PP

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

PP Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Pasal 5

(1) Penyelenggara Nama Rupabumi meliputi: a. Badan; b. kementerian/lembaga; c. Pemerintah Daerah provinsi; dan d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Badan dan kementerian/lembaga menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional. (3) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi. (4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi dikoordinasikan oleh Badan. (2) Dalam mengoordinasikan Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak lain terkait. (3) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan h. kementerian/lembaga lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di provinsi dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur. (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten/kota dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh bupati/wali kota.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Pasal 8

Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas: a. pengumpulan Nama Rupabumi; b. penelaahan Nama Rupabumi; c. pengumuman Nama Rupabumi; d. penetapan Nama Rupabumi baku; dan e. penyusunan Gazeter Republik INDONESIA.

Pasal 14

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 15

(1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Pemerintah Daerah provinsi terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah provinsi; dan c. Badan terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Pusat. (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi. (4) Dalam melakukan penelaahan, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 16

(1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Pemerintah Daerah provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikan. (3) Nama Rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

Pasal 17

Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

Pasal 18

(1) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Badan atas hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. (3) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain dapat memberikan tanggapan.

Pasal 19

Nama Rupabumi yang tidak mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku.

Pasal 20

(1) Badan melakukan penelaahan terhadap Nama Rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. (3) Dalam melakukan penelaahan, Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. (4) Hasil penelaahan oleh Badan berupa: a. menolak tanggapan; atau b. menerima tanggapan. (5) Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Nama Rupabumi ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku. (6) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Badan memperbaiki Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan. (7) Dalam hal Badan memperbaiki Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Badan dapat melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. (8) Hasil perbaikan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku.

Pasal 21

Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (5) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 22

(1) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus ditempatkan dalam Gazeter Republik INDONESIA. (2) Penyusunan Gazeter Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan. (3) Gazeter Republik INDONESIA dilaporkan oleh kepala Badan kepada PRESIDEN setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Gazeter Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Badan setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Gazeter Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi oleh Badan kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names.

Pasal 23

(1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas: a. Penggantian Nama Rupabumi baku; dan b. Penghapusan Nama Rupabumi baku. (2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. faktor alam; b. status dan fungsi Unsur Rupabumi; c. faktor budaya dan adat istiadat; d. kepentingan daerah; e. kepentingan nasional; dan/atau f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 24

(1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena: a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat; b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi; c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi. (2) Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 25

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau pihak lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan. (3) Badan melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai prinsip Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (4) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pengumuman, penetapan, dan penyusunan Gazeter atas Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Rupabumi baku.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 28

(1) Pemberian dan perubahan Nama Rupabumi untuk wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Pemberian dan perubahan nama wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan melibatkan Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Tahapan pemberian dan perubahan Nama Rupabumi untuk wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan nama wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Badan untuk dicantumkan dalam Gazeter Republik INDONESIA.

BAB 2

Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 10

(1) Pendataan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama. (2) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Badan; b. kementerian/lembaga; c. Pemerintah Daerah provinsi; dan d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Pihak lain dapat melakukan pendataan Nama Rupabumi untuk disampaikan kepada Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan. (5) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 11

(1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui: a. survei lapangan; b. kompilasi data sekunder; c. pemetaan partisipatif; dan/atau d. urun daya. (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Unsur Rupabumi. (3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Nama Rupabumi; b. jenis Unsur Rupabumi; c. koordinat; d. arti nama; e. nama lain; f. asal bahasa; g. sejarah nama; dan h. pengucapan. (4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Pasal 12

(1) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama. (2) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh: a. Badan; b. kementerian/lembaga; c. Pemerintah Daerah provinsi; dan d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian Nama Rupabumi melalui Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) Pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi. (5) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (6) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan. (7) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB Ketiga

Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 14

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 15

(1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Pemerintah Daerah provinsi terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah provinsi; dan c. Badan terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Pusat. (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi. (4) Dalam melakukan penelaahan, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 16

(1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Pemerintah Daerah provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikan. (3) Nama Rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

Pasal 17

Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.