Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1949 tentang PERATURA…

Pasal 1

Lapang kerja Kementrian Penerangan terdiri atas: a. Memberi penerangan kepada segenap lapisan rakyat tentang politik yang dijalankan oleh Pemerintah (Kabinet), serta memberi penerangan tentang Peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. b. Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara (Pancasila). c. Memperdalam kesadaran politik dan kecerdasan membanding (ctritischezin). d. Memelihara dan menyuburkan roh perjuangan rakyat untuk melaksanakan cita-cita Negara. e. Memperkenalkan keluar Negeri Negara Republik INDONESIA serta cita-cita persatuan bangsa seluruh INDONESIA. Susunan

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Pimpinan Kementrian Penerangan diatur menurut penetapan pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH No. 41 Tahun 1948. Tugas Kewajiban Masing-masing Bagian/Jawatan

Pasal 4

Koreksi

1. Bagian Umum : a. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengiriman surat penerbitan-penerbitan. b. Mengatur dan menilik urusan administrasi Kantor Pusat. c. Menyelenggarakan Perpustakaan, dokumentasi dan eksposisi. d. Hal-hal yang khusus dan tidak termasuk tugas kewajiban bagian-bagian lain. 2. Bagian Urusan Pegawai : Mengerjakan soal-soal yang bersangkutan dengan urusan seluruh Kementrian. 3. Bagian Perbendaharaan : a. Mengerjakan perbendaharaan Kementrian seluruhnya. b. Mengeluarkan semua atas gaji dan permintaan uang untuk belanja kantor dan lain-lain. c. Memeriksa dan menanggung keberesannya pertanggunganjawab. 4. Bagian Publiciteit : a. Menyusun komentar, uraian-uraian politik, sosial, ekonomi untuk dalam dan luar Negeri. b. Menyurus dan menyelenggarakan penerbitan untuk kebutuhan dalam dan luar Negeri. c. Menyelenggarakan pers-interview, dan memperhatikan dunia pers dan persurat kabaran pada umumnya. d. Memberi bahan-bahan penerangan ke Jawatan-jawatan Penerangan Daerah, dan badan-badan atau instansi-instansi yang bersangkutan dengan penerangan. e. Menerima tamu-tamu dan wartawan-wartawan Luar Negeri menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk mereka. 5. Bagian Urusan Daerah. a. Memperhatikan dan mengurus segala soal-soal yang bersangkut paut dengan usaha-usaha penerangan ke dalam Negeri serta organisasinya di seluruh daerah Republik INDONESIA. b. Mengatur dan memelihara persesuaian isi dan langkah antara penerangan ke dalam dan ke luar Negeri. c. Memperhatikan dan mengisi pertunjukan-pertunjuka rakyat. 6. Jawatan Radio. a. Mengurus dan menyelenggarakan organisasi dan isi penerangan dengan radio, baik yang ditunjukan keluar, maupun ke dalam Negeri. b. Menyusun pedoman dan program siaran, baik di Pusat maupun di cabang-cabang seluruh daerah Republik INDONESIA. c. Dengan memperhatikan soal-soal kebudayaan dalam siarannya radio, turut membimbing masyarakat ke arah kesempurnaan hidup jasmani dan rohani. 7. Kantor Badan Pemeriksa Film. Menyelenggarakan penilikan (sensuur) atas film-film untuk pertunjukan umum.

Pasal 5

Koreksi

Pembagian tugas kewajiban lebih lanjut untuk masing-masing seksi dari bagian/jawatan, tersebut dalam pasal 4, dan untuk cabang-cabang Kementrian Penerangan dari Jawatan Penerangan Propinsi sampai ke Jawatan Penerangan Kecamatan, diatur oleh Menteri Penerangan. Berlakunya Peraturan

Pasal 6

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 16 Desember 1949 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEKARNO Diumumkan pada tanggal 16 Desember 1949 Sekretaris Negara, Menteri Penerangan, ttd. ttd. A.G. PRINGGODIGDO SAMSUDIN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1949 tentang PERATURAN TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN MASING-MASING BAGIAN JAWATAN KEMENTRIAN PENERANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6