Koreksi Pasal 16

(1) Dalam hal tidak tercapai persesuaian pendapat antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Keuangan dapat menyampaikan hal tersebut kepada PRESIDEN. (2) Terhadap ketidaksesuaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PRESIDEN mengambil keputusan dan memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.