Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang PERMINTA...

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: a. Penjabat Pamong Praja ialah penjabat Pamong Praja yang tertinggi di suatu daerah; b. Penguasa Sipil ialah penjabat Pamong Praja yang berpangkat Gubernur dan Bupati; c. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang di suatu tempat; d. Penguasa Militer ialah: (1) Panglima Tentara & Territorium, (2) Komandan Daerah Maritim, (3) Komandan Komando Angkatan Udara, (4) Komandan Militer lain yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai Penguasa Militer; e. Kepala Polisi ialah Kepala Polisi setempat.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Bantuan militer dapat diminta dengan cara yang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternyata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan di tempat yang dibutuhkan dengan alasan-alasan yang sah, untuk usaha: a. mencegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum; b. menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terjadi bencana alam atau dapat diduga akan terjadi; c. menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang sangat penting bagi Negara atau bagi masyarakat, apabila ada kemungkinan Pengrusakan bangunan-bangunan atau pencurian alat-alat bangunan-bangunan itu.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka yang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnya ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Penjabat Pamong Praja lain yang setingkat dengan Gubernur, setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (1) di atas, dalam keadaan memaksa, yaitu apabila dapat diperhitungkan, bahwa bantuan militer atas permintaan Gubernur tidak akan sempat diberikan pada waktu dan di tempat yang dibutuhkan, maka Penjabat Pamong Praja lain berhak untuk meminta bantuan militer atas nama Gubernur Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Kabupaten atau, jika tidak ada, dengan Kepala Polisi. (3) Penjabat Pamong Praja tersebut dalam ayat (2) di atas wajib dengan jalan secepat-cepatnya meminta pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan atas permintaan bantuan militer itu. (4) Gubernur tersebut memberi keputusan atas permintaan pengesahan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah menerima permintaan pengesahan itu setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah. (5)Keputusan atas permintaan pengesahan dengan secepat-cepatnya di sampaikan oleh Gubernur kepada Penguasa Militer. Penguasa Militer selanjutnya memberitahukan dengan secepat-cepatnya keputusan itu kepada Komandan Militer yang melaksanakan bantuan militer, yang selanjutnya bertindak atas perintah dan pimpinan Penguasa Militer. (6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh Gubernur, maka bantuan militer itu dihentikan oleh Komandan Militer yang melaksanakannya, segera setelah diterima keterangan penolakan itu dari Penguasa Militer.

Pasal 5

Koreksi

(1) Yang wajib memberi bantuan militer ialah Penguasa Militer. (2) Dalam keadaan memaksa. seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 4, maka tiap-tiap Komandan Militer wajib memberi bantuan militer.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penguasa Militer dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri melalui jalan herarchis tentang perlunya bantuan militer yang telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal itu kepada Penguasa Sipil yang bersangkutan. (2) Penguasa Sipil mengajukan pendapatnya kepada Dewan Menteri melalui jalan hierarchis dengan memberitahukan pendapat itu kepada Penguasa Militer. (3) Dewan Menteri, setelah mendengar pertimbangan Dewan Keamanan, secepat-cepatnya memberi keputusan yang mengikat tentang perselisihan paham yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Penguasa Militer dan Penguasa Sipil yang berkepentingan melalui jalan hierarchis yang dimaksud di atas.

Pasal 7

Koreksi

(1) Permintaan bantuan militer diajukan dengan tertulis. (2) Apabila waktunya mendesak, permintaan itu dapat diajukan dengan lisan. Dalam hal itu permintaan yang tertulis disusulkan selambat-lambatnya 1 x 24 jam, sesudah permintaan dengan lisan itu diajukan. (3) Dalam permintaan itu harus dijelaskan: a. alasan-alasan mengapa bantuan militer diminta; b. daerah dimana bantuan militer dibutuhkan; c. saat bantuan militer harus dimulai; d. saat bantuan militer dihentikan; e. tujuan yang harus dicapai dengan bantuan militer; f. keterangan-keterangan lain yang berguna untuk melancarkan jalannya bantuan militer. (4) Apabila menurut pendapat Penguasa Sipil, setelah mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah/Kabupaten, tujuan bantuan militer sudah dicapai sebelum saat tersebut dalam ayat (3) sub d, maka bantuan militer dihentikan oleh Penguasa Militer. (5) Apabila tujuan bantuan militer belum tercapai pada saat tersebut dalam ayat (3) sub d, bantuan militer diperpanjang atas permintaan Penguasa Sipil menurut cara yang dimuat dalam pasal 4. Penguasa Militer dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri tentang perpanjangan bantuan-militer itu menurut cara yang dimuat dalam pasal 6.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penguasa Militer MENETAPKAN macam serta kekuatan pasukan yang digunakan untuk bantuan militer dan MENETAPKAN cara menjalankan bantuan militer itu, terutama tentang senjata dan alat-alat yang perlu dipakai dan cara serta waktu memakainya dengan mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah. (2) Kesatuan-kesatuan dan tenaga-tenaga Polisi Negara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan militer ada di bawah perintah-perintah taktis dari Komandan Militer yang melaksanakan bantuan militer. (3) Di dalam hal tersebut dalam ayat (2) harus diperhatikan adanya persamaan kepangkatan antara Polisi dan Militer menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

(1) Di daerah dimana operasi militer dilaksanakan, Komandan Militer memegang pimpinan dan tanggung jawab atas ketertiban dan keamanan umum. (2) Komandan Militer yang melaksanakan bantuan militer menentukan sendiri tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bantuan militer menurut Peraturan Tugas Polisionil Tentara (PTPT)dan instruksi yang diberikan oleh Penguasa Militer. (3) Penguasa Sipil wajib memberi bantuan kepada Penguasa Militer dalam segala sesuatu yang berguna untuk mempercepat tercapainya tujuan bantuan militer.

Pasal 10

Koreksi

Jika di suatu daerah bantuan militer dilaksanakan, maka Penjabat Pamong Praja segera memberi penerangan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada penduduk tentang akibat-akibat bantuan militer itu.

Pasal 11

Koreksi

(Ketentuan peralihan) Bantuan militer yang sedang diselenggarakan menurut Keputusan-keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA No. 175 dan No. 213 tahun 192 pada waktu berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, dianggap diselenggarakan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 12

Koreksi

(Penutup) PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. PERDANA MENTERI, ALISASTROAMIDJOJO. MENTERI DALAM NEGERI, SUNARJO. MENTERI PERTAHANAN, IWA KUSUMASUMANTRI. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 149 TAHUN 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12