Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGERA SERTA JANDA/DUDANYA

PP Nomor 50 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: a. Menteri Negara Republik INDONESIA, selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disebut Menteri Negara, adalah Menteri Koordinator, Menteri, dan Menteri Muda; b. Dasar Pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Tewas adalah : 1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya,. sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan.karena menjalankan tugas kewajibannya; 4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. d. Pejabat Negara Eksekutif, adalah PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Menteri Negara, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V

PENSIUN

Pasal 10

Koreksi

Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan. (2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun. (3) Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 12

Pensiun Menteri Negara diberikan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 13

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 14

(1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan : a. menginggal dunia; atau b. diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif. (2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: a. pada akhir bulan - keempat setelah penerima pensiun meninggal dunia; b. pada bulan berikutnya bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif. (3) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai buatan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

(1) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya ½ (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. (2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Menteri Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya. (3) Apabila Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun. (4) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Menteri Negara yang bersangktuan meninggal dunia. (5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi. (2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 17

(1) Apabila Menteri Negara atau penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (2) Yang.berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau c. belum pernah kawin. (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a. mulai bulan kelima setelah Menteri Negara/bekas Menteri Negara meninggal dunia. b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau d. telah kawin.

Pasal 18

Untuk mendapatkan pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 19

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Koreksi

(1) Menteri Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap. (2) Ketentuan. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.

Pasal 21

Koreksi

Penerima pensiun bekas Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini menjadi Pejabat Negara Eksekutif, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).

Pasal 22

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus : a. apabila penerima pensiun menjadi warganegara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing; b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

Pasal 23

(1) Bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, tetap menerima pensiun yang berhak diterimanya. (2) Janda/anak bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun janda/anak bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini tetap menerima pensiun janda/anak yang berhak diterimanya. BAB VI[ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1967, tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 34). b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik INDONESIA Yang Telah Meletakkan Jabatannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 33, Tambahana Lembaran Negara Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072), sepanjang mengenai pemberian tunjangan/pensiun bekas Menteri Negara Republik INDONESIA.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 78

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGERA SERTA JANDA/DUDANYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25