Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL SAHAM PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION (PT. INDOSAT)

PP Nomor 52 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penyertaan modal dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris Mohamad Said Tadjoedin Nomor 55 tanggal 10 Nopember 1967, selanjutnya disebut PT. INDOSAT.

Pasal 2

Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pembelian seluruh saham PT. INDOSAT yang dimiliki oleh American Cable and Radio Corporation.

Pasal 3

Besarnya nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan Persetujuan Penjualan Saham ("Share Sale Agreement") yang diadakan antara Pemerintah INDONESIA dengan pihak American Cable and Radio Corporation pada tanggal 20 Nopember 1980 sebagai pelaksanaan Keputusan PRESIDEN Nomor 52 Tahun 1980.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyertaan modal Negara dalam modal saham PT. INDOSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termasuk panyesuaian Anggaran Dasar badan hukum tersebut terhadap ketentuan-ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972, dilakukan oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur tersendiri.

Pasal 6

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pembelian seluruh saham PT. INDOSAT yang dimiliki oleh American Cable and Radio Corporation.

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur tersendiri.