Koreksi Pasal 11

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemberian bimbingan; b. pelatihan; c. arahan; d. supervisi; dan e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12. . .