Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

PP Nomor 36 Tahun 1972

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 . Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan:

Pasal 2

Kepala Daerah memegang kekuasaan dan tanggung-jawab mengenai pengurusan keuangan Daerah yang dengan peraturan perundangan tidak diletakkan dalam tangan penguasa lain. Pasal 3 …

Pasal 3

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1). Dengan Peraturan Daerah tiap tahun ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disebut "Anggaran Daerah" (2). Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan oleh Gubernur kepala Daerah bagi Kabupaten dan Kotamadya yang untuk selanjutnya disebut Instansi Berwenang. (3). Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Propinsi, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Kabupaten/Kotamadya, pos demi pos atau secara keseluruhan. (4). Penolakan pengesahan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam surat keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu. (5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari Anggaran Daerah diterima oleh Instansi Berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan/penolakan sebagai tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka Anggaran Daerah termaksud dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1). Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Daerah merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan. (2). Pengeluaran … (2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah. (3). Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah. (4). Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan seperti tersebut pada Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 7

(1). Anggaran Daerah, meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan merupakan kredit-kredit yang boleh digunakan untuk melakukan belanja itu dan yang menunjuk sumber- sumber pendapatan guna menutup belanja tersebut, untuk sesuatu tahun anggaran. (2). Anggaran Daerah terbagi dalam: I. Anggaran Routine, II. Anggaran Pembangunan. (3). Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari dua BAB, yakni satu BAB untuk pendapatan dan satu BAB untuk Belanja. BAB-bab tersebut dibagi dalam bagian-bagian. Tiap-tiap bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk belanja. (4). Masing-masing bagian mencakupi satu unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan satu Bagian untuk "Pinjaman Daerah" dan satu Bagian untuk "Urusan Kas dan Perhitungan" (5). Bagian … (5). Bagian "Pinjaman Daerah" digunakan untuk pinjaman- pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya. (6). Bagian "Urusan Kas dan Perhitungan" digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah. (7). Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam bidang, sektor/sub sektor, program dan proyek/sub proyek. (8). Dalam Anggaran Routine dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tak tersangka. (9). Dalam Anggaran Routine ditentukan Pasal-pasal mana yang dapat ditambah dengan cara penggeseran dari Pos pengeluaran yang tak tersangka. (10). Segala pergeseran jumlah Pasal-pasal ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menyebutkan alasan-alasannya, yang salinannya harus disampaikan kepada Instansi berwenang.

Pasal 8

Penetapan Anggaran Daerah termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan dimulai dan anggaran tersebut selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah penetapan tersebut sudah diterima oleh "Instansi berwenang" untuk disahkan. Pasal 9 …

Pasal 9

(1). Setelah Kepala Daerah mendapat berita tentang pengesahan sesuatu anggaran atau perubahan anggaran, Kepala Daerah segera mengumumkannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam Lembaran Daerah. (2). Apabila anggaran Daerah yang telah ditetapkan itu belum disahkan oleh "Instansi berwenang" pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang berkenaan, maka menanti berlakunya anggaran tersebut dipakai anggaran tahun yang lalu, dengan ketentuan bahwa sebagai dasar dipergunakan hanya kredit- kredit untuk tujuan-tujuan yang dimuat kembali dalam anggaran yang belum disahkan itu.

Pasal 10

(1). Pencampuran antara penerimaan dan pengeluaran dalam pengurusan keuangan Daerah tidak diperkenankan. (2). Terkecuali apa yang ditentukan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini maka segala penerimaan harus dibukukan sebagai pendapatan Daerah atas ayat-ayat penerimaan dan segala pengeluaran dibebankan atas pasal-pasal pengeluaran anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

Tahun anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. BAGIAN …

Pasal 12

(1). Kepala Daerah menjaga, agar segala peraturan dan lain penetapan mengenai pendapatan Daerah dijalankan sebaik- baiknya serta segala piutang Daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya. (2). Kepala Daerah menunjuk dengan surat Keputusan para Bendaharawan Penerima yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Daerah ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerimaannya.

Pasal 13

Yang termasuk suatu tahun anggaran ialah: a. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah atau kantor yang diserahi pekerjaan Kas Daerah. b. Semua perhitungan yang merupakan perhitungan anggaran yang selama tahun anggaran, dilakukan antara Bagian-bagian anggaran.

