Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

PP Nomor 6 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP INDONESIA Ferry yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI 1. Kapal Motor Penyeberangan Lome (KMP. Lome), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) Kepulauan Riau. 2008, 2010, dan 2011 Rp28.337.989.000,00 2. Kapal Motor Penyeberangan Sembilang (KMP. Sembilang), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Kepulauan Riau. 2008, 2010, dan 2011 Rp28.296.990.500,00 3. Kapal Motor Penyeberangan Tarusi (KMP. Tarusi), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Utara. 2010 dan 2011 Rp28.353.970.000,00 4. Kapal Motor Penyeberangan Siginjai (KMP. Siginjai), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). 2010 dan 2011 Rp26.689.354.340,00 www.djpp.kemenkumham.go.id NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI 5. Kapal Motor Penyeberangan Napan Wainami (KMP. Napan Wainami), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Papua. 2008, 2010, dan 2011 Rp28.144.370.000,00 6. Kapal Motor Penyeberangan Masirei (KMP. Masirei), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Papua. 2008 dan 2009 Rp28.114.057.000,00 7. Kapal Motor Penyeberangan Maming (KMP. Maming), hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Utara. 2009 dan 2010 Rp27.381.872.018,00 8. Dermaga V Pelabuhan Penyeberangan Merak Tahap I dan Tahap I (Lanjutan) di Provinsi Banten, hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Transportasi SDP. 2009 Rp20.548.872.000,00 9. Dermaga V Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Tahap I dan Tahap II serta Tahap II (Lanjutan) di Provinsi Lampung, hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Transportasi SDP. 2009 dan 2010 Rp48.030.185.051,00 10. Dermaga II Penyeberangan Batulicin Tahap I s/d VI di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Rp34.317.870.000,00 www.djpp.kemenkumham.go.id NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI 11. Dermaga Penyeberangan Padang Bai II Tahap V di Provinsi Bali, hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Bali. 2010 Rp3.447.183.000,00 12. 3 (tiga) buah mooring dolphin dan 2 (dua) buah breasting dolphin, bangunan catwalk dan pondasi dudukan catwalk, pada Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Pototano di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Barat. 2011 Rp6.908.968.000,00 JUMLAH Rp308.571.680.909,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO www.djpp.kemenkumham.go.id