Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA (ANAK-ANAKNYA) PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA

PP Nomor 35 Tahun 1949

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri (selanjutnya disebut pegawai) dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri menurut Peraturan pensiun pegawai Negeri yang berlaku. (2) Isteri yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai yang dikawin dengan sah. (3) Anak yang dimaksudkan disini ialah anak pegawai dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkan menurut UNDANG-UNDANG Negara.

Pasal 2

Pasal 11

Koreksi

(1) Apabila pegawai laki-laki tidak menjadi pegawai Negeri lagi, sebagai tersebut dalam ayat 1a pasal 9, mengendaki,dapat meneruskan membayar "iuran biasa", "iuran isteri" dan "iuran anak" bagi isterinya yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menrima tunjangan, yang pada waktu pegawai itu tidak menjadi pegawai Negeri lagi telah ditunjuk sebagai isteri yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan. Kehendak itu harus diberitahukan kepada Kantor tersebut dalam pasal 16. (2) Apabila bekas pegawai tersebut dalam ayat 1 di atas meninggal dunia dalam tempo 6 bulan sesudah ia tidak menjadi pegawai lagi dan sebelum akhir tempo itu belum memberitahukan kehendahnya akan terus membayar iuran, maka sekalipun begitu dipandang juga sebelum akhir tempo itu telah memberitahukan kehendaknya tersebut. (3) Besarnya "iuran biasa" bagi bekas pegawai itu, ialah: a. bila laki-laki 6 1/2 % dari jumlah yang dipakai dasar menghitung pensiun janda dan tunjangan anak waktu ia dibebaskan membayar "iuran biasa"; b. bila perempuan 1 1/2 % dari jumlah yang dipakai menghitung tunjangan anak waktu ia dibebaskan dari membayar "iuran biasa"; c. "iuran isteri" dan "iuran anak" yang belum lunas harus dibayar terus menurut penyicil bulanan yang sudah-sudah. (4) Bila dikehendaki oleh bekas pegawai itu, maka jumlah untuk dasar menghitung besarnya pensiun janda dan/atau tunjangan anak dapat dibikin lebih rendah. (5) Sejak bekas pegawai itu membayar "iuran bias" lagi maka untuk tiap-tipa anak yang lahir dan ditunjuk sebagai berhak menerima tunjangan membayar 10% dari jumlah yang dipakai dasar untuk membayar "iuran biasa" dan "iuran anak" itu harus dicicil yang sama besarnya dalam 10 bulan. (6) Pasal 6 dari Peraturan ini berlaku juga bagi bekas pegawai laki-laki dan besarnya "iuran isteri" adalah sebesar 10% jumlah yang dipakai dasar membayar "iuran biasa". (7) Untuk membayar penyicil-penyicil iuran-iuran itu ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 dari pasal 4 berlaku berlaku juga bagi bekas pegawai tersebut. (8) Bekas pegawai tersebut mulai membayar "iuran biasa" pada bulan sesudah bulan waktu ia dibebaskan dari kewajiban membayar "Iuran biasa". (9) Pembayar "iuran biasa" bagi pegawai tersebut berakhir: a. pada bulan waktu ia diwajibkan membayar "iuran biasa" lagi; b. pada waktu: 1. ia mati; 2. ia terhenti mempunyai isteri yang berhak pensiun, demikian juga anak-anak yang berhak menerima tunjangan; 3. ia terlambat 1 tahun membayar "iuran biasa", atau 3 bulan membayar penyicilan "iuran isteri" dan/atau "iuran anak" yang diharuskan menurut ayat 6 pasal ini dan/atau "iuran anak" yang masih dibayar pada waktu kewajiban membayar "iuran biasa" dibebaskan. (10) Bekas pegawai yang berakhir "iuran biasa" sebagai tersebut dalam ayat 9b, 2, 3 dan 9c, di atas harus melunasi "iuran biasa" dan penyicilan "iuran isteri" dan/atau "iuran anak" yang masih harus dibayar berangsur-angsur.

Pasal 13

Koreksi

(1) Apabila seorang pegawai masih diwajibkan membayar "iuran biasa" atau bekas pegawai masih membayar "iuran biasa" meninggal dunia maka seorang isterinya atau lebih yang telah ditunjuk sebagai berhak menerima pensiun dan penunjukan itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai itu meninggal dunia masih berlaku atau seorang isteri tersebut dalam ayat 2 pasal 12, berhak menerima pensiun. Demikian juga anak-anak dari pegawai atau bekas pegawai itu, yang telah ditunjuk berhak menerima tunjangan, berhak menerima tunjangan, kecuali apabila: a. anak-anak itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia telah mencapai umur 21 tahun penuh; b. telah mempunyai penghasilan sendiri dari negeri sebesar 75 rupiah sebulan atau c. telah berkawin. (2) a. Besarnya pensiun seorang janda tersebut dalam ayat 1 di atas adalah 20% dari gaji yang terakhir yang diterima oleh pegawai yang meninggal dunia atau gaji yang terakhir yang diterima oleh bekas pegawai waktu meletakkan jabatannya atau dari jumlah yang dipakai dasar menghitung besarnya pensiun janda itu; b. besarnya pensiun seorang janda sebulannya tidak boleh lebih dari 150 rupiah dan sedikitnya 25 rupiah; c. bila yang berhak menerima pensiun lebih dari seorang, maka jumlah pensiun semua tidak boleh lebih dari dua kali jumlah tersebut pada huruf b ayat 2 ini sebulannya dan dibagikan sama besarnya kepada tiap-tiap janda itu. (3) a. Besarnya tunjangan anak yang ibunya hidup dan menerima pensiun ialah sebulannya: bagi 1 anak 25% dari pensiun janda ibunya; bagi 2 anak 40% dari pensiun janda ibunya; bagi 3 anak 50% dari pensiun janda ibunya; bagi 4 anak 55% dari pensiun janda ibunya; bagi 5 anak atau lebih 25% dari pensiun janda ibunya; b. Besarnya tunjangan anak yang ibunya tidak berhak menerima pensiun atau ibunya mati, ialah sebulannya: bagi 1 anak 40% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan; bagi 2 anak 80% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan; bagi 3 anak 100% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan; bagi 4 anak 115% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan; bagi 5 anak atau lebih 120% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan; (4) a. Anak-anak dari seorang bapak, tetapi dari beberapa orang ibu untuk menghitung besarnya tunjangan digolong-golong menurut ibunya masing-masing, dan dipakai pokok perhitungan ialah pensiun jada menurut iuran yang dibayar oleh pegawai ayau bekas pegawai yang bersangkutan; b. Besarnya tunjangan semua tidak boleh lebih dari satu kali pensiun janda, bila ibunya atau salah seorang ibunya masih hidup dan menerima pensiun, atau dua kali pensiun janda, bila tidak seorangpun ibunya yang berhak pensiun atau semuanya meninggal dunia; c. Jika menurut perhitungan tersebut dalam huruf a, ayat ini akan melebihi ketentuan jumlah tersebut dalam huruf b, ayat ini maka mengurangi pembagian harus seimbang dengan bandingan permulaan, menurut ayat 3 a dan b. (5) Peraturan memberi tunjangan anak pegawai atau bekas pegawai perempuan menurut ayat 3b dan didasarkan pada pensiun janda dari seorang pegawai laku-laki yang dapat dipandang sama keadaannya dengan pegawai perempuan itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA (ANAK-ANAKNYA) PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17