Koreksi Pasal 7

(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha. (2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus: a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; 2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus- menerus; dan c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. visi; b. tujuan perusahaan; c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.