Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953 tentang PENGELUAR...

Pasal 1

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam Pasal 4, bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara berdasarkan Pasal 13 UNDANG-UNDANG De Javasche Bank 1922. Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara qq. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar Pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Berhubung dengan turut-sertanya INDONESIA dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRAD) dapat dikeluarkan surat- surat perbendaharaan setinggi-tingginya dua milyard limaratus juta rupiah.

Pasal 4

Koreksi

Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal-pasal 1 sampai dengan 3 dari PERATURAN PEMERINTAH ini, tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari limaratus juta rupiah.

Pasal 5

Koreksi

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dibagi-bagi dalam lembaran-lembaran dari Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000.-. Jika ternyata perlu, dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 6

Koreksi

1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lama lima tahun. 2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan. 1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi 41/2% setahun. 2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan kurs paling rendah 981/2% untuk promes dari Sembilan bulan dan dengan kurs-kurs yang seimbang dengan itu untuk promes yang berjangka lebih pendek.

Pasal 8

Koreksi

Pengeluaran surat-perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

Pasal 9

Koreksi

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan di bawah tangan untuk jika dianggap perlu mengadakan syarat dan -dengan dimasukkannya clausule yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4 dari Pasal 4 dari Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21 ) - MENETAPKAN, bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mencantumkan syarat-syarat : 1. bahwa surat-perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelumnya jatuh harinya; 2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan untuk jumlah nominalnya dapat dipakai di negeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menanda-tangani atas nama Pemerintah INDONESIA akte-akte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu. PASAL II PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd SOEKARNO. MENTERI KEUANGAN, ttd SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO Diundangkan pada tanggal 12 Januari 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 6

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953 tentang PENGELUARAN SURAT-PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1953

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10