Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. (3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.