Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PP Nomor 42 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Kemudahan adalah segala bentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional. 3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 4. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 7. Pemerintah Pusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau BUMN/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah atau perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan. 12. Penanganan Dampak Sosial adalah penanganan masalah sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung pembangunan Proyek Strategis Nasional. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 15. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 16. Panel Konsultan adalah satu atau lebih calon penyedia jasa konsultansi dalam panel yang memberikan pelayanan jasa konsultansi tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi. 17. Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi. 18. Project Development Facilities yang selanjutnya disingkat PDF adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek.

BAB II

KEMUDAHAN PERENCANAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mengidentifikasi Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan masing- masing. (2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan percepatan Perizinan Berusaha bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam risiko tinggi pada Proyek Strategis Nasional. (3) Menteri/kepala lembaga, gubernur atau bupati/wali kota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan Perizinan Berusaha dan non- perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. (5) Ketentuan mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan non-perizinan dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah, mengidentifikasi Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN mengajukan penyelesaian Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) BUMN yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil identifikasi Perizinan Berusaha dan non-perizinan kepada menteri yang memberikan penugasan.

Pasal 7

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota melaporkan kepada Menteri hasil identifikasi Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Menteri melakukan pengendalian atas percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dan non- perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut. (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang. (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (4) Ketentuan mengenai penetapan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan mengidentifikasi kebutuhan tanah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) PJPK mengajukan rencana alokasi pembebasan lahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah dilakukan penetapan lokasi atas Proyek Strategis Nasional. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan berdasarkan usulan daftar Proyek Strategis Nasional yang disampaikan oleh Menteri. (4) Dalam hal anggaran pembebasan lahan tidak dialokasikan di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi manajemen aset negara pada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, anggaran pembebasan lahan dialokasikan pada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. (5) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan hidup yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Ketentuan mengenai studi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mengidentifikasi kebutuhan penggunaan kawasan hutan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Menteri/kepala lembaga wajib MENETAPKAN Proyek Strategis Nasional dalam rencana induk sektor kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional belum termuat dalam sektor, menteri/kepala lembaga wajib menerbitkan rekomendasi kesesuaian Proyek Strategis Nasional dengan sektor kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

(1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional dapat bersumber dari: a. APBN; b. APBD; dan/atau c. pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. (3) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: a. integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan c. kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal Badan Usaha bertindak selaku pemrakarsa dan/atau mendapat penugasan dari Pemerintah. (4) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. (5) Koordinasi perencanaan, pengembangan, dan penetapan skema pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui KPBU dan/atau bentuk pembiayaan lainnya melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah atau prakarsa Badan Usaha. (3) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas Proyek Strategis Nasional yang diusulkan. (4) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen pendukungnya yang diusulkan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap lingkup studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan persetujuan dari Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 15

Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi: a. penyediaan infrastruktur pelayanan publik; b. optimasi barang milik negara/barang milik daerah; c. optimasi aset BUMN; dan/atau d. meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Pasal 16

(1) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi pendahuluan atas Proyek Strategis Nasional yang diusulkan. (2) Terhadap hasil studi pendahuluan yang diusulkan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi pendahuluan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 17

(1) Badan Usaha pemrakarsa yang telah ditetapkan oleh PJPK menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung atas Proyek Strategis Nasional yang diusulkan. (2) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Badan Usaha pemrakarsa ditetapkan. (3) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya. (4) Badan Usaha pemrakarsa melakukan penyesuaian terhadap perubahan atau penambahan atas studi kelayakan yang disampaikan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap: a. kredit atau pembiayaan syariah; b. kelayakan usaha; c. KPBU; dan/atau d. risiko politik. (3) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip: a. kemampuan keuangan negara; b. kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal APBN. (4) Dalam mempertimbangkan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara: a. MENETAPKAN batas maksimal penjaminan secara berkala sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan/atau b. mengalokasikan anggaran kewajiban Pemerintah atas Jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap Proyek Strategis Nasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. layak secara teknis dan finansial; dan b. PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai. (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat memberikan penugasan khusus kepada badan usaha penjaminan infrastruktur untuk memberikan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB Kesatu

Identifikasi Perizinan dan Non-Perizinan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketujuh

Perencanaan Pembiayaan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

KEMUDAHAN PENYIAPAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional yang menghasilkan paling sedikit: a. studi kelayakan; b. kesesuaian rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan/atau rencana zonasi kawasan antarwilayah; c. penetapan lokasi pengadaan tanah; d. dokumen lingkungan hidup; dan e. sumber pembiayaan. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota juga melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional atas: a. rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; dan b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 20

