Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA

PP Nomor 42 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Pasal 2 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp25.927.671.602,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua rupiah). (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan barang milik Negara pada: a. Kementerian Sekretariat Negara dalam bentuk peralatan dan mesin yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp6.760.524.713,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); dan b. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa peralatan dan mesin yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp19.167.146.889,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 89 www.djpp.kemenkumham.go.id