Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIDJAJA

PP Nomor 5 Tahun 1989

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pupuk Sriwidjaia yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 1969.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bernilai sebesar Rp 61.040.976.016,- (enam puluh satu milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam belas ribu rupiah) yang berasal dari : a. Sisa Cadangan Kenaikan Harga Gas Alam sebesar Rp 17.720 496.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); b. Kelebihan realisasi pinjaman luar negeri dan kekurangan perhitungan bunga selama masa konstruksi untuk eks Proyek Pusri II sebesar Rp 1.453.759.016,- (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah); c. Konversi sebagian pinjaman luar negeri untuk eks Proyek Sarana Distribusi (PSD) IV dan V sebesar Rp 41.866.721.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pupuk Sriwidjaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, baik secara bersama maupun sendiri- sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIDJAJA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5