Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE

PP Nomor 33 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Menghapus Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone.

Pasal 2

Dengan dihapusnya Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati Asahan, Bupati Labuhan Batu, Bupati Ogan Komering Ulu, Bupati Cilacap, Bupati Banyumas, Bupati Klaten, Bupati Jember, dan Bupati Bone melaksanakan penataan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan dan prasarana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka: a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 26); b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 80); c. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu Raja (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 39); d. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 59); e. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 61); f. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 61); g. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Jember (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 23); h. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Watampone (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 70); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4300 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73)