Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d. (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini. (3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik; b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait.