Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang PERLINDUNGAN UPAH

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

Pengusaha dalam MENETAPKAN upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

(1) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengusaha wajib membayar upah buruh : a. Jika buruh sendiri sakit, sehingga tidak dapat metakukan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah; 2. untuk 3 (tiga) bulan kedua, dibayar 75% (tujuhpuluh lima persen) dari upah; 3. untuk 3 (tiga) bulan ketiga, dibayar 50% (limapuluh persen) dari upah; 4. untuk 3 (tiga) bulan keempat, dibayar 25% (duaputuh lima persen) dari upah. b. Jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. buruh sendiri kawin, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 2. menyunatkan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari; 3. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari; 4. mengawinkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 5. anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/isteri, orang tua/mertua atau anak, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; . 6. isteri melahirkan anak, dibayar untuk selama 1 (satu) hari. (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, pengusaha dapat mengajukan izin penyimpangan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 43 (3) Jika dalam suatu peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih baik dari pada ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan tersebut tidak boleh dikurangi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(1) Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban Negara, jika dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut buruh tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari Pemerintah tetapi tidak melebihi 1 (satu) tahun. (2) Pengusaha wajib membayar kekurangan atas upah yang biasa dibayarkannya kepada buruh yang dalam menjalankan kewajiban Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bilamana jumlah upah yang diperolehnya kurang dari upah yang biasa diterima dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi tidak melebihi 1 (satu) tahun. (3) Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar upah, bilamana buruh yang dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut telah memperoleh upah serta tunjangan lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah yang biasa ia terima dari perusahaan yang bersangkutan. (4) Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Upah buruh selama sakit dapat diperhitungkan dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang- undangan atau peraturan perusahaan atau sesuatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial ataupun suatu pertanggungan.

Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.

Bila upah tidak ditetapkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk menghitung upah sebulan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir diterima oleh buruh.

(1) Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. (2) Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa dianggap sah, apabila orang tua atau wali buruh tidak mengajukan keberatan yang dinyatakan secara tertulis. (3) Pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat kuasa dari buruh yang bersangkutan yang karena sesuatu hal tidak dapat menerimanya secara langsung. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk satu kali pembayaran. (5) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan