Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang PENDIDIKAN MENENGAH

PP Nomor 29 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. 3. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 4. Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. 5. Pendidikan menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri. 6. Pendidikan menengah luar biasa adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. 7. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 8. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa. 9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB IV

SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya : 1. sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa; 2. tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran; 3. kurikulum; 4. sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan; 5. tempat belajar; 6. buku pelajaran dan peralatan pendidikan. (2) Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 7

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri,

Pasal 8

Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan : 1. adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi; 2. memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan; 3. memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 9

(1) Tatacara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi : 1. pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian; 2. penelaahan terhadap permohonan tersebut pada angka 1; 3. penetapan pendirian. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri. (2) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama. (3) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pimpinan sekolah menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. (2) Pimpinan sekolah dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi. (3) Susunan organik tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Susunan organik tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Anggota pengurus badan penyelenggara sekolah menengah tidak dibenarkan memangku jabatan dalam organik sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan. (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Pasal 14

(1) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana. (2) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 19

Koreksi

Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, bersinambungan, dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Penilaian kegiatan dari kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan membantu perkembangan siswa. (2) Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara nasional untuk mengetahui mutu hasil pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah menengah.

Pasal 21

(1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum sekolah menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan baik tujuan pendidikan menengah maupun tujuan pendidikan nasional; dengan kemampuan siswa; dan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk : 1. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya; 2. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 23

(1) Penilaian sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan. (2) Penilaian sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi : 1. kelembagaan; 2. kurikulum; 3. siswa; 4. guru dan tenaga kependidikan lainnya; 5. sarana dan prasarana; 6. administrasi; 7. keadaan umum pada sekolah menengah yang bersangkutan. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan untuk melakukan pembinaan sekolah-sekolah yang bersangkutan dan menentukan peringkat akreditasi. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Akreditasi merupakan penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah. (2) Dalam penentuan peringkat diadakan perbedaan antara sekolah menengah yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau kriteria tertentu. (3) Penilaian untuk penentuan akreditasi diselenggarakan oleh suatu badan yang diangkat oleh Menteri dan yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Penilaian dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Kepala sekolah berkewajiban menilai dan membina pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, pendayagunaan sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung-jawabnya. (4) Pengawas berkewajiban menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan disekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. (5) Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing. (6) Penyelenggara sekolah menengah berkewajiban untuk menilai dan membina keseluruhan kegiatan pendidikan di bawah naungannya.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 25 diatur oleh Menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus tentang pendidikan agama dan guru pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama. (3) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus pada sekolah menengah keagamaan dan sekolah menengah kedinasan diatur oleh Menteri lain yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang PENDIDIKAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

BAB XIV

Pasal 33

Pasal 34

BAB XV

Pasal 35

BAB XVI

Pasal 36