Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang PENGALIHA...

Pasal 1

(1) Perusahaan Negara Industri Sandang yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 1967 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1969. (2) Pelaksanaan Pengalihan bentuk tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I yang meliputi : Pabrik Pemintalan Palembang di Palembang, Pabrik Tekstil Senayan di Jakarta, Pabrik Pemintalan Bekasi di Bekasi, Pabrik Pemintalan Banjaran di Bandung, dan Pabrik Pemintalan Cipadung di Bandung, serta Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT II yang meliputi : Pabrik Pemintalan Secang di Magelang, Pabrik Pemintalan Grati di Pasuruan, Pabrik Pemintalan lawang di Malang, Pabrik Pemintalan Tohpati di Denpasar, Pabrik Pertenunan Madurateks di Kamal, dan Pabrik Pertenunan Makateks di Ujung Pandang.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Sandang dinyatakan bubar pada saat pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2), dengan ketentuan.bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Negara Industri Sandang yang ada pada saat pengalihannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) INDUSTRI SANDANG UNIT I dan INDUSTRI SANDANG UNIT II. (2) Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara, Industri Sandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku Anggota; seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua, dan seorang wakil dari Perusahaan Negara Industri Sandang selaku Sekretaris. (3) Pelaksanaan pembentukan dan perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/ panitia likwidasi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian. (4) Pengesahan atas pertanggung jawaban likwidatur tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, cq. Direktorat Akuntan Negara. (5) Hal-hal lain yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran Perusahaan Negara Industri Sandang sehubungan dengan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Koreksi

(1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Industri Sandang sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. (2) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA. (3) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Koreksi

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang Stbl.1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 jo PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

(1) Penyelesaian pendirian Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1), dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. (3) Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut,sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969.

Pasal 6

Koreksi

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara Industri Sandang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 1967 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Koreksi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8