Koreksi Pasal 51

(1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi rendah; b. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; c. monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; d. monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah; e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan; f. evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; dan g. evaluasi kepemimpinan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.