Koreksi Pasal 24

(1) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. (2) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. (3) Pendanaan dalam rangka pengusulan penetapan kawasan khusus lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau dalam provinsi yang berbeda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditempatkan pada anggaran masing-masing setelah melalui kesepakatan. Pasal 25 . . .