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat memberikan PDF kepada Proyek Strategis Nasional. (2) PDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan; b. fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi. (3) Menteri MENETAPKAN prioritas pada daftar Proyek Strategis Nasional yang mendapatkan PDF setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Dalam hal pemberian PDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tujuan pemberian PDF atau mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh kelalaian PJPK, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara berwenang mengambil tindakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 21

(1) Penyiapan Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan bersama dengan Badan Usaha atau lembaga/ institusi/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. (2) Pemilihan Badan Usaha untuk penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panel Konsultan atau penunjukan langsung. (3) Biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional dan pengadaan Badan Usaha mitra penyiapan yang dilakukan menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dengan bantuan Badan Usaha/ lembaga/institusi/organisasi internasional, dapat dibebankan kepada Badan Usaha pemenang pemilihan baik sebagian atau seluruhnya. (4) Pembebanan biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional dengan bantuan Badan Usaha atau lembaga/ institusi/organisasi internasional dibayarkan dengan tata cara: a. pembayaran secara berkala (retainer fee); b. pembayaran secara penuh (lump sum); c. gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh; dan/atau d. tata cara lain yang disepakati antara menteri/ kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dengan Badan Usaha/lembaga/institusi/ organisasi internasional.

Pasal 22

(1) PJPK menyusun prastudi kelayakan dan studi kelayakan atas penyediaan Proyek Strategis Nasional yang akan dibangun. (2) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional bersumber dari APBN dan/atau APBD, penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan paling sedikit meliputi: a. sumber pembiayaan; b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan; c. kelayakan finansial dan ekonomi; d. rancangan kerja sama dari aspek teknis; e. usulan dukungan pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan; f. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; g. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan h. kelembagaan dan hukum.

Pasal 23

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menyiapkan perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional. (2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. jaminan pelaksanaan; d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya; e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko; f. standar kinerja pelayanan; g. pengalihan saham sebelum infrastruktur beroperasi secara komersial; h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja sama; j. status kepemilikan aset; k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, meliputi musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase; l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan; m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan; n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman; o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK; p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK; q. keadaan memaksa; r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerja sama sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. penggunaan bahasa dalam perjanjian kerja sama, yaitu Bahasa INDONESIA atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa INDONESIA dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum INDONESIA; t. hukum yang berlaku, yaitu hukum INDONESIA; dan u. jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.

Pasal 24

(1) PJPK mengidentifikasi potensi persinggungan pembangunan Proyek Strategis Nasional dengan aset BUMN. (2) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, PJPK menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk: a. pembayaran sewa; b. pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN; dan c. rehabilitasi aset BUMN. (3) Penilaian atas kelayakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sebagai dasar pembayaran oleh PJPK. (4) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, PJPK bersama dengan BUMN MENETAPKAN standar pelayanan (service level agreement) mengenai pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan bersama aset BUMN. (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara melakukan pembinaan dan pengawasan atas peraturan direksi BUMN mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan standar pelayanan (service level agreement) pemanfaatan bersama aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal penetapan nilai harga dan standar pelayanan (service level agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Menteri melakukan koordinasi untuk MENETAPKAN standar pelayanan (service level agreement).

BAB Kesatu

Fasilitas Penyiapan Proyek

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

KEMUDAHAN TRANSAKSI

Pasal 25

Koreksi

Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Koreksi

Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas kegiatan: a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. penandatanganan perjanjian; dan c. pemenuhan pembiayaan.

Pasal 27

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Proyek Strategis Nasional dilaksanakan setelah diperoleh penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK menyelesaikan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 28

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK membentuk panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana. (2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK dapat membentuk tim teknis (probity advisor) dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 29

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah dapat dilakukan melalui pemilihan Panel Badan Usaha. (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan teknis, pengalaman, dan keuangan calon Badan Usaha Pelaksana. (3) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam Panel Badan Usaha dilakukan berdasarkan penilaian teknis melalui seleksi dalam Panel Badan Usaha oleh kelompok kerja. (4) Dalam hal terdapat 1 (satu) calon Badan Usaha Pelaksana yang menyampaikan penawaran, menteri/ kepala lembaga MENETAPKAN calon Badan Usaha Pelaksana sebagai pemenang setelah dilakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Badan Usaha Pelaksana diatur dengan peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 30

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang diprakarsai oleh Badan Usaha dilakukan dengan memberikan right to match kepada Badan Usaha pemrakarsa. (2) Pemberian right to match sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada Badan Usaha pemrakarsa untuk meningkatkan atau memperbaharui proposal awal atas proyek prakarsa Badan Usaha. (3) Dalam hal Badan Usaha pembanding menyampaikan penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proposal penawaran yang disampaikan Badan Usaha pemrakarsa, Badan Usaha pembanding menyerahkan jaminan penawaran sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari nilai proposal penawaran Badan Usaha pemrakarsa. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha melalui pemberian right to match sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 31