Pasal 14

(1). Semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan surat perintah membayar uang (s.p.m.u.) diperlakukan sebagai pengurangan atas pasal Anggaran Daerah tersebut. (2). Penerimaan-penerimaan itu yang terjadi kemudian setelah tahun anggaran ditutup dan dibukukan pada ayat penerimaan lain-lain. Pasal 15 …

Pasal 15

(1). Milik Daerah yang tidak bergerak, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, disewakan, diguna-usahakan atau diserahkan pemakaiannya dengan cara bagaimanapun, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2). Mengenai barang bergerak milik Daerah, Kepala Daerah berwenang untuk menyerahkan pemakaiannya kepada fihak ketiga, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MENETAPKAN lain.

Pasal 16

(1). Milik-milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan atau dipergunakan sebagai jaminan. (2). Perubahan sifat milik Daerah seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

(1). Milik Daerah dijual, disewakan atau diguna-usahakan hanya secara pelelangan umum, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MENETAPKAN lain. (2). Semua penerimaan sebagai hasil dari pelelangan umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini, langsung disetor sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MEMUTUSKAN hal-hal sebagai berikut: a. Menerima … a. Menerima atau menolak warisan-warisan, anugerah-anugerah dalam surat wasiat (testamen) serta hadiah-hadiah bagi Daerah; b. Membuat perjanjian damai untuk mengakhiri perselisihan tentang tuntutan Daerah; c. Melepaskan atau menghentikan tuntutan-tuntutan Daerah baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 19

(1). Uang Daerah yang dicuri atau hilang, serta barang-barang milik Daerah yang dicuri, hilang, rusak atau dibinasakan, dikeluarkan dari daftar-daftar yang dipegang oleh Bendaharawan, bilamana dinyatakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa kecurian, kehilangan atau kerusakan barang-barang tersebut tidak karena kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan itu tadi. (2). Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan baik dengan peraturan umum maupun dengan peraturan khusus penagihan atau tuntutan mana yang dapat dihapuskan dari daftar Bendaharawan.

Pasal 20

(1). Kepala Daerah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang dalam batas-batas Anggaran Daerah. (2). Untuk … (2). Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (S.K.O.) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi seperti surat-surat keputusan kepegawaian. (3). Sesuatu tindakan yang memberatkan pasal pengeluaran tak tersangka, demikian pula pengeluaran-pengeluaran yang melampaui jumlah yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4). Apabila dipandang perlu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut pada ayat (3) Pasal ini tanpa menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5). Pelaksanaan pemberian kuasa tersebut pada ayat (4) Pasal ini oleh Kepala Daerah segera dilaporkan kepada Instansi berwenang.

Pasal 21

(1). Bilamana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memandang perlu untuk mengambil suatu tindakan yang belum dikuasakan dalam anggaran itu sendiri, sehingga diperlukan suatu perubahan anggaran, maka dengan surat keputusan yang menyatakan alasan-alasannya yang kuat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat MEMUTUSKAN untuk melaksanakan tindakan tersebut, mendahului pengesahan perubahan anggaran yang bersangkutan, apabila penundaan tersebut akan merugikan kepentingan Daerah. (2). Surat … (2). Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada "Instansi berwenang" untuk disahkan. (3). Penolakan dari pengesahan tersebut pada ayat (2) Pasal ini menghentikan dengan seketika berlakunya keputusan termaksud.

Pasal 22

(1). Kepala Daerah dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melampaui kekuasaannya untuk bertindak seperti yang ditetapkan pada Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH ini bilamana sikap menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu dapat merugikan kepentingan Daerah. (2). Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disetujui dalam sidangnya pertama yang segera diadakan sesudah itu dan apabila dipandang perlu adanya perubahan Anggaran Daerah, dalam sidang itu pula diputuskan. (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menyetujui, maka dibatalkan akibat-akibat dari tindakan tersebut yang masih dapat dibatalkan kecuali jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MEMUTUSKAN bahwa akibat-akibat tersebut dapat dipertahankan. (4). Bilamana sebagai akibat dari keputusan Kepala Daerah itu disetujui suatu perubahan Anggaran Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum diberi kekuasaannya dalam anggaran itu sendiri maka berlaku ketentuan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) Pasal 21 PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal 23 …

Pasal 23

Segala penagihan yang memberatkan Anggaran Daerah diperiksa, diselesaikan dan diperintahkan untuk dibayar oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

(1). Pembayaran-pembayaran yang memberatkan Anggaran Daerah dilakukan dengan surat perintah membayar uang (s.p.m.u.) yang ditanda tangani oleh pejabat atas nama Kepala Daerah yang ditunjuk dengan surat Keputusan. (2). Bentuk surat perintah membayar uang ditetapkan oleh Pemerintah. (3). Untuk melakukan pengeluaran dapat pula dikeluarkan uang untuk dipertanggung-jawabkan (u.u.d.p.) satu sama lain didasarkan pada tata-cara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

(1). Setiap penyelesaian pembayaran dengan surat perintah membayar uang (s.p.m.u.) harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dari sipenagih. (2). Tanda bukti yang harus diajukan oleh sipenagih untuk menguatkan tagihannya harus dapat membuktikan bahwa telah dipenuhi syarat-syarat untuk menjadi dasar penagihan itu. (3). Kepala Daerah MENETAPKAN peraturan-peraturan mengenai bentuk surat-surat tanda bukti yang harus dibuat itu. (4). Dalam surat-surat tagihan yang mungkin ditetapkan oleh Kepala Daerah dan kemudian diajukan oleh para penagih, senantiasa dimuat suatu peringatan tentang jangka waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tagihan itu, agar supaya tagihan- tagihan tersebut tidak kadaluwarsa , kecuali untuk tagihan- tagihan bunga dan cicilan pinjaman uang. Pasal 26 …

Pasal 26

Segala barang-barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Daerah.

Pasal 27

Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dibeli suatu barang tak bergerak untuk kepentingan Daerah.

Pasal 28

Dalam batas Anggaran Daerah dapat dibayarkan uang muka dalam hal-hal serta jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah.

Pasal 29

Termasuk dalam tahun anggaran ialah: a. Semua jumlah uang yang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah atau kantor yang diserahi pekerjaan Kas Daerah. b. Semua perhitungan yang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun anggaran dilakukan antara Bagian-bagian Anggaran.

Pasal 30

Pengeluaran yang dibebankan pada mata-anggaran untuk pengeluaran tak tersangka ialah: a. Pengeluaran-pengeluaran mengenai tahun anggaran yang uraiannya tidak termasuk dalam suatu pasal dari anggaran tahun itu; b. Tagihan … b. Tagihan mengenai tahun anggaran yang telah ditutup dan belum disesuaikan, asalkan tagihan-tagihan itu belum kedaluarsa bilamana tidak ada Pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran yang bersangkutan.

Pasal 31

(1). Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan-penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dikurangkan dari penerimaan- penerimaan yang sejenis dari tahun terjadinya pengeluaran tersebut. (2). Bilamana pengeluaran itu melebihi penerimaan yang terjadi dalam tahun itu, kelebihannya dibebankan pada pasal/pengeluaran tak tersangka.

Pasal 32

(1). Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh fihak ketiga dan pembelian barang yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas. (2). Jika dalam perjanjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka yang besarnya tidak boleh lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari nilai perjanjian, pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah menyerahkan surat jaminan Bank Pemerintah. (3). Pembayaran … (3). Pembayaran-pembayaran mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan pembelian barang-barang dengan surat perjanjian, dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang-barang, jasa atas prestasi pekerjaan benar-benar diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. (4). Dalam tiap perjanjian pembelian atau pekerjaan pemborongan dimuat ketentuan mengenai sanksi dalam hal rekanan ternyata lalai memenuhi kewajibannya. (5). Perjanjian pelaksanaan pekerjaan atas dasar "cost plus fee" tidak diperkenankan. (6). Ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal ini merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari Kas Daerah. (7). Kepala Daerah melakukan pelelangan umum/terbatas, dan menunjuk penawar yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan sebagai pelaksana dari penyerahan barang/pelaksana pekerjaan. (8). Pada perjanjian tentang pekerjaan-pekerjaan, penyerahan barang-barang dan angkutan-angkutan tidak boleh terdapat ketentuan tentang bunga yang akan diberikan kepada pemborong, apabila pembayarannya dilakukan terlambat berhubung sesuatu hal. Pasal 33 …

Pasal 33

Segenap pegawai negeri, pegawai Daerah demikian pula pekerja- pekerja Daerah tidak diperkenankan menerima pekerjaan borongan, penyerahan barang-barang dan angkutan-angkutan untuk kepentingan Daerah, menanggung pekerjaan-pekerjaan tersebut atau ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan itu, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

(1). Surat-surat perintah membayar uang yang tidak ditunaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk penutupan tahun anggaran, dianggap batal (tidak berlaku lagi). (2). Yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pembayaran baru, dengan memperhatikan surat perintah membayar uang yang belum ditunaikan tadi.

