PP

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang VISA, IZIN, MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

PP Nomor 32 Tahun 1994

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kelima

Tata Cara Permintaan, Pemberian atau Penolakan Pemberian Visa

Pasal 14

(1) Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilaan Republik INDONESIA di luar negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. (2) Permintaan visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan : a. Paspor; b. tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali, atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan; c. pas photo; dan d. keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b,c dan tidak berlaku apabila permintaan Visa diajukan untuk keperluan diplomatik atau Dinas.

Pasal 15

(1) Permintaan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan biaya. (2) Besarnya biaya permintaan Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan… (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas.

Pasal 16

(1) Permintaan Visa disetujui apabila orang asing yang bersangkutan: a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan b. tidak termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. (2) Permintaan Visa ditolak apabila orang asing yang bersangkutan: a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; b. termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17

UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; dan c. berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 17

Ketentuan mengenai bentuk, tata cara permintaan, pemberian atau penolakan pemberian atau penolakan pemberian Visa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakimana, kecuali untuk Visa Diplomatik dan Visa Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Luar Negeri. BAB II…

BAB II

IZIN MASUK DAN IZIN MASUK KEMBALI

Pasal 18

(1) Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik INDONESIA wajib mendapat Izin Masuk. (2) Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menerakan izin pada Visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Pemberian atau penolakan pemberian Izin Masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan juga kepada pemegang Izin Masuk Kembali tersebut masih berlaku. (2) Izin Masuk Kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili orang asing yang bersangkutan. (3) Dalam hal tertentu Izin Masuk Kembali dapat juga diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi selain yang dimaksud dalam ayat (2). Pasal 21…

Pasal 21

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal-hal tertentu sebelum memberi Izin Masuk wajib memeriksa orang asing yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d, kecuali pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

Pasal 22

(1) Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang akan bertugas di INDONESIA dan telah diberi Izin Masuk, wajib mengurus Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas. (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dalam rangka kunjungan singkat di wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Permintaan Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Permintaan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberlakukannya Izin Masuk.

Pasal 23

Izin Masuk bagi pemegang Visa singgah atau Visa Kunjungan berlaku juga sebagai Izin Singgah atau Izin Kunjungan. Pasal 24…

Pasal 24

(1) Pemegang Visa Tinggal Terbatas yang telah memperoleh Izin Masuk, Wajib mengurus Izin Tinggal Terbatas. (2) Permintaan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (3) Permintaan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 25

(1) Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan tidak diwajibkan memiliki Visa, Izin Masuk yang diberikan berlaku juga sebagai izin Kunjungan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 26

Ketentuan mengenai bentuk, tata cara pemberian atau penolakan pemberian Izin Masuk dan Izin Masuk Kembali diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman. BAB III…

BAB III

IZIN KEIMIGRASIAN

Pasal 27

Izin Keimigrasian terdiri dari : 1. Izin Singgah; 2. Izin Kunjungan; 3. Izin Tinggal Terbatas Terbatas; dan 4. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 28

Izin Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Negara Republik INDONESIA untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.

Pasal 29

Dalam hal tertentu Izin Singgah dapat juga diberikan kepada orang asing selain orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 30…

Pasal 30

Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 2, diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk : 1. tugas pemerintahan; 2. pariwisata; 3. kegiatan sosial budaya; atau 4. usaha.

Pasal 31

Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 3, dapat diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas dan orang asing pemegang Visa Terbatas dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) serta Pasal 53 ayat (2) untuk tinggal di wilayah Negara Republik INDONESIA dalam jangka waktu yang terbatas.

Pasal 32

Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 4, dapat diberikan kepada : 1. orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); dan 2. orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah memenuhi persyaratan Pasal 49 dan Pasal 50. Bagian…

Pasal 33

Kewenangan pemberian atau penolakan pemberian Izin Keimigrasian ada pada : 1. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas bagi pemegang Paspor Diplomatik atau pemegang Paspor Dinas. 2. Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Tetap. 3. Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Terbatas. 4. Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal : a. Izin Kunjungan Diplomatik atau Dinas; dan b. Izin Singgah atau Izin Kunjungan.

Pasal 34

Izin Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di Wilayah Negara Republik INDONESIA. Pasal 35…

Pasal 35

(1) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Negara Republik INDONESIA untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal Izin Kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak dapat diperpanjang. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakimana.

Pasal 36

Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

Pasal 37

(1) Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut. (2) Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pasal 38…

Pasal 38

(1) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 39

Permintaan Izin Keimigrasian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan.

Pasal 40

(1) Permintaan Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan biaya. (2) Besarnya biaya izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 41

Permintaan Izin Keimigrasian diberikan apabila orang asing yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40. Pasal 42…

Pasal 42

(1) Permintaan Izin Keimigrasian ditolak apabila orang asing yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40. (2) Penolakan permintaan Izin Keimigrasian dimaksud dalam ayat (1) harus disertai alasan penolakan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara permintaan, pemberian, atau penolakan pemberian Izin Keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 44

Isteri dapat mengikuti status Izin Tinggal Tetap suaminya.

Pasal 45

(1) Anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya. (2) Anak yang lahir di INDONESIA berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu Warga Negara INDONESIA dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin Keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas. Pasal 46…

Pasal 46

Izin Tinggal Terbatas setelah orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berada secara sah atau lahir di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 47

Izin Keimigrasian yang dapat dialihkan statusnya adalah : 1. Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan 2. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap, kecuali orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 48

(1) Izin Kunjungan dapat dialihkan statusnya menjadi Izin Tinggal Terbatas. (2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya, dengan syarat telah berada di wilayah Negara Republik INDONESIA sekurang-kurangnya empat bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik INDONESIA. Pasal 49…

Pasal 49

(1) Izin Tinggal Terbatas dapat dialihkan statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap. (2) Pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah berada di wilayah Negara sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 50

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengalihan status Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 49 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 51

Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing gugur karena yang bersangkutan. 1. melepaskan hak Izin Tinggal Terbatasnya atas kemauan sendiri; 2. berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA terus menerus dan telah melebihi batas waktu Izin Masuk Kembali ke wilayah Negara Republik INDONESIA; 3. dikenakan… 3. dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.