Koreksi Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat MENETAPKAN kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional. (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.