Koreksi Pasal 20

(1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik INDONESIA, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah INDONESIA. (2) Pemerintah Republik INDONESIA tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsur SAR negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.