Koreksi Pasal 7

(1) Nama Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dinyatakan dalam: a. Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan; atau b. Akta perubahan angaran dasar Perseroan. (2) Nama Perseroan wajib dinyatakan dalam akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Dalam . . . www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui, persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) batal karena hukum. BAB III TATA CARA PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN