Koreksi Pasal 31

(1) Pemerintah dapat menyediakan fasilitas Program Kepemilikan Kendaraan bagi: a. Pejabat Negara; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Keahlian Utama; atau c. pejabatpada TNI atau Polri yang setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan di lingkungan Pemerintah Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.