PJPK dapat memberikan hak eksklusif kepada Badan Usaha pemenang pengadaan untuk mengembangkan studi kelayakan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh pemrakarsa setelah penetapan sebagai Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 32

(1) Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh pembiayaan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keadaan kahar; b. terjadi perubahan kebijakan pemerintah; c. perubahan desain; d. terhambatnya pembebasan lahan; dan/atau e. pertimbangan lain yang dianggap krusial. (4) Perpanjangan jangka waktu oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (5) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kedua kalinya, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJPK harus mendapatkan persetujuan Menteri. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, perjanjian berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh menteri/ kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 33

(1) Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan terlaksana apabila: a. ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh konstruksi pada Proyek Strategis Nasional; dan b. pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai tahapan pekerjaan konstruksi. (2) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terlaksana apabila: a. ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan konstruksi pada Proyek Strategis Nasional; dan b. pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai tahapan pekerjaan konstruksi.

BAB Kelima

Pemenuhan Pembiayaan

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

BAB VI

OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 36

Koreksi

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan Proyek Strategis Nasional yang dananya bersumber dari APBN/APBD. (2) Rencana pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana bisnis atau rencana kerja; dan b. rencana anggaran.

Pasal 37

Koreksi

(1) PJPK wajib menyelesaikan inventarisasi dan rencana pengelolaan aset paling lama 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir. (2) Penilaian aset dan penyerahan aset hasil kerja sama dilakukan secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama. (3) Penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui percepatan peralihan menjadi aset barang milik negara/barang milik daerah. (4) PJPK bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan percepatan peralihan aset hasil kerja sama untuk dicatatkan sebagai barang milik negara/barang milik daerah setelah dilakukan penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

(1) Pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah yang telah selesai masa pemeliharaannya oleh penyedia dan/atau telah berakhirnya masa perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan infrastruktur setelah masa pemeliharaan oleh penyedia selesai atau perjanjian kerja sama berakhir dengan tetap memperhatikan: a. kapasitas keuangan negara/keuangan daerah untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan barang milik negara/barang milik daerah; b. peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau optimasi barang milik negara/barang milik daerah; dan/atau c. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan barang milik negara/barang milik daerah.

BAB VII

KEMUDAHAN PENGADAAN DALAM RANGKA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 39

Koreksi

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan percepatan pengadaan barang/ jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional; c. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada penyedia jasa konsultansi yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian/ lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin; d. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak 2 (dua) kali kepada penyedia barang/jasa lainnya yang telah melaksanakan kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan; (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan dengan menyediakan anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga membentuk Panel Konsultan. (2) Penyusunan daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi. (3) Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon penyedia jasa konsultansi. (4) Pemilihan konsultan dalam daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi dalam Panel Konsultan untuk penilaian teknis berdasarkan kesesuaian bidang proyek. (5) Calon penyedia jasa konsultansi sebagai bagian dari Panel Konsultan dipilih dan ditetapkan oleh menteri/ kepala lembaga.

Pasal 41

(1) Menteri/kepala lembaga melaksanakan penandatanganan kontrak payung (framework contract) untuk pengikatan calon penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan kewenangan pemilihan dan penetapan daftar Panel Konsultan kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing. (3) Menteri/kepala lembaga melakukan evaluasi terhadap calon penyedia jasa konsultansi yang terdapat dalam kontrak payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun selama masa kontrak payung (framework contract). (4) Menteri melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Panel Konsultan. (5) Ketentuan tata cara seleksi dan penetapan Panel Konsultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 42

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan Badan Usaha dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga membentuk Panel Badan Usaha. (2) Penyusunan daftar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi. (3) Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Badan Usaha. (4) Pemilihan Badan Usaha dalam daftar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian penawaran teknis dan biaya berdasarkan kesesuaian bidang proyek. (5) Calon Badan Usaha sebagai bagian dari Panel Badan Usaha dipilih dan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

Pasal 43

Dalam hal Badan Usaha selaku pemrakarsa Proyek Strategis Nasional tidak terdapat dalam Panel Badan Usaha, pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui seleksi dalam Panel Badan Usaha untuk penilaian teknis dengan peserta yang terdapat dalam Panel Badan Usaha ditambah Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 44

(1) Menteri/kepala lembaga melaksanakan penandatanganan kontrak payung (framework contract) untuk pengikatan calon Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan kewenangan pemilihan dan penetapan daftar Panel Badan Usaha kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing. (3) Menteri/kepala lembaga melakukan evaluasi terhadap calon Badan Usaha yang terdapat dalam kontrak payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun selama masa kontrak payung (framework contract). (4) Menteri melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Panel Badan Usaha. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Badan Usaha diatur dengan peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IX

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 46

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Republik INDONESIA atau Kepolisian Negara meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima. (3) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara; b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

Pasal 31