BAB KEDUA

PENERIMAAN

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB KETIGA

PENGELUARAN

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Segala penagihan yang memberatkan Anggaran Daerah diperiksa, diselesaikan dan diperintahkan untuk dibayar oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Segala barang-barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Daerah.

Pasal 27

Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dibeli suatu barang tak bergerak untuk kepentingan Daerah.

Pasal 28

Dalam batas Anggaran Daerah dapat dibayarkan uang muka dalam hal-hal serta jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB III

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 35

Koreksi

(1). Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap- tiap tahun MENETAPKAN perhitungan Anggaran Daerah selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (2). Perhitungan anggaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan susunan dan penjelasan dari semua pasal-pasal Anggaran Daerah: a. Perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima; b. Perkiraan … b. Perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisir; c. Perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenarnya, serta perbedaan antara perkiraan dan pengeluaran sebenarnya, dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih. (3). Perhitungan anggaran termaksud sebanyak mungkin memuat juga sebab-sebab dari perbedaan antara perkiraan dan realisasinya.

Pasal 36

(1). Pada perhitungan anggaran disertakan: a. Nota Perhitungan Anggaran; b. Surat perhitungan kas yang berhubungan dengan perhitungan anggaran tersebut dengan menyebutkan sisa-sisa uang pada akhir tahun anggaran. (2). Tanda-tanda bukti tentang pemakaian uang Daerah yang menjadi dasar pengeluaran dan tanda-tanda bukti penerimaan- penerimaan uang serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan anggaran, cukup disimpan pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 37

(1). Kepala Daerah membuat perhitungan anggaran yang dibubuhi tanggal sama dengan tanggal penutupan tahun anggaran dan harus sudah selesai lengkap dengan lampiran-lampirannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (2). Sebelum … (2). Sebelum dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perhitungan anggaran tersebut disediakan dikantor Pemerintah Daerah untuk dapat dibaca oleh umum, selama waktu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 38

Perhitungan anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lengkap dengan lampiran-lampirannya dikirimkan kepada Instansi berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ditetapkan.

Pasal 39

(1). Dalam pemeriksaan perhitungan anggaran oleh Instansi berwenang diambil ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Mengenai penerimaan: - apakah jumlah yang asalnya dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Daerah-daerah telah dicantumkan dalam perhitungan anggaran dalam jumlah yang benar. - mengenai pajak-pajak apakah perbedaan antara perkiraan dan jumlah yang dapat ditagih telah dibayar lunas dalam waktu yang tepat dan teratur. Mengenai pengeluaran: - apakah perbedaan antara perkiraan dan realisasinya diberikan penjelasan secukupnya; - apakah antara jumlah-jumlah perkiraan dalam anggaran dan jumlah-jumlah dalam perhitungan anggaran pada umumnya terdapat cukup persesuaian. (2). Berdasarkan … (2). Berdasarkan tanda-tanda bukti pada perhitungan anggaran, "Instansi berwenang" melakukan pencocokan jumlah-jumlah pengeluaran dan pembebanannya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam garis besarnya apakah jumlah yang disediakan dalam anggaran benar-benar dipergunakan untuk tujuan yang telah diperkenankan: (3). Selanjutnya "Instansi berwenang" memeriksa berdasarkan daftar yang disertakan: - apakah piutang-piutang yang jatuh tempo dalam tahun- tahun anggaran yang telah ditutup, telah dilunasi; - apakah jumlah-jumlah mengenai tahun-tahun anggaran yang telah ditutup,. yang telah disahkan untuk dibayar tetapi belum dibayar, kemudian telah dilunasi, atau setelah kadaluwarsa telah dilakukan sebagai penerimaan; - apakah penerimaan-penerimaan yang masih merupakan tagihan dari tahun-tahun yang lalu, diterima secara teratur, atau dihapuskan. (4). Pada akhirnya "Instansi berwenang" memeriksa dan MENETAPKAN, apakah antara perhitungan anggaran dan perhitungan kas terdapat suatu hubungan yang sebagaimana diharuskan dan apakah perhitungan kas tersebut berhubungan secara tepat dengan perhitungan kas dari tahun anggaran yang lampau.

