Koreksi Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA meliputi penerimaan dari: a. pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru; b. penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi; c. pengujian untuk penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi; d. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor; e. penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor; f. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; g. penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor; h. penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor; i. penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah; j. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara; k. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara; l. penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan; m. penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak; n. penerbitan surat keterangan catatan kepolisian; o. pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan; p. pelatihan keterampilan perorangan; q. pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil; r. pendidikan dan pelatihan investigasi bagi pegawai negeri sipil; s. pendidikan dan pelatihan kepolisian khusus; t. pendidikan dan pelatihan kesamaptaan; u. pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi; v. sertifikasi satuan pengamanan; w. penerbitan kartu tanda anggota satuan pengamanan; x. penerbitan ijazah satuan pengamanan; y. penerbitan surat ijin operasional badan usaha jasa pengamanan; z. pelayanan penyelenggaraan assessment centre POLRI; aa. pelatihan internal auditor objek vital nasional dan objek tertentu; bb. pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; cc. jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu; dd. jasa sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu; dan ee. jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial.