PP

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 36 Tahun 1994

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Perjalanan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SPRI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik INDONESIA. 2. standar SPRI adalah ketentuan tentang bentuk ukuran, dan ciri SPRI. 3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

Pasal 2

BAB VII

SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

Pasal 26

Koreksi

Dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara INDONESIA baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik INDONESIA dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara sebagai pengganti Paspor Biasa.

Pasal 27

Koreksi

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA diajukan kepada: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri. (3) Ketentuan... (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, syarat syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 28

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara INDONESIA dilakukan oleh: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 29

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA berlaku untuk perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik INDONESIA dan berlaku paling lama tiga tahun.

Pasal 30

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA dikenakan biaya. (2) Besarnya... (2) Besarnya biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 31

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang berada : a. di wilayah Negara Republik INDONESIA yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b UNDANG-UNDANG Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian; b. di luar wilayah Negara yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain untuk masuk ke wilayah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan apabila yang bersangkutan memiliki: a. izin untuk masuk kembali ke negara tempat berangkat dari instansi yang berwenang; b. tiket untuk berangkat dan tiket untuk kembali; dan c. penjamin di INDONESIA. Pasal 32…

Pasal 32

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diajukan kepada: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Luar Negeri yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri. (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 33

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan oleh: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. Pasal 34…

Pasal 34

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA dan berlaku paling lama satu tahun. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di luar Wilayah Negara Republik INDONESIA berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan masuk dan ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA dan berlaku paling lama satu tahun.

Pasal 35

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikenakan biaya. (2) Besarnya biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 36

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diberikan sebagai pengganti Paspor Dinas kepada Warga Negara INDONESIA : a. yang ke luar dan untuk masuk kembali ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah yang tidak memerlukan Paspor Dinas; atau b. kehilangan… b. kehilangan Paspor Dinas di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 37

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diajukan kepada: a. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri. (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 38

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas dilakukan oleh : a. Pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala… b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara INDONESIA yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 39

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan dan berlaku paling lama satu tahun.

BAB Kedua

Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing

Pasal 31

Koreksi

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang berada : a. di wilayah Negara Republik INDONESIA yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b UNDANG-UNDANG Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian; b. di luar wilayah Negara yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain untuk masuk ke wilayah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan apabila yang bersangkutan memiliki: a. izin untuk masuk kembali ke negara tempat berangkat dari instansi yang berwenang; b. tiket untuk berangkat dan tiket untuk kembali; dan c. penjamin di INDONESIA. Pasal 32…

Pasal 32

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diajukan kepada: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Luar Negeri yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri. (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 33

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan oleh: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. Pasal 34…

Pasal 34

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA dan berlaku paling lama satu tahun. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di luar Wilayah Negara Republik INDONESIA berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan masuk dan ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA dan berlaku paling lama satu tahun.

Pasal 35

(1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikenakan biaya. (2) Besarnya biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB VIII

PENOLAKAN, PENARIKAN, DAN PENCABUTAN SPRI

Pasal 40

Koreksi

(1) Penolakan pemberian SPRI dilakukan oleh: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 31 ayat (1) huruf a; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 26, dan Pasal 31 ayat (1) huruf b; c. Menteri... c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas; d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji. (2) Penolakan terhadap pemberian SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila: a. permintaan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 37; b. yang bersangkutan memberikan keterangan atau identitas palsu; atau c. yang bersangkutan termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Pasal 41

(1) SPRI ditarik kembali oleh: a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; c. Menteri... c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas; d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji; (2) Penarikan SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila: a. ada kebijaksanaan baru dari Pemerintah mengenai standar, isi, serta penggantian paspor; b. rusak sedemikian rupa sehingga keterangan mengenai pemegangnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi; atau c. seluruh halaman paspor sudah penuh.

Pasal 42

(1) SPRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh: a. Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; b. Kepala... b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi Warga Negara INDONESIA atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas; d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji. (2) Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila : a. pemegang memberikan keterangan atau identitas palsu; b. seseorang yang kehilangan kewarganegaraan INDONESIA berdasarkan Pasal 17 huruf k UNDANG-UNDANG Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA; c. pemegang memperoleh SPRI dengan cara yang tidak sah; d. dilaporkan hilang oleh pemegangnya; atau e. pemegang SPRI yang telah melakukan pelanggaran perundang-undangan atau tindak pidana kejahatan di luar wilayah INDONESIA. BAB IX…

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Ketiga

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VIII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

Pasal 44

BAB X

Pasal 45