Koreksi Pasal 86
PP Nomor 46 Tahun 2025 | Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Teks Saat Ini
(1) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Wakil PRESIDEN;
b. Anggota : l. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
I
2. menteri
2
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. I (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
(21 Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh komite eksekutif.
(3) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sekretaris Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
(4) Keanggotaan dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.
Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Koreksi Anda