Pasal 40

Surat Keputusan "Instansi berwenang" mengenai penetapan sisa perhitungan Anggaran Daerah dimuat dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan atas dasar keputusan tersebut Kepala Daerah mengumumkan dengan cara yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. BAB IV …

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 41

Koreksi

(1). Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang-barang milik Daerah adalah Bendaharawan dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah. (2). Dengan surat Keputusan Kepala Daerah menunjuk para Bendaharawan, yang dalam penetapannya itu perlu memperhatikan adanya larangan perangkapan jabatan. (3). Dalam hal Bendaharawan-bendaharawan dimaksud belum ditunjuk maka Kas Daerah dilarang melakukan pembayaran- pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai. (4). Selain dari pada kewajiban untuk membuat surat pertanggunganjawab pada waktu meletakkan jabatan, meninggal dunia, penyerahan dibawah pengawasan kurator atau melarikan diri para Bendaharawan sekurang-kurangnya sekali sebulan diharuskan mengajukan daftar pertanggung jawaban atas tugas pekerjaannya. Mereka yang bertindak sebagai perantara untuk khalayak umum dalam memungut pendapatan Daerah dapat diberikan pembebasan dari kewajiban itu oleh Kepala Daerah. (5). Pemerintah Daerah MENETAPKAN contoh dan jangka waktu pengiriman daftar pertanggungjawaban dalam peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan mengenai pertanggung-jawaban keuangan pada umumnya. Pasal 42 …

Pasal 42

(1). Kepala Daerah menentukan jangka waktu untuk menjawab celaan-celaan atau catatan-catatan mengenai pertanggunganjawab yang telah diajukan serta untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai perubahan yang dilakukan dalam daftar pertanggung-jawaban tersebut. (2). Setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilampaui, Pemerintah Daerah mengambil suatu keputusan dan bila perlu menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Bendaharawan tersebut. (3). Sewaktu-waktu pula setelah penyerahan tanda-tanda bukti seperti yang tersebut pada Pasal 46 PERATURAN PEMERINTAH ini, Pemerintah Daerah berwenang merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian ternyata adalah palsu.

Pasal 43

(1). Kepada Bendaharawan dapat diwajibkan membayar kerugian kepada Daerah yang bersifat sementara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2). Bendaharawan yang diwajibkan membayar kerugian seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat naik banding kepada Instansi berwenang.

Pasal 44

(1). Kepada Bendaharawan yang lalai dalam mengirimkan daftar pertanggungan-jawabnya, Kepala Daerah MENETAPKAN waktu pengiriman yang baru. (2). Untuk … (2). Untuk kelalaian selanjutnya daftar pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas biaya pegawai yang bersalah (Bendaharawan yang bersangkutan) atau yang lalai memenuhi kewajibannya. (3). Daftar pertanggung-jawaban tersebut pada ayat (2) Pasal ini diselesaikan dan diajukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah serta dipandang seolah-olah daftar pertanggung-jawaban tersebut dibuat dan diajukan oleh Bendaharawan sendiri.

