangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut hasil perhitungan Majelis berdasarkan selisih suara perolehan Pemohon yang tercatat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU yaitu sejumlah 188.598 dan seandainyapun terbukti bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 312.554, tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi DKI Jakarta karena jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPD peringkat ke 4 dari Propinsi DKI Jakarta adalah 316.528. Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 Mei 2004 Pemohon mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang lain. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam acara perselisihan Hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 bahwa tenggat waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 19 Mei 2004 mengajukan perpanjangan tenggat waktu hingga tanggal 28 Mei 2004 dan dengan demikian tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, maka oleh karenanya harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mengingat pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 74 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku. M E N G A D I L I Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, pukul ….. WIB dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ………, tanggal ……. Juni 2004, pukul …………. WIB dihadiri oleh …………… Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., Achmad Roestandi S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya, tidak dihadiri oleh Pemohon. KETUA, TTD Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H ANGGOTA-ANGGOTA TTD TTD Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M. TTD TTD Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. Achmad Roestandi S.H. TTD TTD Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. TTD TTD Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H. PANITERA PENGGANTI, TTD Ida Ria Tambunan, S.H.