Koreksi Pasal 12

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kebupaten/kota; b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan; c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan; d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; e. memperhatikan karakteristik daerah; f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan g. bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.