Pasal 45

(1). Bilamana seorang Bendaharawan berada dibawah perwalian, melarikan diri atau meninggal-dunia, daftar pertanggung- jawaban yang seharusnya dibuat olehnya diselesaikan oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2). Atas penerimaan pertanggung-jawaban tersebut Kepala Daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberitahukan tentang hal itu kepada orang yang diwajibkan mengawasi Bendaharawan yang bersangkutan atau kepada ahli waris dan lain-lain orang yang berhak dengan menentukan jangka waktu untuk memeriksa pertanggung-jawaban dimaksud beserta lampiran-lampirannya pada Kantor Kepala Daerah. Dalam jangka waktu tersebut mereka dapat mengajukan keberatan- keberatan terhadap tanda bukti yang ada. Pemberitahuan diatas dapat dilakukan secara tertulis langsung kepada yang bersangkutan atau dengan menempatkan iklan dalam Lembaran Daerah atau sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar lainnya. (3). Setelah … (3). Setelah diterima jawaban dari orang yang berwajib mengawasi (kurator), para ahli waris atau orang-orang yang berhak lainnya dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan berakhir tanpa dipergunakan, Pemerintah Daerah mengambil keputusan serta apabila dipandang perlu menentukan jumlah yang harus dibayar. (4). Para ahli waris atau yang berhak lainnya dibebaskan dari kewajiban mengenai hal tersebut diatas, bilamana selama waktu tiga tahun telah berakhir : a. Setelah meninggalnya Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan menurut ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini; b. Setelah jangka waktu untuk mengajukan keberatan- keberatan berakhir, sedangkan pertanggung-jawaban tidak pernah ditetapkan. (5). Orang yang diwajibkan mengawasi (kurator), ahli waris atau yang berhak lainnya dari Bendaharawan tersebut dapat mewakilkan kepada orang yang diberi kuasa terhadap pengurusan hak-hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dimuat dalam Pasal ini.

Pasal 46

(1). Para Bendaharawan tidak dapat dibebaskan dari pertanggung- jawaban mengenai pengurusan tanpa adanya bukti atau surat bukti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2). Surat bukti tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan para Bendaharawan atau ahli warisnya serta yang berhak lainnya dari kewajiban untuk membayar biaya, sebagai akibat dari perubahan tersebut pada ayat (3) Pasal 42 PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal 47 …

Pasal 47

(1). Kepala Daerah mengawasi pelaksanaan tugas para Bendaharawan. (2). Pada tiap-tiap waktu tindakan serah-terima pengurusan dan dengan tetap berlakunya ketentuan yang tersebut pada ayat (3) Pasal ini tentang pemeriksaan uang Kas-kas Daerah yang dipegang oleh pejabat pemegang Kas Daerah, juga pada waktu yang tak tertentu Kas dan tata-usaha dari Bendaharawan diperiksa oleh Kepala Daerah atau atas namanya. (3). Pemerintah Daerah menentukan berapa kali dalam setahun kas dan tata-usaha para Bendaharawan harus diperiksa. (4). Tentang Pemeriksaan kas dan tata-usaha seperti tersebut pada ayat (3) Pasal ini harus dibuat suatu berita acara untuk diajukan kepada Kepala Daerah, serta tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48

(1). Bilamana pengurusan keuangan diserahkan kepada pejabat yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini, pegawai-pegawai yang diserahi pengawasan keuangan Negara berkewajiban pada waktu menjalankan pemeriksaan, menyaksikan bahwa uang yang seharusnya ada dalam kas-kas Daerah yang dipercayakan kepadanya benar-benar nyata ada dalam kas. (2). Pegawai-pegawai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat suatu berita acara tentang hasil pemeriksaannya terhadap kas Daerah dan salinannya disampaikan kepada Kepala Daerah dan "Instansi berwenang" beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 49 …

Pasal 49

(1). Kepala Daerah memeriksa secepat mungkin semua pertanggung-jawaban yang diterima dari para Bendaharawan. (2). Apabila dalam pemeriksaan diketemukan suatu pemalsuan atau kejahatan lain yang dilakukan oleh seorang Bendaharawan, Kepala Daerah menyerahkan tanda-tanda bukti yang berkenaan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 50

Penyelesaian pertanggung-jawaban dari mereka yang kelak tidak lagi menduduki suatu jabatan yang bertanggung-jawab kepada Daerah sedapat-dapatnya didahulukan dari pada penyelesaian pertanggung-jawaban dari pegawai-pegawai lainnya.

Pasal 51

(1). Semua pegawai dan pekerja-pekerja Daerah demikian pula semua pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah, yang bukan Bendaharawan, karena perbuatan-perbuatan yang salah atau tidak memperhatikan kewajiban mereka sebagaimana mestinya secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh Daerah. (2). Pemerintah Daerah menentukan ganti-rugi, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3). Mereka … (3). Mereka yang diwajibkan membayar kerugian kepada Daerah yang bersifat sementara atas keputusan Kepala Daerah dapat naik banding kepada "Instansi berwenang"