Koreksi Pasal 51

(1) Dalam hal tidak tercapai persesuaian pendapat antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pajak, Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Keuangan dapat menyampaikan hal tersebut kepada PRESIDEN. (2) Terhadap ketidaksuaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PRESIDEN mengambilan keputusan dan dan memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan Peraturan Peraturan Daerah tentang Pajak.