Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

PP Nomor 53 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

(1) Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional INDONESIA untuk menyediakan kapal penumpang dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah serta memperkuat armada nasiond melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi. (21 Penugasan penyediaan kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan 3 (tiga) kapal penumpang kelas ekonomi dengan melibatkan industri kapal dalam negeri.

Pasal 2

Dalam rangka mendukung penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2O03 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 3... MENETAPKAN

Pasal 3

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan menjadi penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional INDONESIA dengan tetap mempertahanl<an lo/o (satu persen) saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik INDONESIA pada Perusahaan Perseroan (Persero) PI Pelayaran Nasional INDONESIA. (3) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2O2i.

Pasal 4

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 MENTEzu SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI,A TAHUN 2025 NOMOR 195 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA idang Perundang-undangan dan si Hukum, ttd ttd S Djaman