PP

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

PP Nomor 9 Tahun 1976

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; b. Partai Politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi INDONESIA; c. Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya.

BAB II

PENYESUAIAN

Pasal 2

BAB IV

RAPAT

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya Partai Politik dan Golongan Karya dapat mengadakan rapat. (2) Rapat anggota dapat diadakan di Ibukota Negara, di Ibukota Propinsi atau di Ibukota Kabupaten/Kotamadya. (3) Hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan-ketentuan Pasal 4, 7a, dan 12 UNDANG-UNDANG dilakukan oleh PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud ayat (1) PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan yang dipandang perlu kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya. (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Partai Politik dan Golongan Karya PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dibantu oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan tentang kegiatan Partai Politjik dan Golongan Karya, serta memberikan saran/pertimbangan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

Apabila terdapat persangkaan, bahwa suatu Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, 7a, dan 12 UNDANG-UNDANG, PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan atau lain- lain dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk meneguhkan persangkaan tersebut.

Pasal 9

(1) Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan mengenai persangkaan dimaksud Pasal 8. (2) Untuk pemeriksaan ayat (1) Mahkamah Agung dapat mendengar Pengurus Pusat atau pihak-pihak lain. (3) Setelah pemeriksaan dimaksud ayat (1) selesai Mahkamah Agung memberitahukan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 10

(1) Putusan yang menyatakan pembekuan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya oleh PRESIDEN Mandataris Majelis Pemusyawaratan Rakyat disampaikan kepada pimpinan Partai atau Golongan Karya yang bersangkutan. (2) Putusan pembekuan yang dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara dan media massa lainnya.

Pasal 11

(1) Dalam hal pengurus tingkat daerah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang dapat mengakibatkan pembekuan, maka PRESIDEN/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan mengenai hal tersebut. (2) Pengurus Tingkat Pusat wajib mengambil langkah-langkah penertiban untuk menyelesaikan persoalan dimaksud dalam ayat (1). (3) Apabila Pengurus Tingkat Pusat tidak mengambil langkah-langkah penertiban dimaksud dalam ayat (2) untuk mengatasi persoalan tersebut, PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar Mahkamah Agung dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan. (4) Tatacara pemeriksaan yang dilakukan seperti dimaksud dalam Pasal 9 dan tatacara pengumuman dalam Pasal 10, berlaku bagi ketentuan dalam pasal ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13