PP

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang IRIGASI

PP Nomor 23 Tahun 1982

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

Koreksi

Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman; tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu pula diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar suatu daerah irigasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan. (2) Badan hukum, badan sosial, Desa Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. (3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Pasal 6

(1) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (2) Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Air irigasi disediakan dan diimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi. (2) Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diusahakan penyaluran air yang diperlukan dari daerah irigasi lain yang kelebihan air ke dalam daerah irigasi yang memerlukan tambahan.

Pasal 8

(1) Gubernur Kepala Daerah MENETAPKAN petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing-masing Desa. (2) Perubahan penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dapat menyalurkan air yang diperlukannya, melalui saluran irigasi yang telah ada.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Tanaman di luar tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar mengikuti ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Perikanan air tawar di luar perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila kelebihan air dan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah MENETAPKAN masa irigasi untuk setiap daerah irigasi selambatlambatnya satu bulan sebelum musim tanam dimulai. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak dapat mencukupi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (3) Bilamana debit air irigasi ternyata tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan bagi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan, untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, maka : a. air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada tersebut; b. bilamana perlu pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan bergilir antara petak tersier. (4) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di pemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran, sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 13

(1) Pemerintahan Daerah dapat MENETAPKAN waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan. (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan. (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan. (2) Bangunan bagi dan bangunan sadap diperlengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi tidak diindahkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan.

Pasal 16

Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sangaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.

BAB IV

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 17

Koreksi

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan mengikuti petunjuk teknis serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, masyarakat tani pemakai air harus menunjuk seorang atau lebih petugas pembagi air.

Pasal 19

(1) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sedemikian rupa dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan dalam petak irigasi yang berdekatan. (2) Bilamana debit air irigasi tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bergilir dan merata, maka penggunaan air dapat diatur secara bergilir berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Dengan memperhatikan perkembangan Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah MENETAPKAN pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis, dan finansiil mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, kwarter, Desa dan Subak. (2) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum, dan badan sosial harus menjadi anggota Perkumpulan 'Petani Pemakai Air. (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa yang bersangkutan wajib memberikan bantuannya.

Pasal 21

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH ini diberlakukan juga bagi masyarakat tani pemakaian dalam irigasi Desa dan Subak sesuai dengan keadaan setempat. (2) Penggunaan air bawah tanah untuk irigasi wajib mendapat izin Pemerintah Daerah setelah mendapat saran teknis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber air bawah tanah.

BAB VIII

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 28

Koreksi

(1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dari irigasi Desa, irigasi Subak serta irigasi'dalam petak tersier, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat tani pemakian air. (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya milik badan hukum, badan sosial ataupun perorangan, menjadi tanggungjawab pemilik masing-masing.

Pasal 29

(1) Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan' irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini, dalam batas-batas tertentu'dan Mengingat keadaan serta kemampuan Daerah yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis yang diperlukan.

Pasal 30

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengatur pula ketentuan pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan beserta bangunan pelengkapnya yang berada di dalam Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Sebagai usaha pengamanan saluran dan bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi, Pemerintah Daerah MENETAPKAN garis sempadan, diukur dari batas luar tubuh saluran dan/atau bangunan irigasi dimaksud. (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang MENETAPKAN larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) pasal ini. (3) Tanpa izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan, siapapun dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada Pasal 27 PERATURAN PEMERINTAH ini yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai yang tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 32

Masyarakat wajib turut serta aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapnya, diusahakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan-bangunan pelengkapnya. (3) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak beserta bangunan pelengkapnya dan jaringan tersier dan kwarter yang secara langsung bermanfaat bagi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH ini, diusahakan oleh masyarakat yang bersangkutan. (4) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaat air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

Badan hukum, badan sosial maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya telah memperoleh izin untuk membangun jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.

Pasal 35

(1) Pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini, diusahakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya. (3) Masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dengan adanya jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya tersebut di atas, dalam bentuk iuran. (4) Pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH ini, diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan. (5) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI

Pasal 36

Koreksi

Untuk pedoman pelaksanaan penyelenggaraan irigasi di tiap-tiap Daerah, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Irigasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 37

Koreksi

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, Gubernur Kepala Daerah membentuk forum-forum musyawarah di tingkat propinsi dan kabupaten yang masing-masing disebut Panitia Irigasi Propinsi dan Panitia Irigasi Kabupaten. (2) Panitia Irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur Kapala Daerah dalam bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya. (3) Susunan Panitia Irigasi Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari: 1. Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota. 2. Pejabat tertinggi pengairan di Propinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota. 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Propinsi sebagai anggota. (4) Susunan Panitia Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari : 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota. 2. Pejabat tertinggi pengairan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai Sekretaris merangkap anggota. 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Irigasi diberi wewenang mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang panitia tersebut untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 39

(1) Apabila terdapat masalah irigasi di dalam wilayah kekuasaan lebih dari satu Kabupaten Daerah Tingkat II dapat diadakan rapat gabungan Panitia panitia Irigasi Kabupaten yang bersangkutan, dengan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya. (2) Keputusan rapat gabungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengikat Panitia-panitia Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 40

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai Panitia Irigasi, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB Kedua

Koordinasi

Pasal 37

Koreksi

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, Gubernur Kepala Daerah membentuk forum-forum musyawarah di tingkat propinsi dan kabupaten yang masing-masing disebut Panitia Irigasi Propinsi dan Panitia Irigasi Kabupaten. (2) Panitia Irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur Kapala Daerah dalam bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya. (3) Susunan Panitia Irigasi Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari: 1. Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota. 2. Pejabat tertinggi pengairan di Propinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota. 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Propinsi sebagai anggota. (4) Susunan Panitia Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari : 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota. 2. Pejabat tertinggi pengairan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai Sekretaris merangkap anggota. 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Irigasi diberi wewenang mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang panitia tersebut untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 39

(1) Apabila terdapat masalah irigasi di dalam wilayah kekuasaan lebih dari satu Kabupaten Daerah Tingkat II dapat diadakan rapat gabungan Panitia panitia Irigasi Kabupaten yang bersangkutan, dengan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya. (2) Keputusan rapat gabungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengikat Panitia-panitia Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 40

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai Panitia Irigasi, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang IRIGASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kedua

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40