Koreksi Pasal 26

(1) Penyitaan Barang Jaminan lHarta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk: a. barang dalam penguasaan pihak lain; b. barang. . . b. barang dibebani dengan hak tanggungan/ hipotik/fidusia; c. uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan; d. obligasi, saham, dan surat berharga lainnya; e. barang tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual; f. piutang/tagihan; g. penyertaan modal pada perusahaan lain; h. harta milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang telah diwariskan kepada ahli waris; dan/atau i. barang milik Pihak yang Memperoleh Hak. (21 Penyitaan Barang Jaminan lHarta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat)jam sejak SP diberitahukan penanggung Utang tidak melakukan pelunasan. (3) PUPN menerbitkan SPP untuk melakukan penyitaan. (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: a. pertimbanganditerbitkannyaSPP; b. dasar hukum diterbitkannya SPP; c. perintah kepada kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita melakukan penyitaan; dan d. uraian barang yang disita. (5) Berdasarkan SPP Juru Sita melakukan penyitaan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi. (6) Barang Jaminan lHarta Kekayaan Lain yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan pendayagunaan oleh pUpN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang.