Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara INDONESIA, badan hukum INDONESIA yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

(1) Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank INDONESIA. (2) Merger atau konsolidasi dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dengan: a. Bank Perkreditan Rakyat lainnya; dan/atau b. Bank Umum.

Merger atau konsolidasi antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Merger atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. salah satu diantaranya memenuhi persyaratan membuka kantor cabang; b. telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dari bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya; c. tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat; d. segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi.

Permohonan untuk memperoleh izin merger atau konsolidasi diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank INDONESIA dengan melampirkan: a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi bank yang bersangkutan; b. rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger atau konsep surat perjanjian konsolidasi dan penetapan status dari bank-bank yang akan dikonsolidasi; c. rancangan anggaran dasar dari bank hasil merger atau konsolidasi; d. rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil merger atau konsolidasi.

Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan oleh bank maupun pihak lain yang melebihi batas 50% (lima puluh perseratus) dari saham Bank Perkreditan Rakyat yang diambil alih, wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank INDONESIA.

(1) Bank Perkreditan Rakyat dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat dan/atau konsultan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penggunaan tenaga kerja asing serta tata cara penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai- Bank Perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memilih salah satu bentuk hukum sebagai berikut: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; atau c. Perseroan Terbatas. (4) Pengurus Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank INDONESIA.

(1) Persetujuan prinsip atau izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberikan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Ketentuan tentang besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku bagi: a. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); b. Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin usaha. (3) Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan bentuk hukum Maskapai Andil INDONESIA (MAI) dalam melaksanakan kegiatan usahanya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO