Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1972 tentang PENYELESAIAN HAK PEMILIKAN ATAS FIRMA TEGELFABRIEK MIDDEN JAVA

PP Nomor 25 Tahun 1972

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Hak Ir. Liem Ing Hwie (almarhum) atas sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari permodalan dalam Firma Tegelfabriek Midden Java yang dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 121) telah dikenakan nasionalisasi, diakui; dan sisanya sejumlah 50% (lima puluh perseratus) yang semula dimiliki oleh seorang Warganegara Belanda bernama L.M. Stocker, tetap menjadi hak Negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

Pengakuan hak termaksud dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH ini dilaksanakan sebagai berikut : a. Unit-unit Perusahaan Tegel dan Ubin bekas kepunyaan Firma Tegal-fabriek Midden Java baik yang berada di Yogyakarta, yang pada dewasa ini bernama Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pabrik Tegel dan Beton "Kunci", maupun yang berada di Magelang dan Purwokerto, yang pada dewasa ini bernama Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah Pabrik Tegel dan Ubin "Kunci", dengan segala perlengkapannya diserahkan kepada P. Wikanta Sulaiman S.H. selaku ahli - waris dari almarhum Ir. Liem Ing Hwie. b. Tanah … b. Tanah-tanah dan gedung-gedung bekas kepunyaan Firma Tegel Fabriek Midden Java (bekas hak milik verponding Nomor 19833 dan 19834) yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Jakarta, masing-masingnya tetap dikuasai dan dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA yang penggunaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan dari ketentuan termaksud dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan: a. peraturan perundangan yang berlaku; b. kelancaran dan kelangsungan usaha dari kesatuan-kesatuan produksi tersebut demi perkembangan ekonomi pada umumnya, pembangunan Daerah pada khususnya.

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan termaksud dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan … Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO SH. MAYOR JENDERAL TNI. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan termaksud dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.