Koreksi Pasal 3

(1) Modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian seluruhnya merupakan penyertaan Negara sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari kekayaan Badan Tenaga Atom Nasional. (2) Nilai Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama Departemen Keuangan dan Badan Tenaga Atom Nasional. (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasar PERSERO, termasuk ketentuan mengenai modal dasar PERSERO yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972. (4) Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB IV…