Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PP Nomor 44 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KRITERIA SANKSI, JENIS SANKSI, DAN BESARAN DENDA

Pasal 5

(1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan: a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. (21 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan UNDANG-UNDANG. Bagian Bagian K:dua .Ienis Sanksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Komisi berwenang menjatuhken sanksi berupa tinclakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-unda.ngan. (21 Tirrdakan aciministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penetapar. pearbatalan Perjanjian; b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk mcnghentikan integrasi vertikal; c. perintah kepada Pelaku Usaha untuk ' .. inenghentikan kegiatarr ' yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan nlasyarakat; d. perinturh' kepada Pelaku Usaha untuk mcnghentikaq penyalahgunaan posisi domirran; e. penetapan pembatalan at-as perrggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; f. penetapan pembayara.n ganti rrgi; dan/atau g. pengenaan. denda, paling sedikit Rp1.OO0.000.00O,O0 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengellai besaran denda sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. tr Pirsal 7... Pasal Z (1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanpgar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,, Pasal9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 UNDANG-UNDANG. (2) l'indt kan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dirnaksucl pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada: a. sebagian Perjanjia-n; atau b. keseluruha.n Perjanjian. (3) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan sebagian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan daiarn hal sebagian ketentuan dalan: Perjanjian diput"rskan olel: Majelis Komisi melanggar ketentuan Undan g -Undang. (4) Tinddkan administratif berupd. penetapan pembatalan keseluruhan Perjanjian sebagairnana dimakstrd pada ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruh ketcntuan atau. hampir seluruh ketentuan dalarn Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentua n Undang-Untlang.

Pasal 8

Tindakan ,ad.ninistratif benrpa perintah kepada pelaku Llsaha untuk menghentikan integrrrsi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 14 Undang- Undahg.

Pasal 9

(1) Tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan scbagaimana dimaksud dalaar Pasal 6 ayat (2) huruf c dqatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,.Pasal 2I, pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Passl 26, dan/atau pasal 2T Ulrdang-Undang (2\Tindakan . . . REPUBLIK !NOONESIA (21 Tindakan adminisr-ratif bempa perintah kepada pelaku Usaha unt,-rk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; b. penghentian kegiata.r yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang arau jasa; c. penghentian penolakan atau tindakan menghala.ngi. Pelreku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; d. p'cnghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen. atau pelanggan Pelaku Usaha. pesaing dalam melakukan hubungan . usaha derrgan Pelaku Usaha pesaingnya itu; c. penghentian kegiatan. yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar Bersangkutan; f. penghentian diskriminasi; g. penghentian jual itrgi atau penetapan harga jt'-al yang sangat rendah; h. penghentian kecurangan dalam MENETAPKAN biaya produki; dan biaya lainnya yang'"nen3aai komponen barang atau jasa; i. penghentian Persekongkolan untul: mengatur ata'j menentukan perrenang tbnder; j. penghentianPersekongkolanuntukmendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasihkasikan sebagai rahasia perusahaan; k.penghentian... penghentian Persckongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing; perintah kepada Pelaku memberhentikan direksi atau berjabat rangk.ap; dan/atau perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemiliiran saham silang.

Pasal 10

Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghen'-ikan penyalahgunaan posisi dominan sebagairrrerna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf d dijatuhl:an dalarr hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 25 UNDANG-UNDANG. Pasal 1 1 Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengarnbilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayar- (2) huruf e dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuarr Pasal 28 UNDANG-UNDANG. Bagicn Ketiga- Besaran Denda

Pasal 12

(1) 'Iinda.kan administratif berupa denda sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda oasar, dan pengenaan tindakan administratif bertrlla denda oleh Komisi diiakukan berdasarkan ketentuan sebaqai berikut: a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketr.nurngan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha.pada Pasgr Bersangkutan, seiama kurun waktu terjad^nya pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG; atau b.paling... k I tn Usaha untuk komisaris yang b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG. l2l Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Pasal 13

(1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (21 Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) didasarkan atas: a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; c. faktor yang meringankan; d. faktor yang memberatkan; dan/atau e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 15

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: a.Pe1aku... a. Pelaku Usaha melakukan akti.ritas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan ferhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan scjenisnya; b. Pelaku Usaha merrghentikan secara sukarela atas perilaku anti konrpetitif sejak timbulnya perkar..a; c. Pelaku Usalia beium pernah melaktrkan pelangqaran yang sama atau sejenis tcrkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam lJndang-U,rdang; d. Pelaku lJsaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; danfatau f. darnpak pelanggararr tidak signilikan terhactap persaingan. Pasai 16 Faktor yang memberatkan seb.lgainrana dimaksud dalam Pasal L4 h'.u uf d terdiri atas: a. Pelaku lJsaha pernah melakukan pelanggaran yang sarna o.uEU sejenis sebagaimana diattrr dalam Undang- U::dhng dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berciasarkan purtusan yang telah berkekuaian hukum tetap; dan/atau b. Pelaku Usaha pelanggaran. berpcran sebagai inisiator. dalam

Pasal 17

Kernarnpud.n Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bcrdasarkan pada kondisi keuangein perusahaern yang dapat mengakibatkan perusahaa.n tidak beroperasi jika dikenakan tingkat denda terterrtu.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I

BAB I

Pasal 1

BAB I

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

BAB VI

Pasal 23

Pasal 25