Koreksi Pasal 42

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari: a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara; b. pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur /bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah. (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.