Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

PP Nomor 19 Tahun 1994

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

(1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama sembilan puluh hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3. (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di tempat penyimpanan yang khusus dibuat untuk itu. (3) Tempat... (3) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuat dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan disimpan sementara dan memenuhi syarat sebagai berikut: a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil; b. perancangan bangunan disesuaikan dengan karekteristik limbah dan upaya pengendalian pencemaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

(1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang: a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3; b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3; c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk: a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; b. Sebagai bahan evaluasi di dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3. Pasal 10…

Pasal 10

(1) Pengumpul limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengumpul limbah B3. (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengumpul limbah B3, maka wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pengumpul limbah B3.

Pasal 11

(1) Pengumpul limbah B3 wajib memenuhi persyaratan: a. memperhatikan karekateristik limbah B3; b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3; c. mempunyai lokasi minimum satu hektar; d. memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan; e. konstruksi dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; f. lokasi tempat pengumpulan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil, jauh dari sumber air, tidak merupakan daerah tangkapan air dan jauh dari pemukiman atau fasilitas umum lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 12…

Pasal 12

(1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3; b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3; c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan kepada pengolah limbah B3. (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 13

(1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya selama sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pengolah limbah B3. (2) Pengumpul limbah B3, bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpannya.

Pasal 14

(1) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. (2) Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengangkut limbah B3. (3) Apabila... (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.

Pasal 15

(1) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil atau pengumpul kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3. (2) Pengangkut limbah B3 wajib memiliki dokumen limbah B3 untuk setiap kali mengangkut limbah B3. (3) Bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Pasal 16

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada pengumpul atau pengolah limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

Pasal 17

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III…

BAB III

PENGOLAHAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengolah limbah B3 wajib membuat analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya. (2) Pengolah limbah B3 yang mengoperasikan insinerator wajib mempunyai: a) insnerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah yang diolah; b) alat pencegahan pencemaran udara untuk memenuhi standar emisi cerobong, efisiensi pembakaran yaitu 99,99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut: 1) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polyorganic hudrocarbons (POHCs) 99,99%; 2) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated biphenyl (PCBs) 99,9999%; 3) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated dibenzofurans 99,9999%; 4) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlornated dibenzo-pdioxins 99,9999%. c) Residu dari proses pembakaran pada abu insinerator harus ditimbun dengan mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi atau penimbunan (landfill). (3) pengolah... (3) pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi ketentuan: a. bahan pencampur harus dapat mengikat bahan berbahaya dan beracun sehingga menurunkan sifat racun dan/atau sifat bahayanya sampai nilai ambang batas yang telah ditetapkan; b. hasil stabilisasi dan solidifikasi harus dianalisa dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure). (4) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan secara fisika dan kimia yang menghasilkan: a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; b. limbah gas dan debu, maka limbah gas dan debu tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran udara dan keselamatan kerja; c. limbah padat, harus mengikuti ketentuan tentang stabilisasi dan solidifikasi, dan/atau penimbunan, dan/atau insinerator; (5) Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan dengan cara menimbun wajib memenuhi ketentuan: a. pemilihan lokasi untuk penimbunan harus memenuhi syarat: 1) bebas dari banjir; 2) permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatip 7 cm per detik; 3) merupakan... 3) merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembuangan limbah atau lokasi industri berdasarkan rencana penataan ruang; 4) merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil; 5) tidak merupakan daerah resapan air tanah yang khususnya digunakan untuk air minum; b. penimbunan harus dibangun dengan menggunakan sistem pelapisan rangkap dua yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. c. penimbunan yang sudah penuh harus ditutup dengan tanah, dan selanjutnya peruntukan tempat tersebut tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 19

(1) Lokasi penimbunan hasil pengolahan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bebas dari banjir; b. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatip 7 cm per detik; c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah berdasarkan rencana penataan ruang; d. merupakan... d. merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil; e. tidak merupakan daerah resapan air tanah khususnya digunakan untuk air minum; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 20

(1) Terhadap lokasi bekas pengolahan dan bekas penimbunan limbah B3, pengolah termasuk penimbun wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. lokasi tersebut dilapisi pada bagian paling atas dengan cara menutup dengan tanah yang mempunyai ketebalan minimum 0,60 mm; b. dipagar dan diberi tanda tempat penimbunan limbah B3; c. melakukan pemantauan air bawah tanah dan menanggulangi dampak lainnya yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum tiga puluh tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. BAB IV…

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3 wajib memiliki izin sebagai berikut: a. Dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir; b. Dari Menteri Perhubungan untuk kegiatan pengangkutaan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan dan penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Persyarakatan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut: a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin; c. kegiatan yang dilakukan; d. lokasi tempat kegiatan; e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan; f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan; g. spesifikasi... g. spesifikasi alat pengolah limbah B3; h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah; i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah; j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 22

(1) Izin lokasi pengolahan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis seperti geohidrologi dari lokasi yang diusulkan.

Pasal 23

(1) Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 wajib dibuatkan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. (2) Dokumen... (2) Dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan diajukan bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (3) Keputusan persetujuan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan dampak lingkungan, dan rencana pemamtauan lingkungan diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 24

(1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak disetujuinya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab. (2) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

(1) Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya sama dengan lokasi kegiatan utamanya, maka analisis dampak lingkungan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegrasi dengan analisis dampak lingkungan untuk kegiatan utamanya. (2) Apabila... (2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab yang diajukan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bersama dengan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). (3) Keputusan mengenai permohonan izin sebagimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidangnya. (4) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 26

Apabila penghasil limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi kegiatan usahanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. BAB V…

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Pengangkatan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah Republik INDONESIA. (3) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Republik INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman limbah B3 ke luar negeri ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 28

Setiap badan usaha yang melakukan penyimpanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan daya racun limbah B3.

Pasal 29

(1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. (2) Badan... (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan MENETAPKAN simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis limbah B3.

Pasal 30

(1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

Pasal 31

(1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. memasuki areal lokasi penghasil, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3; b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium; c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan. Pasal 32…

Pasal 32

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah termasuk penimbun limbah B3 wajib memabantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Pasal 33

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

Pasal 34

(1) Untuk menjaga kesehatan kerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3, dilakukan uji kesehatan secara berkala. (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pengelola limbah B3. (3) Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang kesehatan tenaga kerja. Pasal 35…

Pasal 35

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggungjawabnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 36

(1) Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya. (2) Apabila penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau menanggulangi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pihak ketiga dengan permintaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, dan/atau pengolah limbah B3 yang bersangkutan. BAB VI…

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VI

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42