PP

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING

PP Nomor 41 Tahun 1982

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

Pasal 1

Pertamina diwajibkan menyetor pajak sebesar 60% (enampuluh persen) dari Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) atas hasil Operasi Pertamina Sendiri setiap bulan kepada Departemen Keuangan dalam Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank INDONESIA.

Pasal 2

BAB II

KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN BAGIAN PEMERINTAH DALAM RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING

Pasal 3

Koreksi

(1) Kontraktor diwajibkan menyetor Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty sebesar 56% limapuluh enam persen) yang terhutang pada sesuatu bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dalam Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank INDONESIA. (2) Kontraktor diwajibkan untuk menyetor sisa kewajiban pajak yang masih terhutang pada suatu tahun, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan yang bersangkutan ke dalam Rekening tersebut pada ayat (1) Pasal ini. (3) Kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan atas perhitungan kewajiban Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty serta realisasi pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini kepada Departemen Keuangan.

Pasal 4

(1) Pertamina diwajibkan untuk menyetor secara langsung seluruh hasil ekspor minyak mentah milik Pemerintah yang berasal dari Kontrak Production Sharing ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank. INDONESIA setelah diterimanya pembayaran hasil ekspor tersebut. (2) Pertamina diwajibkan untuk menyetor nilai minyak mentah milik Pemerintah yang dipergunakan untuk keperluan pembekalan minyak dalam negeri ke Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank INDONESIA selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat pengambilan minyak tersebut. (3) Pertamina diwajibkan untuk menyetor kewajiban lainnya yang terhutang yang merupakan bagian Pemerintah dalam rangka Kontrak Production Sharing ke Rekening Bendahara Umum Negara dan ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank INDONESIA masing- masing untuk penyetoran dalam Rupiah dan Valuta Asing, selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak saat terjadinya kewajiban tersebut. (4) Pertamina diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan perhitungan dan realisasi pembayaran bagian Pemerintah tersebut pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12