Koreksi Pasal 51

(1) Pengendalian terhadap perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi pengawasan dan penertiban terhadap peralihan hak atas tanah. (2) Pengendalian pembangunan fisik Lisiba yang berdiri sendiri meliputi pengendalian pembangunan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, utilitas umum dan kaveling tanah matang dengan atau tanpa rumah sesuai rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (3) Penyelenggaraan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula perizinan bangunan, baik bangunan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, utilitas umum maupun rumah dalam rangka tertib bangunan dan keselamatan bangunan. (4) Perizinan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penyelenggara Lisiba yang berdiri sendiri oleh Kepala Daerah. (5) Pemberian perizinan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.